Isi Resolusi 377A
Bagian A dari Resolusi 377A, juga dikenal sebagai “Bersatu untuk Perdamaian”, disiapkan untuk situasi ketika PBB gagal menjalankan tanggung jawab utamanya untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, karena anggota Dewan Keamanan tidak dapat saling berhadapan.
Resolusi 377A itu memberi wewenang kepada Majelis Umum untuk menyelenggarakan pertemuan melalui Sekretaris Jenderal. Majelis ini dimaksudkan untuk membuat rekomendasi kepada para anggota mengenai tindakan kolektif, termasuk penggunaan kekuatan bersenjata bila diperlukan.
Setidaknya satu anggota Dewan Keamanan PBB atau sekelompok anggota Majelis Umum harus mendukung diadakannya resolusi tersebut agar bisa berlaku.
Apakah Bisa Digunakan untuk Menghentikan Perang Israel Hamas?
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres diperbolehkan mengadakan sidang darurat dalam waktu 24 jam jika ada seruan dari setidaknya satu anggota Dewan Keamanan atau sekelompok anggota Majelis Umum.
Namun semua resolusi dan keputusan Majelis Umum hanya sebatas rekomendasi. Berbeda dengan beberapa keputusan Dewan Keamanan, resolusi-resolusi ini tidak mengikat secara hukum.
Meski demikian, saat berbicara di Forum Doha pada hari Minggu, Guterres mengatakan bahwa tidak akan menyerah untuk menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza meskipun ada veto pada hari Jumat.
“Saya mendesak Dewan Keamanan untuk menekan agar tidak terjadi bencana kemanusiaan, dan saya mengulangi seruan saya agar gencatan senjata kemanusiaan diumumkan. Sayangnya, Dewan Keamanan gagal melakukan hal ini, namun hal ini tidak membuat hal ini menjadi kurang penting,” katanya.
