Jokowi di Tengah Pusaran 3 Periode, Penundaan Pemilu, hingga Calon Boneka

TEMPO.CO, Jakarta - Terburu-buru meninggalkan pintu sebuah restoran di Jakarta Selatan, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Masinton Pasaribu, menampik wacana tiga periode yang digaungkan kembali oleh kader partai banteng sebagai langkah taktik menyerang Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Masinton mengatakan wacana itu tidak bertujuan menyerang siapa pun. Gema soal wacana tiga periode itu sebagai peristiwa fakta. "Faktanya bukan barang baru dan saya merasakan itu dari tahun 2021. Saya kan pelaku politik. Jadi saya merasakan gerakan tiga periode, penundaan pemilu, dan calon boneka," kata Masinton kepada Tempo seusai diskusi Total Politik di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Ahad, 29 Oktober 2023.

Menurut Masinton, prediksi tentang terkabulnya salah satu skenario tersebut terjadi sekarang, yakni soal "calon boneka" atau figur yang manut diatur oligarki. Salah satu fakta itu terjadi setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI-2023. Putusan ini menjadi landasan pencalonan Gibran sebagai cawapres 2024.

Gibran adalah putra sulung Jokowi. Ia kader PDIP yang diusung Partai Golkar menjadi pasangan Prabowo. Status Gibran sebagai kader partai banteng bermoncong putih itu kini masih dipertanyakan. Hingga saat ini belum ada surat pemecatan yang dikeluarkan PDIP kepada Gibran.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat itu menyatakan, bahwa melenggangnya Wali Kota Solo itu mendampingi Ketua Umum Gerindra itu menjadi strategi lanjutan dari skenario perpanjangan jabatan yang digaungkan sejak 2022 silam. "Dan putusan MK mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan Juni 2022," ujar Masinton.

Majalah Tempo menurunkan laporan "Akrobat Kedua Tiga Periode" edisi 6-12 Februari 2022, yang mengungkap bagaimana digaungkan isu perpanjangan masa jabatan presiden dan tiga periode Jokowi. Tiga ketua umum partai bahkan rame-rame mendukung penundaan Pemilihan Umum 2024. Muhaimin Iskandar (Partai Kebangkitan Bangsa), Airlangga Hartarto (Partai Golkar), dan Zulkifli Hasan (Partai Amanat Nasional).

Skenario Jokowi tiga periode dianggap melanggar konstitusi. Menurut Masinton, isu tiga periode tidak sejalan dengan amanat undang-undang. Sebab konstitusi membatasi presiden menjabat hanya selama dua periode. Dia mengatakan, partainya sangat keras menolak skenario tiga periode tersebut.

Menurut dia, pembatasan jabatan presiden dua periode merupakan koreksi atas perjalanan bangsa sejak Indonesia merdeka. "Kita sudah sepakat bahwa konstitusi kita dua periode, boleh diubah? Boleh. Dengan kesepakatan bersama. Bukan atas kepentingan orang per orang," ujar Masinton.

Wacana "tiga periode" kembali mencuat. Narasi itu kembali dibunyikan setelah terbentuk tiga pasangan capres dan cawapres, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud Md., dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Belakangan muncul dugaan hubungan Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kian renggang lantaran penolakan tiga periode Jokowi.

Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pemilihan Presiden PDIP, Adian Napitupulu, mengatakan persoalan hubungan Jokowi dengan PDIP menjadi dingin, diduga disebabkan tidak dikabulkannya permintaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode.

"Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, masalah bangsa, masalah rakyat, yang tidak bisa kita setujui," kata Adian dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 25 Oktober 2023.

Adapun Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, mengatakan upaya mengakali jabatan presiden tiga periode dilakukan oleh menteri kabinet pemerintahan Jokowi. Namun, gagasan tiga periode itu ditolak karena dianggap melanggar konstitusi.

“Sikap-sikap ketua umum partai menyuarakan itu dikatakan sebagai permintaan Pak Lurah,” kata Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Oktober 2023. “Saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan dihadapan Tuhan Yang Maha Kuasa dan rakyat Indonesia bahwa itu (permintaan tiga periode) ada melalui pihak-pihak lain.”

Berbeda dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu menjelaskan, Jokowi tak pernah meminta perpanjangan masa jabatannya tiga periode. "Setahu saya enggak pernah beliau meminta perpanjangan (jabatan) tiga periode," kata Puan, Kamis, 26 Oktober 2023.

Menyinggung perpanjangan isu jabatan presiden tiga periode yang sebelumnya digaungkan, Masinton menganggap itu tidak sejalan dengan konstitusi. Undang-undang mengatur jabatan presiden hanya boleh dipanggul dua periode.

"Kita sudah sepakat bahwa konstitusi kita dua periode, boleh diubah? Boleh. Dengan kesepakatan bersama. Bukan atas kepentingan orang per orang," ujar Masinton. Maka putusan MK yang meloloskan Gibran merupakan skenario melanggengkan kekuasaan. Dan Putusan itu, kata dia, inkonstitusional.

Masinton mengatakan, MK, yang dipimpin Anwar Usman, paman Gibran, mengeluarkan keputusan tidak berbasis pada pertimbangan konstitusi melainkan berdasarkan sikap nepotisme. "Saya tidak membicarakan ini persoalan dinasti, tapi nepotisme," ujar dia. "Tadi saya katakan putusan MK ini tidak berdiri sendiri (ada skenario tiga periode)."

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun, mengatakan isu tiga periode tidak bisa dianggap selesai. Upaya untuk melanggengkan kekuasaan akan menggunakan segala cara demi mempertahankan kekuasaan.

Menurut Komarudin, dalam risiko apa pun PDIP berkomitmen menjaga agar upaya melanggengkan kekuasaan itu tidak dimanfaatkan segelintir orang. "Kita tidak membiarkan konstitusi diobok-obok hanya untuk kepentingan sesaat, kepentingan kelompok," tutur Komarudin, Ahad, 30 Oktober 2023.

Dia menjelaskan narasi pelanggaran kekuasaan berupa permintaan tiga periode itu tak diarahkan bukan untuk menyerang Jokowi yang kini mendukung Prabowo-Gibran. PDIP, kata dia, tidak bermaksud menyudutkan siapa pun hanya untuk memupuk elektoral partai. Dalam perintah Megawati seluruh kader hanya diminta turun rakyat. Bahwa memang Jokowi mengambil pilihan sekarang, ya silakan. Itu hak dia," ujarnya.

Sementara itu, salah satu menteri Jokowi, Bahlil Lahadalia pasang badan soal sumber ide jabatan tiga periode. Bahlil mengatakan isu tiga periode jabatan presiden itu sebuah kesalahan yang pernah diucapkannya. "Kalau ada yang salah tentang isu penundaan pemilu, itu salah saya, Bahlil Lahadahlia, bukan salah siapa-siapa," kata Bahlil saat menghadiri deklarasi dukungan Prabowo-Gibran, di Djakarta Theater, Sabtu 28 Oktober 2023.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, mengatakan narasi tiga periode kembali digaungkan karena ada substansi yang sama menjadi episode berkelanjutan. Episode kelanjutan itu, menurut Yunarto, adalah majunya Gibran sebagai cawapres itu dianggap sebagai politik dinasti. "Melalui putusan MK yang kontroversial, yang ada unsur keluarga di situ," kata dia, saat dihubungi Tempo, Ahad, 29 Oktober 2023.

Menurut Yunarto, putusan MK meloloskan Gibran itu menjadi garis merah adanya pelanggengan kekuasaan. Sehingga dengan narasi yang muncul perihal politik dinasti, yang dikaitkan dengan wacana tiga periode, itu memunculkan substansi yang sama. Wacana tiga periode, tutur dia, sejak awal menjadi pebedaan pendapat antara Jokowi dan PDIP.

Perbedaan itu muncul lantaran permintaan perpanjangan masa jabatan atau tiga periode. Permintaan yang dulu dibantah Jokowi, kata dia, sekarang terbukti. Kini, bukti melanggengkan kekuasaan muncul dengan formula baru. Berusaha mewariskan kekuasaan dengan mengusung Gibran sebagai cawarpes Prabowo itu direstui oleh Jokowi.

"Dan sekarang terbukti, yang dulu dibantah oleh Jokowi, kemudian muncul formula baru pelanggengan kekuasaan bernama politik dinasti Itu seperti menjustifikasi sejarah. Pernah ada lobi tiga periode," kata dia.

Penolakan tiga periode itu sama sekali tidak bertujuan melemahkan kubu Prabowo-Gibran. Penolakan perpanjangan masa jabatan presiden dan tiga periode, serta politik dinasti tidak berkaitan secara elektoral. Menurut dia, hal itu terjadi karena penolakan tersebut datang dari berbagai pihak. Tak hanya PDIP, penolakan juga dilakukan oleh 200 tokoh dalam Maklumat Juanda.

"Itu sikap konsisten mereka menolak pelanggaran kekuasaan yang dianggap merusak demokrasi," tutur Yunarto. Sebelumnya, dia menambahkan, 200 nama itu ikut menyatakan tidak menghendaki perpanjangan jabatan, tiga periode, dan sekarang menolak politik dinasti.

Selanjutnya, menurut dia wacana tiga periode yang dibunyikan belakangan ini bukan dalam konteks strategi mencari suara. Tapi narasi tiga periode dibunyikan untuk membuka fakta sejarah. Sekaligus menjadi langkah PDIP menetralisir framing Jokowi menyorongkan Gibran sebagai kontestan Pilpres 2024 disebabkan perlakuan tidak baik dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri atau PDIP.

Menggaungkan kembali wacana tiga periode yang sebelumnya ditolak PDIP, untuk membuka kembali bahwa dorongan perpanjangan masa jabatan dan tiga periode sebagai pelanggaran kekuasaan. "Yang dari awal konsisten ditolak PDIP. Dan mungkin Pak Jokowi merasa tidak nyaman," ucap dia.

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo, mengatakan konteks kemunculan wacana tiga periode ibu kembali muncul berhubungan dengan dinamika politik terbaru. Misalnya, kata dia, Gibran kader yang dibesarkan PDIP mengambil sikap politik dicalonkan sebagai cawapres pasangan Prabowo.

"Kaitannya di situ. Sehingga isu tiga periode mencuat kembali," kata dia, kepada Tempo melalui sambungan telepon, Ahad, 29 Oktober 2023. Wacana itu, menurut pengamatannya diungkap pertama kali oleh politisi PDIP Adian Napitupulu, dan Hasto ikut memperkuat ucapan Adian.

Menurut Karyono, dari pernyataan Puan, Adian, dan Hasto, memiliki perbedaan sikap soal tiga periode. Perbedaan itu merupakan keinginan Puan kepada kader PDIP tidak menyerang mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Dia menyebut itu cara Puan melakukan kampanye secara santun. Tidak saling menyerang. "Terlebih lagi Jokowi bagi Puan adalah kader PDIP," kata dia.

Menurut dia, langkah tidak menyerang itu karena secara politik tidak menguntungkan PDIP. Apalagi sasaran itu diarahkan secara personal ke Jokowi. Dia mengatakan langkah terbaik mengkritik Jokowi sebaiknya dari aspek policy kebijakan. Seperti program yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, isu dinasti. "Jangan masuk pada wilayah personal," katanya.

Dia menjelaskan, secara eksplisit, ada tanggapan Jokowi membantah menginginkan perpanjangan jabatan presiden dan Jokowi tiga periode. Tapi di sisi lain terdapat kelompok masyarakat yang terus mendorong presiden tiga periode. Membela ucapan itu, Jokowi, kata dia, menuturkan penyampaian itu bagian dari iklim demokrasi. "Tapi di sisi lain beliau membiarkan wacana tiga periode terus digaungkan," tutur dia.

Setelah isu tiga periode presiden ditolak, wacana itu tidak berhenti. Muncul narasi penundaan pemilu. Dengan berbagai alasan, seperti, kata dia, masih butuh anggaran untuk penanganan virus corona, itu merupakan rangkaian isu. Klimaksnya Gibran berpasangan dengan Prabowo.

"Dari semua itu, ada kesimpulan Pak Jokowi menginginkan program pembangunan yang sudah dirintis selama sembilan tahun," ucap Karyono. "Dia ingin memastikan penerusnya melanjutkan kebijakan pembangunan yang sudah dicanangkan."

Pilihan Editor: Kunker di Banyumas Sebagai Menhan, Prabowo: Di Sini Saya Tidak Boleh Kampaye