Namun Arief menilai pendistribusian CBP saat ini juga belum optimal. Ia mengaku sudah mengirimkan surat perintah penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) pada Bulog sejak Desember. Namun penyalurannya, kata dia, masih dalam jumlah yang kecil. "Baru nyipratin, bukan guyur. Ini musti cepet masif digelontorkan," kata dia.
Menurutnya, distribusi terhambat hampir di semua wilayah di Indonesia, termasuk di Jakarta. Misalnya, permintaan dari Pasar Induk Cipinang sebetulnya mencapai 3.000 ton, namun Bulog baru memasok sekitar 1.000 ton.
Karena itu, Bulog didesak untuk mengejar keterlambatan impor sebanyak 200 ribu ton hingga pekan kedua Januari ini. Adapun saat ini jumlah CBP yang berada di gudang Bulog hanya tersisa 330.000 ton. Angka tersebut jauh di batas aman stok CBP, yaitu 1,2 juta ton.
Tetapi Arief memperingatkan keran impor beras harus langsung ditutup pada saat panen raya terjadi agar tak mengganggu harga beras hasil panen petani dalam negeri. "Begitu panen raya, keran impor Bulog kita tutup," ujarnya.
Bulog ditargetkan menyerap beras dari dalam negeri untuk CBP tahun ini sebesar 2,4 juta ton dengan penyaluran mencapai 1,2 juta ton. Bapanas juga meluncurkan petunjuk pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di tingkat konsumen 2023.
Bulog didesak optimalkan serap hasil panen petani
Melalui SPHP beras ini, Bulog akan menyerap hasil panen petani sepanjang tahun dari Januari sampai Desember 2023. Intensitas pelaksanaannya per bulan, mengacu pada perkembangan rata-rata harga beras secara nasional yang dihimpun dari laporan perangkat daerah.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga mengaku telah memperingatkan Bulog untuk segera menyelesaikan impor beras. Zulkifli meminta impor beras berhenti sampai Januari 2023 agar tidak mengganggu harga beras hasil panen petani. "Saya bilang sampai Januari, di bulan Februari dan Maret jangan impor lagi karena mau panen," kata saat ditemui Tempo di kantornya pada 6 Januari lalu.
Sementara itu, anggota DPR RI, Slamet meminta agar pemerintah melalui Bulog memaksimalkan penyerapan beras dari petani untuk kebutuhan CBP. Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat IV itu berharap Bulog bisa membeli hasil panen petani dengan harga yang layak, khususnya pada musim panen raya, sehingga tidak ada alasan lagi kekurangan stok di akhir tahun nanti.
"Dengan kondisi harga beras yang masih tinggi padahal sudah dilakukan impor beras, maka pemerintah harus berani melakukan audit stok gudang dari perusahaan-perusahaan besar untuk mencegah terjadinya penimbunan dan mempengaruhi harga beras nasional,” kata Slamet dalam Rapat Paripurna DPR ke-14 masa persidangan III tahun sidang 2022-2023, Selasa 10 Januari 2023.
Baca juga: Harga Beras Naik Meski Sudah Impor, Bapanas Paksa Bulog Keluarkan Cadangan
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
