Sikap Mahfud Md soal KUHP Dapat Mempidana LGBT Dipertanyakan

Pertemuan sejumlah aktivis dari komunitas LGBTI dalam mengadvokasi pembuatan KTP untuk transgender, bersama Kementerian Dalam Negeri, Mei lalu. Dok Instagram/Anggun Pradesha

TEMPO.CO, Jakarta  - Staf Respon Krisis Crisis Respond Mechanism (CRM), Riska Carolina, mengaku tekejut dengan pernyataan Menkopolhukam Mahfud Md yang menyebut perilaku LGBT dapat dipidanakan setelah revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan.

Sebab menurut Riska, pihaknya bersama Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang mengawal revisi Undang-Undang tersebut sejak awal, tidak pernah menemukan adanya pasal yang menjerat LGBT secara hukum.

"Setahu saya RKUHP sudah cukup moderat yang tidak diskriminatif, jadi kalau ada kabar akan mempidana kelompok rentan, itu saya tidak tahu," ujar Riska saat dihubungi Tempo, Senin, 23 Mei 2022. 

Riska menduga adanya aturan soal pidana terhadap LGBT merupakan keinginan pihak-pihak tertentu. Ia pun menyayangkan hal tersebut karena KUHP yang baru nantinya bakal lebih diskriminatif terhadap minoritas.

Sejauh ini, kata Riska, sudah ada 45 Perda diskriminatif dan 11 Perda bernuansa keluarga. Hal ini, menurutnya, berdampak pada timbulnya kasus kekerasan terhadap kaum minoritas gender dan seksual. Dengan adanya RKUHP ini, tindakan didiskriminasi bakal semakin dirasakan oleh kelompok LGBT. 

"Saya kurang tahu agenda Pak Mahfud Md apa. Tapi berkat beliau, bisa jadi potensi kekerasan, diskriminasi, dan kebencian pada minoritas gender semakin banyak. Beliau aparatur negara, ujaran yg disampaikan beliau, berdampak besar pada minoritas gender dan seksual," kata Riska.

Sementara itu anggota DPR Komisi III dari Fraksi Nasional Demokrat (NasDem), Taufik Basari, menyebut masalah pemidanaan terhadap kelompok LGBT belum dibahas secara rinci di Dewan. Sebab, draft RKUHP sampai saat ini masih berada di pemerintah dan belum dikembalikan ke DPR.

"Sejauh yang saya pahami tidak ada ketentuan dalam draft RKUHP yang mengkriminalisasi LGBT. Karena draftnya masih menjadi ranah pemerintah, maka kita tunggu apa yang dimaksud Menkopolhukam ketika mengangkat isu ini," kata Taufik. 

Lebih lanjut, Taufik menjelaskan pihaknya juga akan berhati-hati dalam membuat pasal pemidanaan terhadap LGBT. Sebab, menurut dia, dalam prinsip hukum pidana harus ada mens rea ketika suatu perbuatan dijadikan delik pidana. 

Sementara orientasi seksual merupakan hal yang sulit untuk ditempatkan sebagai perbuatan yang memiliki unsur kehendak jahat atau mens rea. "Karena itu kita mesti hati-hati, jangan sampai keinginan untuk melakukan kriminalisasi LGBT melanggar prinsip-prinsip hukum pidana," kata Taufik. 

Wakil Menteri Hukum dan HAM  Edward O.S Hiariej juga menyatakan hal yang sama. Ia memastikan bahwa RKUHP tak bakal mengatur pidana lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). "LGBT enggak ada dalam RKUHP, enggak ada," kata dia. 

Edward menjelaskan, RKUHP merupakan produk rancangan undang-undang yang netral terhadap gender. Dengan demikian, RUU tersebut tak akan mengatur secara spesifik pidana terhadap kelompok gender tertentu. "Setiap orang itu kan mau laki-laki sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, netral gender dia," kata dia. 

Asal-usul masuknya pasal soal LGBT dalam RKUHP dijelaskan oleh anggota Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa. Ia berujar masuknya pasal soal LGBT dalam RKUHP merupakan respon pemerintah atas putusan Mahkamah Konstitusi amar Nomor 46/PUU-XIV/2016. Dalam keputusannya, MA menolak permohonan judicial review terhadap Pasal 284 ayat (1) sampai (5), 285 dan 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketiga pasal itu diuji materilkan oleh sejumlah kalangan agar MK memberikan tafsir bahwa LGBT dapat dikenai pidana sebagaimana perbuatan zina, pemerkosaan, serta pencabulan sebagai bukan delik aduan dan merupakan delik pidana murni. Namun, dalam putusannya MK menolak judicial review itu. 

Alasannya, perluasan jenis delik pidana bukan merupakan kewenangan MK dan telah memasuki wilayah kebijakan pembuatan tindak pidana baru yang kewenangannya ada pada pembentuk Undang-Undang, yaitu DPR dan Presiden. Desmond menyatakan melalui putusan ini MK secara langsung telah menjaga hak atas privasi warga negaranya, tidak menambah overpopulasi penjara, mencegah terjadinya persekusi terhadap kelompok minoritas gender.

Namun, menurut politikus Partai Gerindra tersebut, keputusan MK itu ditafsirkan berbeda-beda oleh banyak pihak. "Ada yang menafsirkan bahwa putusan tersebut cenderung melegalkan LGBT ada pula yang menafsirkan bahwa Putusan tersebut menyatakan bahwa MK tidak memiliki wewenang untuk membuat tindak pidana baru," kata Desmond. 

Dengan keputusan yang tidak tegas itu, membuat adanya ketidakpastian tentang eksistensi komunitas LGBT di Indonesia. "Apakah LGBT itu pelakunya bisa dipidana atau bagaimana? Ketentuan yang terkesan “banci” alias abu-abu ini pada akhirnya memunculkan penafsiran seperti dinyatakan oleh Mahfud Md yang menyatakan bahwa LGBT dan pihak yang menyiarkan tayangannya belum ada pelarangan secara hukum di Indonesia," kata Desmond. 

Lebih lanjut, Desmond mengatakan usulan agar LGBT dimasukan dalam RKUHP juga datang dari Presiden Jokowi. Dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat, usul Presiden, hingga dapat mengisi kekosongan hukum terhadap pelaku LGBT, DPR memasukan pasal pemidanaan LGBT dalam RKUHP. 

"Pentingnya juga untuk dipertegas bahwa perbuatan LGBT merupakan delik pidana absolut bukan delik pidana aduan semata. Sehingga siapa pun yang melakukan perbuatan LGBT dapat ditangkap oleh aparatur hukum tanpa harus menunggu aduan masyarakat," kata Desmond. 

Meski baru wacana, Pembina Yayasan GAYa NUSANTARA Dede Oetomo menganggap rumusan pemidanaan LGBT dalam Rancangan KUHP tidak menaati prinsip universalitas HAM. Hal yang dimaksud adalah hak seksual dan privasi yang menyatakan hubungan seks antara orang dewasa yang saling sepakat merupakan hak pribadi mereka.

Ia menyayangkan ketika dunia internasional tengah mengusahakan dekriminalisasi seks sesama gender dan pengakuan gender yang tidak hanya dua, justru Mahfud Md menyatakan setuju adanya pidana terhadap LGBT. “Dia (Mahfud Md) juga tidak menaati prinsip pemisahan agama dan negara yang pernah dianut almarhum Gus Dur,” kata Dede Oetomo. 

M JULNIS FIRMANSYAH 

Baca Juga: Survei SMRC: 87,6 Persen Masyarakat Menilai LGBT Ancaman

 Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Kecam Pengesahan RUU DOB Papua, KontraS: Bentuk Pemaksaan Kehendak Pemerintah

11 jam lalu

Kecam Pengesahan RUU DOB Papua, KontraS: Bentuk Pemaksaan Kehendak Pemerintah

KontraS mengatakan pemerintah dan DPR tidak membuka ruang dialog secara maksimal utamanya terhadap orang asli Papua.


Pertemuan Jokowi dengan Rusia dan Ukraina Dinilai Legislator Berdampak Positif

12 jam lalu

Pertemuan Jokowi dengan Rusia dan Ukraina Dinilai Legislator Berdampak Positif

Presiden diharapkan dapat membangun komunikasi antara Zelensky dan Putin.


Sosok Tjahjo Kumolo di Mata Jokowi

13 jam lalu

Sosok Tjahjo Kumolo di Mata Jokowi

Presiden Jokowi mengenang Tjahjo Kumolo sebagai seorang tokoh teladan dan nasionalis sejati yang penuh integritas.


RUU Lima Provinsi Disahkan, Diharap Dorong Percepatan Pembangunan

15 jam lalu

RUU Lima Provinsi Disahkan, Diharap Dorong Percepatan Pembangunan

Rapat Paripurna DPR pada 8 Februari 2022 lalu menyetujui lima RUU tentang provinsi menjadi RUU usul inisiatif DPR.


Permahi Anggap RKUHP Lebih Pro ke Pemerintah

21 jam lalu

Permahi Anggap RKUHP Lebih Pro ke Pemerintah

RKUHP dinilai masih ada pasal-pasal karet. DPN Permahi menganggap masih bertentangan dengan norma-norma dasar negara.


DOB Papua Baru Disahkan, Konflik Perebutan Ibu Kota Sudah Terjadi

22 jam lalu

DOB Papua Baru Disahkan, Konflik Perebutan Ibu Kota Sudah Terjadi

Penetapan DOB Papua menimbulkan konflik baru di kalangan masyarakat Papua.


Tangis Santi Warastuti dan Janji DPR Perjuangkan Legalisasi Ganja Untuk Medis

23 jam lalu

Tangis Santi Warastuti dan Janji DPR Perjuangkan Legalisasi Ganja Untuk Medis

DPR berjanji memperjuangkan legalisasi ganja untuk medis dalam revisi UU Narkotika.


RUU DOB Papua Disahkan, Polri Berencana Bentuk 3 Polda Baru

1 hari lalu

RUU DOB Papua Disahkan, Polri Berencana Bentuk 3 Polda Baru

Polri berencana membentuk 3 Kepolisian Daerah atau Polda baru setelah DPR mengesahkan RUU Daerah Otonomi Baru atau DOB Papua pada hari ini.


DPR Bahas Kemungkinan Ganja untuk Medis di Revisi UU Narkotika

1 hari lalu

DPR Bahas Kemungkinan Ganja untuk Medis di Revisi UU Narkotika

DPR RI saat ini tengah membahas usulan penggunaan ganja untuk medis dalam revisi UU Narkotika. Ganja akan dikeluarkan dari golongan 1.


Usai Tumbang di Paripurna DPR, Kondisi Wakil Ketua Banggar Muhidin Masih Dipantau

1 hari lalu

Usai Tumbang di Paripurna DPR, Kondisi Wakil Ketua Banggar Muhidin Masih Dipantau

Kondisi Wakil Ketua Banggar Muhidin Mohamad Said sudah mulai membaik usai tumbang dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 30 Juni 2022.