TEMPO.CO, Jakarta - Dana Moneter Internasional alias IMF baru-baru ini merekomendasikan pemerintah Indonesia mempertimbangkan menyetop larangan ekspor bijih nikel. Sontak sejumlah pejabat dengan keras merespons, ditambah lagi ramai tanggapan dari kalangan pengusaha dan pengamat hingga politikus.
Bagaimana sebenarnya duduk persoalannya dan siapa saja yang bakal mendapat cuan atau malah buntung akibat kebijakan pemerintah melarang ekspor bijih nikel tersebut?
Rincian Rekomendasi IMF
Dalam laporan terbarunya, IMF meminta pemerintah Indonesia menghapus kebijakan pembatasan ekspor nikel secara bertahap agar negara tak dirugikan di masa mendatang. Permintaan itu terdapat dalam dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia.
Menurut IMF, hilirisasi utamanya untuk nikel selayaknya berdasar hasil analisis biaya dan manfaat lebih lanjut. Kebijakan hilirisasi juga seharusnya mempertimbangkan dampak potensi kehilangan pendapatan Indonesia dan juga wilayah lain.
Atas dasar pertimbangan-pertimbangan itulah, IMF mengimbau agar ada analisis rutin soal biaya dan manfaat hilirisasi tersebut. Dengan begitu, diketahui berhasil tidaknya atau perlu tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain.
IMF juga menyoroti kebijakan industri yang seharusnya dirancang dengan tidak menghalangi persaingan dan inovasi, sambil menekan efek rambatan lintas batas negatif. Kebijakan hilirisasi di dalam negeri seharusnya dipilih agar bisa mencapai tujuan menggenjot nilai tambah produksi.
"Meningkatkan nilai tambah dalam produksi, dengan menghapus secara bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan untuk komoditas lain," tulis laporan IMF.
IMF Dinilai Terapkan Standar Ganda
Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia langsung menolak keras rekomendasi IMF. Bahlil bahkan menyebut lembaga internasional itu memiliki standar ganda.
"IMF akui pertumbuhan ekonomi kita di atas 5 persen. IMF akui inflasi (Indonesia) di bawah 5 persen dan salah satu pertumbuhan ekonomi, dan inflasi terbaik di antara negara G20," ungkap Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta pada Jumat, 30 Juni 2023.
Bahlil juga mencatat, IMF telah memberi ulasan positif terhadap perekonomian Indonesia. Menurut dia, IMF mengatakan Indonesia dalam mengelola keuangan negara telah mengembalikan defisit di bawah 3 persen satu tahun lebih cepat.
Selanjutnya: IMF, kata Bahlil, juga mengakui...
