Konflik yang pecah di Rempang menjadi pembicaraan di ruang rapat Komisi VI DPR RI pada Rabu, 13 September 2023. Siang itu, Komisi VI menggelar rapat dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Sejumlah anggota pun mendesak Bahlil segera turun ke lokasi dan menyelesaikan persoalan.
Sesaat sebelum meninggalkan Kompleks Parlemen Senayan, Bahlil mengatakan bahwa PSN Eco City Rempang bakal terus berjalan. “Ya, harus jalan, dong,” ucap Bahlil.
Bahlil optimistis situasi yang memanas itu tidak memberi citra buruk ke mata investor. "Saya pikir, nggak, lah. Nanti kita lihat. Itu biasa, dinamika," ujarnya.
Adapun rencananya, Bahlil bakal menyambangi Pulau Rempang akhir pekan ini. Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah mengutusnya untuk membereskan persoalan yang terjadi.
Terpisah, Kepala BP Batam Muhammad Rudi juga buka suara soal kelanjutan PSN Rempang Eco City. Dia mengatakan pihaknya bakal berupaya agar investasi tetap masuk dan rakyat bisa menerima dengan baik.
BP Batam, kata Rudi, tengah mengejar target untuk membereskan relokasi 4 perkampungan di lahan seluas 2.000 hektare yang bakal ditempati Xinyi Group, investor dari Cina, dengan nilai investasi kurang lebih Rp 172,5 triliun. Targetnya, relokasi selesai 28 September 2023. "Itu yang kami diberikan tugas untuk menyelesaikannya," kata Rudi, 13 September 2023.
Wali kota Batam ini menuturkan 4 perkampungan tersebut bakal direlokasi di Dapur 3 Sijantung. Jumlah yang bakal direlokasi, kata dia, sekitar 700 kepala keluarga (KK). Menurut Rudi, relokasi warga mesti dilakukan untuk menghindari risiko, terutama risiko kesehatan, ketika pabrik milik Xinyi Group mulai beroperasi mengolah pasir silika.
Menakar Pembatalan PSN Rempang Eco City
Pengamat kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat meminta pemerintah meninjau ulang izin yang telah diberikan kepada investor untuk berinvestasi di Pulau Rempang. Hal itu penting untuk memastikan tidak adanya pelanggaran hukum dan ketentuan yang berlaku.
“Termasuk untuk memastikan kepentingan masyarakat setempat diperhatikan,” kata Achmad lewat keterangan tertulis, Kamis, 14 September 2023.
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah juga turut bersikap. Dalam pernyataan pers yang dirilis 13 September 2023, organisasi Islam tersbeut meminta Presiden dan Menko Perekonomian mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco City sebagai PSN.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pembatalan Rempang Eco City sebagai PSN bukanlah sebuah masalah. Sebab, prosesnya baru tahap pembebasan lahan. Sehingga, biaya pembatalan masih relatif lebih kecil dibandingkan kerugian akibat konflik sosial dan potensi dampak lingkungan.
“Daripada dipaksakan, ujungnya malah merugikan masyarakat sekitar proyek,” kata Bhima melalui pesan WhatsApp kepada Tempo, Jumat, 15 September 2023.
Bhima juga mengatakan pemerintah harus lebih selektif memilih investasi. “Jangan hanya berambisi untuk hilirisasi,” kata Bhima.
Pilihan Editor: Rincian Harta Kekayaan Muhammad Rudi Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam
