TEMPO.CO, Jakarta - Setiap kali musim Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB, tak sedikit orang tua calon peserta didik di daerah-daerah merasa iri dengan orang tua yang berdomisili di Jakarta. Bukan hanya tentang sebaran dan kualitas sekolah, tapi juga dengan proses PPDB yang dikenal transparan dan sepi dari masalah.
Tapi, benarkah PPDB Jakarta tanpa masalah? Ketika kasus alamat palsu terungkap di PPDB SMPN Jalur Zonasi di Kota Bogor--dan menyebabkan ratusan calon peserta didiknya dicoret--Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono langsung menginstruksikan penelusuran serupa.
Sorotan tertuju kepada potensi manipulasi dokumen kependudukan Kartu Keluarga (KK). Heru Budi bukan tanpa alasan. Dia yang pernah menjabat wali kota dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta menyebut angka migrasi penduduk usia didik yang besar masuk Jakarta setiap sebulan menjelang PPDB.
Sebelum ada instruksi dari Heru Budi itu, Sekretaris Daerah Joko Agus Setyono mengungkap adanya praktik jual beli KJP untuk PPDB Jakarta Jalur Afirmasi. Dia juga meminta Dinas Pendidikan untuk mendalami informasi tersebut. Masalah ini diduga bermuara ke praktik 'siswa titipan'.
Berikut kronologi pernyataan tentang potensi manipulasi KK untuk PPDB di Jakarta dan tindak lanjut yang dilakukan, beserta kesimpulan yang diberikan,
Perintah Heru Budi
Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono telah memerintahkan jajarannya untuk memastikan tak ada kecurangan dalam proses PPDB Jalur Zonasi, seperti manipulasi kartu keluarga (KK). Menurut dia, pengecekan dilakukan Dinas Pendidikan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
“Dinas Pendidikan lagi bahas itu (indikasi manipulasi KK), dari kemarin saya suruh Dinas Pendidikan sama Dinas Dukcapil,” kata Heru kepada TEMPO saat ditemui di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Juli 2023.
Heru menuturkan, penjelasan Dinas Dukcapil DKI dibutuhkan untuk memastikan ada atau tidaknya praktik manipulasi KK dalam PPDB DKI 2023. Menurut Kepala Sekretariat Presiden itu, ada kira-kira 25.500 ribu orang usia didik pindah ke Jakarta sepanjang setahun yang lalu.
Kata Dinas Dukcapil
Dinas buka suara soal 25.500 peserta didik pindah KK diduga untuk PPDB zonasi. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengatakan migrasi penduduk usia didik masuk Jakarta yang dimaksud Heru Budi adalah pendatang dari luar DKI Jakarta, berumur dari 7-18 tahun. “Berbagai macam alasan mereka pindah, ada yang karena ikut orang tua," katanya pada Kamis, 13 Juli 2023.
Berdasarkan data Dinas Dukcapil itu, sepanjang 2022 saja, ada 37.891 warga pendatang usia anak yang pindah KK, menjadi warga Jakarta. Kemudian, sepanjang tahun ini, dari Januari hingga Juni, sudah ada 17.712 warga baru di kelompok usia anak yang pindah KK.
Masalahnya, dari tren tahunannya itu, Budi Awaluddin mengatakan, perpindahan penduduk usia didik ini selalu melonjak tinggi pada satu bulan menjelang PPDB. Angkanya, pada Mei 2022, sebesar 10.138 warga baru dan pada Mei 2023 lebih tinggi lagi, sebanyak 15.934 anak.
“Berdasarkan aturan, KK yang dapat dipakai untuk PPDB 2023 adalah KK yang telah diterbitkan paling lambat pada 1 Juli 2022,” ujar Budi. Artinya, mereka yang baru saja terdata menjelang PPDB tahun ini patut diduga membidik PPDB 2024.
Menurut Budi, Dinas Dukcapil sudah terlibat dalam proses verifikasi dan validasi untuk memastikan kesesuaian data kependudukan pada PPDB Jakarta tahun ini. Petugasnya diterjunkan di posko-posko luring yang telah disediakan oleh Dinas Pendidikan.
Selain itu, Dinas Dukcapil mengaku sudah membina petugas di Dinas Pendidikan cara melihat Kartu Keluarga. Mulai dari terbitan Kartu Keluarga; tahun dikeluarkannya KK; cara membaca NIK Kartu Keluarga; serta membaca barcode yang tercantum pada KK. “Nah, kalau barcode di-scan itu nanti bisa kelihatan itu palsu atau tidak,” kata Budi.
Nihil Temuan dari Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan DKI Jakarta memastikan tidak ada manipulasi Kartu Keluarga atau KK yang dilakukan calon peserta didik baru untuk mendapatkan sekolah pada PPDB 2023. Sebanyak 348.154 akun calon peserta dipastikan telah dicek keabsahan persyaratan KK-nya.
“Kami mengevaluasi semua nggak cuma datanya aja, bagaimana pelaksanaannya, berapa banyak yang minta tolong ke call center, ke posko,” kata Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo kepada TEMPO, Minggu 16 Juli 2023.
Purwosusilo mengatakan perpindahan penduduk merupakan kegiatan yang diperbolehkan. Namun demikian, pihaknya tetap melakukan pengecekan agar tidak terjadi kecurangan pada PPDB Jakarta. Antara lain dengan cara komunikasi dengan Ketua RT dan orang tua murid guna memastikan data tempat tinggal peserta didik.
"Prioritas awal sekolah-sekolah yang menurut masyarakat menjadi favorit padahal tidak ada (sekolah favorit) sebetulnya,” ujarnya.
Hasil Evaluasi PPDB Jakarta Tahun Ini
Jalur Prestasi:
Mengakomodir prestasi yang diperoleh dari seleksi ketat. “Kalau sebelumnya prestasi terkait dengan Paskibra, Pramuka, lomba-lomba keagamaan itu belum diakomodir, untuk tahun tahun ini sudah diakomodir,” ujar Purwosusilo.
Disediakan pula fitur simulasi perhitungan nilai akhir calon peserta didik baru. Jadi, masyarakat bisa menghitung Indeks Prestasi sebelum mendaftar pada fitur simulasi yang tersedia dengan memasukkan nilai rata-rata rapor, presentil, dan jenis prestasi akademik atau pun non-akademik, sehingga nantinya akan terlihat hasil akhirnya.
Jalur Zonasi:
Meningkatkan akurasi dan akses dengan menggunakan peta yang dibuat oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang,dan Pertanahan. Dinas Pendidikan juga memfasilitasi masyarakat untuk mengetahui zona sekolah berdasarkan alamat domisili. “Masyarakat yang ingin melihat zonanya itu masuk zona berapa, zona satu, zona dua atau tiga. Mau ke sekolah mana dia masuk zona berapa itu sudah kelihatan sebelum memilih sekolah,” tutur Purwosusilo.
Jalur Afirmasi dan PPDB Bersama:
Seluruh pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP); Program Indonesia Pintar (PIP) dan anak pemegang Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) harus telah terdaftar seluruhnya dalam Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (DTKS).
