Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aktor di Balik FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden, Jegal Anies Baswedan?

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Ratusan pendukung yang menamakan diri Majelis Sang Presiden resmi mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Presiden 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 7 Juni 2022. Tempo/Fajar Pebrianto
Ratusan pendukung yang menamakan diri Majelis Sang Presiden resmi mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Presiden 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 7 Juni 2022. Tempo/Fajar Pebrianto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa hari terkahir, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mendapat dukungan sebagai calon presiden untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ada dua kelompok yang terang-terangan mendeklarasikan dukungan. Mereka adalah kelompok yang mengatasnamakan dirinya FPI Reborn, dan Majelis Sang Presiden.

Namun, aksi mereka menjadi sorotan karena ada sisi misterius di balik dukungan ini, termasuk munculnya dugaan bahwa deklarasi itu bertujuan untuk menggembosi Anies Baswedan yang disebut memiliki kans besar maju sebagai calon presiden 2024.  Hingga kini, belum ketahuan dengan terang benederang, siapa yang menggerakkan mereka.

Kelompok FPI Reborn menjadi yang pertama mendeklarasikan dukungannya terhadap Anies dengan cara menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, pada 6 Juni 2022. Aksi mereka pun viral di media sosial. Peserta aksi mengenakan baju serba putih dan membawa bendera besar bertuliskan FPI berwarna hijau. Mereka juga membawa sepanduk bertuliskan FPI Dukung Anies untuk Presiden 2024, Anies Presiden, FPI Reborn.

Foto-foto aksi ini pun turut dibagikan Politikus PSI Mohamad Guntur Romli melalui akun twitternya @GunRomli yan telah mendapat centang biru. Guntur membagikan foto-foto masa peserta aksi FPI Reborn ini pada pukul 14.11 WIB hari ini. Demikian juga aktivis medsos Eko Kuntadhi, dalam akun twitter @_ekokuntadhi pada pukul 13.12 WIB.

FPI tuding intelijen bergerak

Karena kata-kata FPI dicatut, Front Persaudaraan Islam yang telah lama menggunakan kata-kata FPI buka suara. Mereka membantah telah menggelar aksi itu melalui siaran pers berjudul Waspada FPI Palsu. Siaran pers ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Front Persaudaraan Islam Muhammad Alattas, Sekretaris Umum Ali Abu Bakar Alattas, dan Penasihat Pusat Abuya Qurtubi Jaelani.

Dalam siaran pers ini, Front Persaudaraan Islam menganggap masa aksi itu telah digerakkan oleh intelijen. Sebab, mereka berpendapat, massa aksi ini tidak dikenal meski mereka membawa-bawa kata-kata FPI pada benderanya.

"Ada gerakan intelijen yang sangat berbahaya menggerakkan massa tidak dikenal dengan menggunakan nama dan bendera bertuliskan FPI serta pakaian serba putih," demikian dikutip dari siaran pers Front Persaudaraan Islam, yang dikeluarkan, Senin, 6 Juni 2022.

Ketua Bidang Advokasi DPP FPI Aziz Yanuar mengatakan hingga saat ini belum ada perintah dari pimpinan pusat untuk melaporkan pencatutan kata FPI itu. "Belum ada sikap. Menunggu arahan dari DPP FPI saja kami pada prinsipnya," kata Aziz saat dihubungi, Rabu, 8 Juni 2022.

Sekretaris Bantuan Hukum DPP Front Pembela Islam (FPI), Aziz Yanuar ditemui awak media di Polda Metro Jaya, Rabu, 18 November 2020. Tempo/M Yusuf Manurung

Mencari dalang di balik FPI Reborn

Aziz berujar hingga kini DPP FPI belum mengetahui siapa dalang di balik munculnya FPI Reborn. Mereka juga tidak mengenal seseorang yang bernama Choirul Anam, yang hadir di acara itu.

Video Choirul Anam yang mengaku diminta untuk membaca doa di kawasan Monas oleh seseorang bernama Eddy juga telah viral di media sosial. Anam datang ke sana bersama para santrinya.

Choirul Anam mengatakan merasa ditipu karena tidak melihat satu pun ada pengurus DPP FPI di Patung Kuda. Ia mengaku pula bahwa Eddy membagikan uang Rp 150 ribu kepada peserta aksi. Video Chairul Anam ini diunggah oleh akun twitter @DPP_LIP. "Tidak diketahui, yang jelas (Choirul Anam) bukan dari FPI," ucap Aziz.

Polisi juga membantah telah mengeluarkan izin FPI Reborn unjuk rasa. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Endra Zulpan menyatakan, ini karena kelompok itu tidak terdaftar sebagai organisasi masyarak (ormas) di Kementerian Hukum dan HAM. "Enggak ada ya kalau dari kami. Kami enggak ada mengeluarkan izin untuk FPI Reborn. Enggak ada itu," kata dia dikutip dari keterangannya, Rabu, 8 Juni 2022.

Meski demikian, Zulpan mengatakan, belum menerima informasi lebih jauh mengenai keberadaan massa amsi tersebut. Oleh sebab itu, dia mengaku belum mengetahui adanya tindak lanjut dari kepolisian mengawasi atau menindak aksi demo tak berizin itu. "Nanti saya koordinasikan lagi saya belum dapat data lengkapnya. (Tindak lanjutnya) nanti ya, kalau itu, kita masih dalami dulu," ujar Zulpan.

Majelis berbau eks HTI, eks FPI, dan eks narapidana terorisme

Setelah FPI Reborn muncul, Kelompok Majelis Sang Presiden mendeklarasikan dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju pada Pilpres 2024 pada 7 Juni 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta. Kelompok ini diisi mulai dari simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), hingga eks Narapidana Terorisme.

Tapi, lagi-lagi, orang-orang yang pernah terlibat di HTI maupun FPI membantah kenal dengan orang-orang yang ada di lokasi itu. "Saya tidak mengetahui sama sekali acara itu. Tidak ada pembicaraan apapun terkait acara seperti itu," kata Mantan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Demikian juga mantan pengurus FPI yang kini menjadi  Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin. Dia mengaku tak kenal orang-orang yang mengaku eks FPI di acara deklarasi ini.

Dalam undangan acara deklarasi Majelis Sang Presiden ini, sebetulnya terdapat informasi Ketua Panitia yang bernama Abu Abdurrahman. Nomor dia pun turut dicantumkan dalam undangan tersebut. Namun, di media sosial Ketua Panitia ini disebut-sebut bernama Ahmad Amsori sebagaimana yang dibahas akun @BuronanMabes.

Kelompok masyarakat bernama Majelis Sang Presiden pagi ini berkumpul untuk mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Calon Presiden 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 7 Juni 2022. Tempo/Fajar Pebrianto

Akun itu juga menyatakan bahwa Ahmad Amsori merupakan pengurus di Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBH PBNU) dan menjabat sebagai wakil ketua. Namun, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrurrozimengaku tidak mengenali sosok ini. "Saya kurang faham siapa dia," kata Gus Fahrur saat dihubungi, Kamis, 9 Juni 2022.

Gus Fahrur juga mengatakan, dari pengurus NU lainnya, sepengetahuan dia tidak ada yang menjadi perwakilan untuk hadir di acara tersebut. Namun, dia menekankan, anggota NU sendiri sebetulnya berjumlah ratusan juta orang sehingga akan sulit mengidentifikasi per orangan. "Tidak ada yang mewakili pengurus NU. Tapi anggota NU secara kultural mungkin ratusan juta jumlahnya," ucap dia.

Belakangan, pengurus PBNU menyatakan, Ahmad Amsori atau Ahmad Ansori ini pernah aktif di Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama. Kini, dia tak lagi menjadi pengurus di LPBHNU ini.

Saat dihubungi kontak Amsori atau Abu Abdurrahman sebagaimana yang tertera diundangan, tidak ada yang menjawab. Namun, ketika dihubungi melalui pesan WhatsApp, pengguna nomor itu menjawab dengan kalimat yang isinya saat ini tidak ingin dihubungi. "Mohon maaf untuk sementara waktu di lain kesempatan saja ya. Kirim salam untuk semuanya. Terima kasih," kata Abu Abdurrahman.

Polres Metro Jakarta Selatan juga masih menyelidiki  kegiatan ini. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Ajun Komisaris Besar Ridwan Soplanit mengatakan, salah satu penyelenggara yang tengah diperiksa berasal dari LSM Damai. Ini juga karena dalam acara itu muncul bendera bertuliskan lafaz tauhid yang mirip dengan bendera organisasi terlarang Hizbut Tahri Indonesia (HTI).

"Salah satu penyelenggara LSM Damai yang sedang kami lidik, apakah kegiatan itu berizin atau enggak, kemudian terkait dengan bendera yang dimaksud sudah kami lakukan penyelidikan," kata dia dikutip dari keterangannya, Kamis, 9 Juni 2022.

Manuver politik jatuhkan Anies?

Munculnya dua kelompok yang mendukung Anies ini pun mendapat sorotan dari Pakar politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Dia menganggap, deklarasi yang dilakukan kelompok FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden merupakan langkah politik untuk menjatuhkan Anies.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menjelaskan, kecenderungan itu tergambar dari pola aksi kedua kelompok ini yang sama-sama membawa ornamen organisasi terlarang, seperti FPI dan HTI, hingga eks narapidana terorisme. Selain itu, tak jelas juga siapa pihak di belakang mereka yang menggerakkan.

"Itu desain untuk menjatuhkan Anies agar seolah-olah tercipta image di masyarakat bahwa Anies bagian dari mereka. Dan kita tahu kelompok-kelompok tersebut merupakan kelompok yang dilarang oleh negara," kata Ujang saat dihubungi, Kamis, 9 Juni 2022.

Laskar Pembela Islam (LPI) berjaga saat massa dari berbagai daerah mulai memadati kawasan Petamburan, Jakarta, Selasa, 10 November 2020. Mereka bertujuan menunggu kedatangan Rizieq Shihab dari Arab Saudi ke Indonesia khususnya ke markas besar Front Pembela Islam (FPI). TEMPO / Hilman Fathurrahmam W

Oleh sebab itu, Ujang menganggap, acara-acara deklarasi ini merupakan gerakan politik dari kelompok-kelompok yang sebetulnya berada di luar barisan Anies, atau yang merupakan lawan politik Anies. Menurutnya, kelompok ini digerakkan dengan operasi khusus oleh pihak-pihak tertentu.

"Mereka ingin menjatuhkan Anies dari sejak dini. Kelihatannya seperti operasi khusus untuk hajar Anies. Ini menandakan bahwa genderang perang soal pencapresan sudah dimulai," ucap dia.

Soal kelompok mana yang mendalangi gerakan-gerakan itu, Ujang mengaku perlu investigasi mendalam guna mengungkapnya. Jika dalang dari kelompok-kelompok ini mampu terungkap dan terbukti dari lawan politik Anies maka akan bisa menjadi dampak baik buat Anies menuju Pemilu 2024.

"Jika tuduhan itu tak terbukti, justru akan menguntungkan Anies. Jadi karena itu operasi ingin menghancurkan Anies, maka Anies bisa saja akan punya dampak elektoral," ujar dia.

Bagi Anies, Ujang menyarankan, dia harus buka suara sejak kini untuk memberikan pernyataan yang kongkret bahwa kelompok-kelompok itu bukan dari bagiannya. Kejelasan sikap dan pernyataan Anies menurutnya bisa mencegah merosotnya elektabilitas Anies menuju Pilpres 2024.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tak Nonton Debat Perdana Pilkada Jakarta, Anies Kagumi Suara John Legend

1 jam lalu

Anies Baswedan dan Fery Farhati mengenakan baju rancangan desainer Dian Pelangi. Instagram
Tak Nonton Debat Perdana Pilkada Jakarta, Anies Kagumi Suara John Legend

Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan bersama istrinya, Feri Farhati, menyaksikan konser John Legend.


Panas Dingin Hubungan Megawati dan Prabowo: Pernah Berpasangan di Pilpres, Perjanjian Batu Tulis, Jokowi di Antara Mereka

2 hari lalu

Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto. TEMPO/Imam Sukamto
Panas Dingin Hubungan Megawati dan Prabowo: Pernah Berpasangan di Pilpres, Perjanjian Batu Tulis, Jokowi di Antara Mereka

Rencana pertemuan Megawati dan Prabowo menjadi peristiwa politik yang ditunggu belangan ini, Hubungan keduanya naik-turun selama ini.


KPU DKI Larang Gunakan Istilah Tak Familier Saat Debat Pilkada Jakarta, Ingat Gibran Pernah Lontarkan SGIE dan Greenflation?

3 hari lalu

Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata (tengah) bersama ketiga pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan Pramono Anung-Rano Karno membacakan deklarasi Kampanye Damai Pilkada di kawasan Kota Tua, Jakarta, Selasa, 24 September 2024. Deklarasi tersebut sebagai bentuk kesepakatan dan komitmen bersama untuk mewujudkan kampanye damai tanpa konflik pada Pilkada serentak 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
KPU DKI Larang Gunakan Istilah Tak Familier Saat Debat Pilkada Jakarta, Ingat Gibran Pernah Lontarkan SGIE dan Greenflation?

KPU DKI larang paslon gunakan istilah kurang familier dalam debat Pilkada. Ingat Gibran saat debat capres-cawapres kerap gunakan istilah asing?


Peneliti Politik TII Kritik Program Magrib Mengaji Ridwan Kamil-Suswono: Tidak Inklusif

3 hari lalu

Suasana Magrib Mengaji di Masjid An-Nimah, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Kamis petang, 10 Januari 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Peneliti Politik TII Kritik Program Magrib Mengaji Ridwan Kamil-Suswono: Tidak Inklusif

Peneliti Bidang Politik di The Indonesia Institute, Felia Primaresti, mengomentari program Magrib Mengaji yang diusulkan oleh pasangan nomor urut 1 di Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono.


Relawan Anies Anggap Gerakan Coblos Tiga Paslon di Pilkada Jakarta Hak Politik Masing-masing

3 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Relawan Anies Anggap Gerakan Coblos Tiga Paslon di Pilkada Jakarta Hak Politik Masing-masing

Menurut La Ode, gerakan untuk memilih seluruh pasangan calon tidak memiliki dampak apa pun terhadap Pilkada Jakarta.


KPK Berharap Anggota DPR Baru Prioritaskan RUU Perampasan Aset yang Tak Tuntas Sejak 2012

4 hari lalu

Suasana pengambilan sumpah Anggota DPR RI dalam pelantikan Anggota DPR/DPD/MPR periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2024. Sebanyak 580 anggota DPR RI dan 152 anggota DPD RI yang terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang hasil Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024-2029 dilantik. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPK Berharap Anggota DPR Baru Prioritaskan RUU Perampasan Aset yang Tak Tuntas Sejak 2012

KPK berharap para anggota DPR baru bisa prioritaskan pengesahan RUU Perampasan Aset. Begini penjelasan tentang RUU Perampasan Aset.


Ridwan Kamil Akui Belum Dapat Balasan Pesan dari Anies Baswedan

5 hari lalu

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil berdialog dengan pelajar di acara 'Kongkow Pelajar se-Jajarta' di Kantor DPD Partai Golkar DKI, Jakarta Pusat, Sabtu, 28 September 2024. RK berjanji akan memfasilitasi para pelajar supaya bisa menonton pertandingan Persija Jakarta di Stadion secara gratis. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Ridwan Kamil Akui Belum Dapat Balasan Pesan dari Anies Baswedan

Ridwan Kamil mengatakan belum mendapat pesan balasan dari Anies Baswedan soal rencana pertemuan mereka.


Pamit Usai 20 Tahun Menjadi Anggota DPR, Perjalanan Karir Politik Cak Imin

5 hari lalu

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar merapihkan ruang kerjanya pada hari terakhir menjabat di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 September 2024. Usai menghadiri rapat Paripurna akhir DPR RI periode 2019-2024, Muhaimin Iskandar langsung membereskan barang-barang dari ruang kerjanya dan menyampaikan pamit setelah 20 tahun mengabdi di Parlemen. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pamit Usai 20 Tahun Menjadi Anggota DPR, Perjalanan Karir Politik Cak Imin

Usai 20 tahun menjadi anggota DPR, Cak Imin pamit dari Senayan. Bagaimana perjalanan karir politik Muhaimin Iskandar?


Ridwan Kamil Akan Audit Pergub soal Reklamasi Teluk Jakarta jika Terpilih

6 hari lalu

Calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, saat menyapa warga Kelurahan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin, 30 September 2024. TEMPO/Nandito Putra.
Ridwan Kamil Akan Audit Pergub soal Reklamasi Teluk Jakarta jika Terpilih

Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menilai perlu adanya audit terhadap Pergub soal reklamasi teluk Jakarta yang diterbitkan Anies Baswedan.


Gus Ipul Yakin Muktamar Luar Biasa NU Takkan Terwujud: Kyai dan Ulama Tidak Suka Rebutan Jabatan

6 hari lalu

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat dilantik menjadi Menteri Sosial (Mensos) untuk Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 bersama Irjen Pol. Eddy Hartono saat dilantik menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 11 September 2024. Gus Ipul akan mengisi sisa masa jabatan Mensos yang ditinggalkan Tri Rismaharini yang mengundurkan diri menyusul keikutsertaannya dalam Pilgub Jawa Timur. Sementara Irjen Eddy Hartono pernah mengemban tugas sebagai Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror (2015-2017). Eddy menggantikan Komjen Pol. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, yang dilantik menjadi Kepala BNPT pada 3 April 2023. TEMPO/Subekti
Gus Ipul Yakin Muktamar Luar Biasa NU Takkan Terwujud: Kyai dan Ulama Tidak Suka Rebutan Jabatan

Sekjen SPBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meyakini Muktamar Luar Biasa atau MLB NU tidak akan terwujud.