Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lampu Reshuffle Terangi Kursi Mentan

image-gnews
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) melakukan monitoring stok beras dan gabah ke pabrik penggilingan Tiga Jaya di Karawang pada hari Selasa (8/11/2022).
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) melakukan monitoring stok beras dan gabah ke pabrik penggilingan Tiga Jaya di Karawang pada hari Selasa (8/11/2022).
Iklan

TEMPO.CO, JakartaTeka-teki menteri yang bakal direshuffle pada Rabu Pon belum terjawab dan perlahan meredup. Pasalnya meski desas-desus itu santer terdengar, Presiden Joko Widodo alias Jokowi nyatanya belum merombak kabinetnya pada Rabu, 1 Februari 2023, kemarin.

Sebelumnya, sejumalah nama disebut bakal dicopot dari jajaran kabinet. Salah satunya Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yasin Limpo. Namanya sempat menjadi sorotan, seiring kritikan kinerja yang dilayangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Beberapa kali, PDIP mendesak Jokowi mencopot politisi Partai NasDem itu dari jabatannya.

Syahrul juga sempat menanggapi soal isu reshuffle kabinet pada pertengahan Januari lalu. Dia mengaku menyerahkan semuanya kepada Presiden. Sementara dirinya berfokus mengerjakan programnya di Kementerian Pertanian.

“Ah, itu kan urusannya Presiden. Saya cuma kerja,” kata Syahrul di Gedung DPR, Senin, 16 Januari 2023.

Dia turut menyebut tidak ada arahan khusus dari partainya, yakni Partai NasDem. Syahrul kembali menegaskan bahwa dirinya fokus bekerja. “Enggak (arahan partai). Saya kerja aja,” ujarnya.

Masalah  Ekspor Beras hingga Food Estate

Sebelumnya, Sekjen Hasto Kristiyanto menyoal soal kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kritik kinerja Syahrul pertama kali dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang merupakan mitra Syahrul dari DPR Komisi IV.

Hasto menjelaskan, menteri sebagai pembantu Presiden Joko Widodo alias Jokowi mestinya punya nafas yang sama untuk mencetak prestasi setinggi-tingginya. Dia menyebut usulan Djarot merupakan bagian dari sikap PDIP di tengah krisis global yang mengancam.

“Ketika menghadapi krisis, maka hal yang sangat fundamental adalah kecukupan pangan untuk memastikan perut rakyat tetap kenyang,” kata Hasto usai acara Refleksi Akhir Tahun 2022 DPP PDIP, Jumat, 30 Desember 2022.

Hasto menyebut ketahanan pangan merupakan salah satu isu krusial yang menjadi perhatian Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Di tengah ketidakpastian global, kata dia, Megawati menginstruksikan untuk mengembangkan makanan pendamping beras dan meningkatkan produksi pangan dalam rangka mengamankan ketahanan pangan Indonesia.

Hasto juga mengatakan bahwa Syahrul pernah menyampaikan bahwa Indonesia akan mengekspor beras ke Cina pada Agustus 2022 lalu. Namun, kata dia, fakta di lapangan jauh berbeda. “Bahkan, kita harus mengimpor beras yang secara politik ekonomis sebenarnya PDIP selalu mengkritisi saat kita impor beras,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Hasto berharap jelang 2024 seluruh menteri betul-betul bekerja keras membangun legacy terhadap kementerian yang dipimpinnya. Adapun jika Presiden memutuskan untuk reshuffle, Hasto menyebut keputusan ini hendaknya tidak dihubungkan dengan persoalan politik.

“Reshuffle ini tidak menunjukkan pada partai tertentu, karena siapapun yang menjadi pembantu Presiden setiap saat harus siap dievaluasi oleh Presiden. Apabila memang tidak berprestasi atau tidak mampu hanya untuk mengelola kebenaran data saja, kebijakan yang diambil tentu menjadi tidak tepat,” kata dia.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) juga turut bersuara ihwal kinerja Mentan Syahrul. Menurutnya, tidak ada perubahan signifikan dalam dunia pertanian Indonesia sepanjang Syahrul menjabat. “Persoalannya satu, dia terus saja mengandalkan kelompok tani dan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani). Tidak mendorong koperasi sebagai kelembagaan ekonomi petani.” ujar Henry kepada Tempo, Rabu, 1 Februari 2023.

Sementara itu, Henry melanjutkan, di tengah jalan justru muncul penguatan kepada koperasi pertanian melalui program food estate. Menurut Henry, ari program tersebut, alih-alih menguatkan koperasi petani dan meneruskan kelompok tanu, Syahrul justru mendorong food estate seperti perusahaan beras skala besar.

Henry juga menilai Kementan terus mengembangkan perusahaan besar besar untuk perkara pangan. Misalnya, perkara penggilingan. Bukannya mendorong koperasi atau penggilingan usaha kecil menengah, Mentan malah mendorong usaha besar.

“Itu yang saya duga membuat beras mahal sekarang. Karena perusahaan besar memproduksi beras dengah harga premium,” ujar Henry.

Kemudian perkara pupuk, Henry mengatakan Syahrul tidak membawa solusi pertanian agroekologi. Padahal, hal tersebut sudah dimasukkan dalam RPJMN 2014-2019. Kementan, kata dia, masih saja menggunakan pupuk dan racun kimia.

“Selain itu, harusnya kementan juga mendorong sawah yang sudah dibangun irigasinya berguna. Tapi sekarang malah sibuk urus food estate. Sawah yang kena banjir, misalnya di Pati dan Kudus, juga nggak diurus,” kata Henry.

Masalah lain juga datang dari perkebunan. Henry menilai Kementan tidak mendorong perkebunan rakyat dan hanya mendorong perkebunan korporasi. Buktinya, kata dia, Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang mestinya mencapai 180 ribu hectare pada 2017-2022 tidak tercapai.

“Jadi belum ada terobosan dari Mentan. Yang lebih parah, ide yang sudah tidak dilakukan di periode lalu, seperti food estate, malah hidup lagi,” tutur Henry. “Padahal sudah ditolak di masa Soeharto dan SBY. Ya, walau bukan semua kesalahan dia,” imbuhnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan sudah seharusnya ada evaluasi untuk perbaikan kinerja di setiap kementerian/lembaga.  Terlebih untuk Kementerian Pertanian karena menyangkut hajat hidup masyarakat. Meski tidak berkomentar banyak, Daniel  memberikan sejumlah catatan.

“Kementerian pertanian evaluasinya terkait ketersediaan pangan, kisruh soal data terakhir antara Bulog dengan Kementan, soal pupuk dan problematika produksi pangan ada di kementan. Wajar saja ada evaluasi, tanggung jawab besar pangan ya ada di hulunya yaitu di Kementan,” kata Daniel kepada Tempo, Kamis, 2 Februari 2023.

Sebagai mitra kerja di Komisi IV, Daniel menilai kinerja Syahrul selama ini cukup baik dalam menjalankan roda kepemimpinan. Hanya saja, kata dia, Syahrul mesti membuat terobosan-terobosan di Kementan.

Sementara perkara reshuffle, Daniel menyerahkan keputusan tersebut kepada Presiden Jokowi. “Kalau reshuffle sepenuhnya wewenang presiden yang paham kinerjanya secara data dan keburukan yang ada,” pungkasnya.

 

RIRI RAHAYU | CAESAR AKBAR | TEMPO.CO

 

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan Bulog https://bisnis.tempo.co/read/1879488/stok-beras-di-sumsel-babel-mencapai-54-ribu-ton-bulog-aman-hingga-masa-panen-2025Berniat Akuisisi Sumber Beras Kamboja: Jamin Pasokan Ketika Indonesia Sedang Kekurangan

1 menit lalu

Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi usai konferensi pers Hasil High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat pada Senin, 29 Januari 2024 di Jakarta. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
Alasan Bulog https://bisnis.tempo.co/read/1879488/stok-beras-di-sumsel-babel-mencapai-54-ribu-ton-bulog-aman-hingga-masa-panen-2025Berniat Akuisisi Sumber Beras Kamboja: Jamin Pasokan Ketika Indonesia Sedang Kekurangan

Bulog ungkap alasan hendak mengakuisisi sumber beras kamboja, yakni gar bisa menjamin pasokan pangan ketika diperlukan.


Potensi Budi Daya Kratom, Menteri Pertanian: Tunggu Kepastian Regulasi

7 jam lalu

Menteri Pertanian Amran Sulaiman. TEMPO/Daniel A. Fajri
Potensi Budi Daya Kratom, Menteri Pertanian: Tunggu Kepastian Regulasi

Pemerintah membahas rencana legalisasi kratom untuk dibudi daya. Kementerian Pertanian menunggu kepastian regulasi.


Sidang Pemerasan dan Gratifikasi di Kementan, SYL Kembali Bawa Nama Presiden Jokowi dan Wapres

9 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo usai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi mahkota yakni mantan Sekjen?Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Sidang Pemerasan dan Gratifikasi di Kementan, SYL Kembali Bawa Nama Presiden Jokowi dan Wapres

Sidang kali ini, tidak hanya Jokowi, nama Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin pun disebut oleh SYL.


7 Fakta Terbaru Persidangan Syahrul Yasin Limpo, Uang Disebut Mengalir ke DPR dan KPK

10 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo usai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi mahkota yakni mantan Sekjen?Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
7 Fakta Terbaru Persidangan Syahrul Yasin Limpo, Uang Disebut Mengalir ke DPR dan KPK

Selain uang untuk mantan Ketua KPK Firli, Kasdi juga mengungkapkan ada chat antara Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Syahrul Yasin Limpo.


Heru Budi Luncurkan Beras Padi Wangi dan Ciwangi di Acara Jakarta Food Festival

11 jam lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai upacara rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-497 dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kaliata, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Heru Budi Luncurkan Beras Padi Wangi dan Ciwangi di Acara Jakarta Food Festival

Heru Budi menegaskan pemerintah daerah berkomitmen untuk menyediakan harga pokok yang terjangkau.


Syahrul Yasin Limpo Bantah Beri Perintah Kasdi Kumpulkan Uang dari Pejabat Kementan

11 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanyaan kepada saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam sidang tersebut Syahrul dan tim kuasa hukumnya menghadirkan dua saksi meringankan, antara lain Abdul Malik Faisal selaku Staf Ahli Gubernur Sub-bidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan dan Rafly Fauzi selaku mantan honorer di Dirjen Holtikultura Kementan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Syahrul Yasin Limpo Bantah Beri Perintah Kasdi Kumpulkan Uang dari Pejabat Kementan

Syahrul Yasin Limpo juga menolak pernyataan anak buahnya di Kementan soal ancaman nonjob atau pemecatan apabila tidak menjalankan perintahnya.


Kasdi Subagyono Sebut Diperintah Syahrul Yasin Limpo Kumpulkan Rp 500 Juta untuk THR Komisi IV DPR

12 jam lalu

Mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono saat bersaksi pada sidang lanjutan kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi mahkota yakni mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Kasdi Subagyono Sebut Diperintah Syahrul Yasin Limpo Kumpulkan Rp 500 Juta untuk THR Komisi IV DPR

Dalam kesaksiannya, Kasdi Subagyono mengaku menjalankan perintah tersebut tanpa konfirmasi dari Syahrul Yasin Limpo.


Anak Buah SYL Beli Rompi Antipeluru Rp 50 Juta Pakai Anggaran Biro Umum Kementan, Jaksa Tanyakan SPDP

15 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kiri) mendengarkan keterangan saksi saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi mahkota yakni mantan Sekjen?Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Anak Buah SYL Beli Rompi Antipeluru Rp 50 Juta Pakai Anggaran Biro Umum Kementan, Jaksa Tanyakan SPDP

Menurut Hatta, pengadaan rompi antipeluru untuk SYL itu dianggarkan oleh Bagian Biro Umum Kementan.


Anak Buah Syahrul Yasin Limpo Beda Kesaksian Soal Sumber Pembayaran Fee Febri Diansyah dkk

15 jam lalu

Mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono saat bersaksi pada sidang lanjutan kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi mahkota yakni mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Anak Buah Syahrul Yasin Limpo Beda Kesaksian Soal Sumber Pembayaran Fee Febri Diansyah dkk

Dalam kesaksiannya, Kasdi Subagyono mengatakan tidak tahu-menahu sumber uang untuk sisa pembayaran Febri Diansyah dkk.


Rencana Akuisisi, Bulog Mulai Komunikasi dengan KBRI dan Pelaku Usaha Beras di Kamboja

1 hari lalu

Pekerja memikul karung beras di Gudang Bulog, Medan, Sumatera Utara, Selasa, 28 Mei 2024. Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara menerima beras impor dari Thailand sebanyak 10 ribu ton dan dari Pakistan sebanyak 10 ribu ton. ANTARA/Yudi Manar
Rencana Akuisisi, Bulog Mulai Komunikasi dengan KBRI dan Pelaku Usaha Beras di Kamboja

Bulog menyatakan telah menjalin komunikasi dengan KBRI Phnom Penh dan pelaku usaha di Kamboja.