TEMPO.CO, Jakarta - Teka-teki menteri yang bakal direshuffle pada Rabu Pon belum terjawab dan perlahan meredup. Pasalnya meski desas-desus itu santer terdengar, Presiden Joko Widodo alias Jokowi nyatanya belum merombak kabinetnya pada Rabu, 1 Februari 2023, kemarin.
Sebelumnya, sejumalah nama disebut bakal dicopot dari jajaran kabinet. Salah satunya Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yasin Limpo. Namanya sempat menjadi sorotan, seiring kritikan kinerja yang dilayangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Beberapa kali, PDIP mendesak Jokowi mencopot politisi Partai NasDem itu dari jabatannya.
Syahrul juga sempat menanggapi soal isu reshuffle kabinet pada pertengahan Januari lalu. Dia mengaku menyerahkan semuanya kepada Presiden. Sementara dirinya berfokus mengerjakan programnya di Kementerian Pertanian.
“Ah, itu kan urusannya Presiden. Saya cuma kerja,” kata Syahrul di Gedung DPR, Senin, 16 Januari 2023.
Dia turut menyebut tidak ada arahan khusus dari partainya, yakni Partai NasDem. Syahrul kembali menegaskan bahwa dirinya fokus bekerja. “Enggak (arahan partai). Saya kerja aja,” ujarnya.
Masalah Ekspor Beras hingga Food Estate
Sebelumnya, Sekjen Hasto Kristiyanto menyoal soal kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kritik kinerja Syahrul pertama kali dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang merupakan mitra Syahrul dari DPR Komisi IV.
Hasto menjelaskan, menteri sebagai pembantu Presiden Joko Widodo alias Jokowi mestinya punya nafas yang sama untuk mencetak prestasi setinggi-tingginya. Dia menyebut usulan Djarot merupakan bagian dari sikap PDIP di tengah krisis global yang mengancam.
“Ketika menghadapi krisis, maka hal yang sangat fundamental adalah kecukupan pangan untuk memastikan perut rakyat tetap kenyang,” kata Hasto usai acara Refleksi Akhir Tahun 2022 DPP PDIP, Jumat, 30 Desember 2022.
Hasto menyebut ketahanan pangan merupakan salah satu isu krusial yang menjadi perhatian Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Di tengah ketidakpastian global, kata dia, Megawati menginstruksikan untuk mengembangkan makanan pendamping beras dan meningkatkan produksi pangan dalam rangka mengamankan ketahanan pangan Indonesia.
Hasto juga mengatakan bahwa Syahrul pernah menyampaikan bahwa Indonesia akan mengekspor beras ke Cina pada Agustus 2022 lalu. Namun, kata dia, fakta di lapangan jauh berbeda. “Bahkan, kita harus mengimpor beras yang secara politik ekonomis sebenarnya PDIP selalu mengkritisi saat kita impor beras,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Hasto berharap jelang 2024 seluruh menteri betul-betul bekerja keras membangun legacy terhadap kementerian yang dipimpinnya. Adapun jika Presiden memutuskan untuk reshuffle, Hasto menyebut keputusan ini hendaknya tidak dihubungkan dengan persoalan politik.
“Reshuffle ini tidak menunjukkan pada partai tertentu, karena siapapun yang menjadi pembantu Presiden setiap saat harus siap dievaluasi oleh Presiden. Apabila memang tidak berprestasi atau tidak mampu hanya untuk mengelola kebenaran data saja, kebijakan yang diambil tentu menjadi tidak tepat,” kata dia.
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) juga turut bersuara ihwal kinerja Mentan Syahrul. Menurutnya, tidak ada perubahan signifikan dalam dunia pertanian Indonesia sepanjang Syahrul menjabat. “Persoalannya satu, dia terus saja mengandalkan kelompok tani dan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani). Tidak mendorong koperasi sebagai kelembagaan ekonomi petani.” ujar Henry kepada Tempo, Rabu, 1 Februari 2023.
Sementara itu, Henry melanjutkan, di tengah jalan justru muncul penguatan kepada koperasi pertanian melalui program food estate. Menurut Henry, ari program tersebut, alih-alih menguatkan koperasi petani dan meneruskan kelompok tanu, Syahrul justru mendorong food estate seperti perusahaan beras skala besar.
Henry juga menilai Kementan terus mengembangkan perusahaan besar besar untuk perkara pangan. Misalnya, perkara penggilingan. Bukannya mendorong koperasi atau penggilingan usaha kecil menengah, Mentan malah mendorong usaha besar.
“Itu yang saya duga membuat beras mahal sekarang. Karena perusahaan besar memproduksi beras dengah harga premium,” ujar Henry.
Kemudian perkara pupuk, Henry mengatakan Syahrul tidak membawa solusi pertanian agroekologi. Padahal, hal tersebut sudah dimasukkan dalam RPJMN 2014-2019. Kementan, kata dia, masih saja menggunakan pupuk dan racun kimia.
“Selain itu, harusnya kementan juga mendorong sawah yang sudah dibangun irigasinya berguna. Tapi sekarang malah sibuk urus food estate. Sawah yang kena banjir, misalnya di Pati dan Kudus, juga nggak diurus,” kata Henry.
Masalah lain juga datang dari perkebunan. Henry menilai Kementan tidak mendorong perkebunan rakyat dan hanya mendorong perkebunan korporasi. Buktinya, kata dia, Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang mestinya mencapai 180 ribu hectare pada 2017-2022 tidak tercapai.
“Jadi belum ada terobosan dari Mentan. Yang lebih parah, ide yang sudah tidak dilakukan di periode lalu, seperti food estate, malah hidup lagi,” tutur Henry. “Padahal sudah ditolak di masa Soeharto dan SBY. Ya, walau bukan semua kesalahan dia,” imbuhnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan sudah seharusnya ada evaluasi untuk perbaikan kinerja di setiap kementerian/lembaga. Terlebih untuk Kementerian Pertanian karena menyangkut hajat hidup masyarakat. Meski tidak berkomentar banyak, Daniel memberikan sejumlah catatan.
“Kementerian pertanian evaluasinya terkait ketersediaan pangan, kisruh soal data terakhir antara Bulog dengan Kementan, soal pupuk dan problematika produksi pangan ada di kementan. Wajar saja ada evaluasi, tanggung jawab besar pangan ya ada di hulunya yaitu di Kementan,” kata Daniel kepada Tempo, Kamis, 2 Februari 2023.
Sebagai mitra kerja di Komisi IV, Daniel menilai kinerja Syahrul selama ini cukup baik dalam menjalankan roda kepemimpinan. Hanya saja, kata dia, Syahrul mesti membuat terobosan-terobosan di Kementan.
Sementara perkara reshuffle, Daniel menyerahkan keputusan tersebut kepada Presiden Jokowi. “Kalau reshuffle sepenuhnya wewenang presiden yang paham kinerjanya secara data dan keburukan yang ada,” pungkasnya.
RIRI RAHAYU | CAESAR AKBAR | TEMPO.CO
