Dia menilai PDIP tampak sudah melihat niatan partai lain untuk mendompleng kekuatan mesin politiknya.
"PDIP juga punya jagoan sendiri yang tetap punya kans untuk memenangkan Pilpres. Sikap PDIP ini menunjukkan kematangannya dalam berpolitik, yang siap dengan segala konsekwensi, baik menang maupun kalah dalam kontenstasi," ujarnya.
Khoirul mengamati kalau manuver PDIP tidak seperti partai-partai lainnya, lemah dan tidak kuat berpuasa dari kekuasaan. Cara pandang PDIP kata Khoirul, politik ideologis dan harga diri yang tinggi dalam berdemokrasi.
"Dibuktikan, dimana PDIP pernah berpengalaman 10 tahun menjalankan peran opisisi, dan juga pernah 13 tahun berada di pemerintahan sebagai partai penyokong utama," ucapnya.
Munculnya gagasan koalisi besar, kata Khoirul semakin menguatkan posisi Jkowi di mata internal PDIP.
Selama ini, Jokowi memang kerap disebut tak sejalan dengan partai yang mengusungnya sebagai presiden tersebut.
"Jokowi dianggap seperti 'kacang lupa kulitnya'. Jokowi dinilai seolah tidak paham daripada dia berasal," kata Umam.
Khorul menyampaikan bagi PDIP, Jokowi lebih sibuk memikirkan partai lain dari pada partainya sendiri. Makanya kata Khoirul, itulah alasannya di forum Rakernas Harlah ke-50 PDIP pada 10 Januari 2023 lalu, Megawati kembali mengungkit posisi Jokowi sebagai petugas partai.
"Untuk sekadar menegaskan agar Jokowi tidak lupa kedudukannya di hadapan PDIP sendiri," ujarnya.
Partai Buruh Tolak Koalisi Besar
Penolakan terhadap koalisi besar yang digagas Jokowi mendapat penolakan dari Partai Buruh. Menurut mereka, ide koalisi besar itu akan mencederai demokrasi yang sehat dan bersih, karena akan cenderung membatasi jumlah calon presiden dan calon wakil presiden.
"Selain itu, partai politik yang membuat koalisi besar tidak pernah bertanya pada konstituennya," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal.
Menurut Said Iqbal, koalisi besar pada akhirnya hanya akan melahirkan dua pasang calon presiden. Hal ini sekaligus menyempurnakan presidential threshold 20% yang membatasi jumlah Capres/Cawpres. Sehingga bisa dibilang, ini mengarah pada sistem demokrasi terpimpin yang dikomandani oleh partai politik.
“Partai Buruh menolak dibangunnya istilah koalisi besar untuk menggenapkan parlementary threshold 20% yang sudah ada,” ujar Said Iqbal. “Partai Buruh menolak dibangkitkannya kembali sistem demokrasi terpimpin melalui koalisi besar dan presidenstial threshold 20%.”
Pilihan Editor: Bertemu dengan Zulhas, Prabowo Sebut Soal Jalan Tengah Hadapi Pemilu 2024
TIKA AYU | IMA DINI SHAFIRA | ROSSENO AJI | JULNIS
