Ketegangan di Taiwan
Setelah bertahun-tahun meningkatkan ketegangan dengan Taiwan, Xi Jinping akan semakin berani memutuskan waktu yang tepat untuk memenuhi ambisi lama Beijing merebut kembali pulau tersebut. Para pejabat AS berpendapat bahwa China bisa saja menyerang Taiwan tahun ini.
China telah membuat keputusan mendasar bahwa status quo tidak lagi dapat diterima. Menurut Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, Beijing bertekad mengejar reunifikasi dalam waktu yang jauh lebih cepat.
Beijing menegaskan kebijakannya terhadap Taiwan tidak berubah, tetapi retorika dan tindakan terhadap pulau itu menjadi lebih jelas.
Jika Beijing nekat menyerang Taiwan, akan mendatangkan malapetaka dengan rantai pasokan global. Taiwan merupakan pemasok utama semikonduktor, komponen penting dari hampir semua elektronik modern, mulai dari telepon pintar hingga peralatan dapur dan mobil. Penyeranngan itu juga akan memicu kemarahan dari Barat, memperdalam isolasi China, membawa Beijing dan Washington berkonfrontasi militer dan memusnahkan kebebasan Taiwan yang diperoleh dengan susah payah.
Strategi Nol Covid
Xi Jinping juga perlu memutuskan masa depan kebijakan ketat nol-COVID China. Belum jelas benar apakah China siap untuk terbuka ke dunia luar setelah dua tahun menutup perbatasan dan menerapkan karantina yang ketat.
"Konsumsi tidak mungkin pulih ke tingkat sebelum COVID saat ini," kata Dan Wang, kepala ekonom di Hang Seng Bank China.
Hak Asasi Manusia
China di bawah Xi Jinping keras terhadap kebebasan berpendapat oleh masyarakat sipil. Sejumlah aktivis telah meninggalkan negara itu dan oposisi terhadap pemerintah hampir padam.
Di wilayah barat jauh Xinjiang, kelompok hak asasi mengatakan lebih dari satu juta orang Uyghur dan minoritas Muslim lainnya ditahan. Amerika Serikat dan anggota parlemen di negara-negara Barat menyatakan penahanan terhadap Muslim Uyghur sebagai genosida.
Situasi tampaknya tidak akan membaik selama lima tahun ke depan karena kekuatan Xi Jinping tumbuh semakin kuat. Kepemimpinannya berusaha keras melawan tekanan internasional.
"Masa jabatan Xi Jinping berikutnya kemungkinan akan membuat dia melanjutkan serangan terhadap hak asasi manusia di seluruh negeri dan seluruh dunia", tulis Sophie Richardson di Human Rights Watch.
Baca juga: Ketua Partai Komunis Vietnam Akan Kunjungan Kerja ke Cina
REUTERS | CHANNEL NEWS ASIA | CNN