TEMPO.CO, Bogor - Bupati Bogor Ade Yasin dipastikan harus merayakan Idul Fitri di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ade ditangkap dalam operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada Rabu dini hari, 27 April 2022.
Setelah menjalani pemeriksaan 1 x 24 Jam, Bupati Bogor Ade Yasin ditetapkan KPK sebagai tersangka suap kepada empat pegawai BPK.
"Berdasarkan keterangan dan bukti yang ada kami menemukan tersangka. Pertama, tersangka pemberi suap, AY Bupati Kabupaten Bogor periode 2018-2023," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Kamis dini hari, 28 April 2022.
KPK menemukan bukti Ade memberi suap kepada para pemeriksa BPK Perwakilan Jawa Barat agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2021.
Namun, Ade mengklaim dipaksa bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya. Ia mengatakan tak pernah memerintahkan anak buahnya untuk menyuap para pemeriksa BPK agar bisa memoles laporan keuangan Pemkab Bogor tahun Anggaran 2021.
Baca Juga:
"Ya, saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya. Sebagai pemimpin saya harus siap bertanggung jawab," kata Ade di Gedung KPK, Jakarta, Kamis pagi, sebelum memasuki mobil tahanan.
Meski tak pernah memerintahkan anak buahnya untuk menyuap, Ade Yasin mengatakan sebagai bupati dia harus bertanggung jawab atas apa yang ia sebut sebagai inisiatif anak buah itu. "Itu ada inisiatif dari mereka, jadi ini namanya IMB ya, inisiatif membawa bencana," ujarnya.
Selain Ade, ada 11 orang lain yang digelandang ke kantor KPK di Kuningan Jakarta. Sebelas orang itu adalah 7 pejabat Pemkab Bogor dan empat lainnya adalah pegawai BPK Jawa Barat.
Hasil dari pemeriksaan 12 orang itu, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Empat orang di antaranya adalah pejabat Kabupaten Bogor yang disangkakan memberi suap, serta empat pejabat BPK yang disangkakan menerima suap.
Kondisi jalan Pakansari, di Jalan Pakansari Bogor, Kamis 28 April 2022. Bupati Bogor Ade Yasin yang menjadi tersangka suap itu pun menyiasati agar Kabupaten Bogor mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK dengan menyuap tim audit BPK Jawa Barat untuk mendapat predikat itu. Tempo/Muhammad Syauqi Amrullah
Menurut Ketua KPK, tindak pidana korupsi suap menyuap itu dilakukan agar Pemerintah Kabupaten Bogor kembali mendapatkan predikat WTP tahun 2021.
Dugaan tipikor itu terjadi setelah Bupati Bogor Ade Yasin menerima laporan dari tersangka Ihsan Ayatullah bahwa laporan keuangan Pemkab Bogor berpotensi mendapat opini disclaimer dalam audit BPK.
Merespons laporan itu, Ade minta agar diusahakan mendapat WTP. Pemkab Bogor pun menyuap sejumlah pejabat BPK Rp 1,024 miliar, yaitu uang tunai Rp 570 juta dan Rp 454 juta di rekening bank tersangka. Ditambah uang mingguan selam masa audit Rp 10 juta sehingga total uang suap itu mencapai 1,9 miliar
Masalah yang mengganjal Kabupaten Bogor untuk memperoleh opini WTP adalah proyek Cibinong a Beautiful City. Dalam proyek itu, Ade Yasin berenca mempercantik kawasan ibu kota kabupaten dengan perbaikan jalan alternatif Sentul-Pakansari, senilai hampir Rp 100 miliar. Diduga pengerjaannya tidak sesuai dengan nilai kontrak.
"Project beautification terlihat di area taman sepanjang jalur Pedestrian Sentul-Kandang Roda dan Kandang Roda-Pakansari, banyak area taman yang tidak selesai dibangun dan Kubah Tugu Pancakarsa sampai sekarang dibiarkan tidak terbangun," kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto, 11 April lalu.
Awal Dugaan Kasus
Pada Rabu, 28 Juli 2021, Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi atau (GMPK) mencium dugaan tindak pidana korupsi pada proyek penataan kawasan ibu kota kabupaten yang diberi nama Cibinong a Beautiful City Project.
Pengurus DPP GMPK Puguh Kuswanto, mengatakan praktik penggelapan dana dari proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor itu sudah tercium sejak tahun 2019 atau awal rencana proyek untuk mempercantik kawasan untuk menunjang stadion Pakansari sebagai stadion untuk piala dunia.
"Proyek ini kan bermula dari rencana piala dunia, namun gagal. Bahkan proyek yang harusnya dilaksanakan pada tahun 2020, itu dibatalkan. Tapi aneh, tahun ini kok malah dilanjut. Kami pun lakukan investigasi, ternyata ada pratik korupsi di sini dan memang sudah di-setting sejak awal untuk mengakali mark up anggaran yang tidak sesuai dengan kajian anggaran oleh konsultan," kata Puguh kepada Tempo, Rabu 28 Juli 2021.
Selain mark up anggaran, Puguh menyebut pihak kontraktor menggunakan material tanpa melalui uji lab dan kelayakan penggunaan material. Puguh pun khawatir, hasil proyeknya akan sama seperti pedestrian Pakansari yang kerap mengundang banjir.
"Ini kan namanya merugikan rakyat, judulnya aja bagus mempercantik tapi rakyat malah sengsara. Terus kalau boleh dibilang, kontraktor pemenang tender juga itu adalah perusahaan bermasalah di Jambi dan pimpinannya dipenjara. Aneh di Bogor malah jadi pemenang," kata Puguh.
Dugaan Kasus Korupsi Lain
KPK juga akan melakukan pengembangan terhadap beberapa dugaan tindak pidana korupsi lain di Kabupaten Bogor, seperti laporan keuangan BUMD PT. PPE, hingga Program Satu Milyar Satu Desa (Samisade).
Menyikapi permasalahan yang menjerat Bupati Bogor dan tiga anak buahnya, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan pemerintah kabupaten akan memberikan layanan bantuan hukum.
Ade Yasin. ANTARA
Selain itu, Iwan juga mengatakan akan membentuk tim liaison officer atau LO untuk komunikasi dengan Bupati Ade Yasin. “Karena masih ada banyak pemberkasaan dan pelayanan publik yang harus diselesaikan dan harus ditanda tangani oleh bupati. Nah tadi dalam rapat, kita putuskan untuk membuat tim LO. Tim ini untuk komunikasi dengan Bupati di dalam,” kata Iwan di komplek Pemkab Bogor, Cibinong, Kamis 28 April 2022.
Situasi di Pemkab Bogor setelah Ade Yasin ditangkap
Setelah penangkapan Ade Yasin dan 3 pejabatnya, area Sekretariat Daerah dan Rumah Dinas Bupati terlihat lengang, namun pengamanan meningkat. Gerbang rumah dinas bupati yang biasanya terbuka, kini tertutup rapat. Kendaraan dinas Satpol PP atau Dishub kini terparkir di depannya.
Pada Kamis sore kemarin, sejumlah penyidik KPK melakukan penggeledahan menggunakan tiga kendaraan minibus. Sebelum menggeledah rumah dibas, penyidik telah menyisir kantor Dinas PUPR dan kantor BPKAD Kabupaten Bogor. Beberapa koper dan kardus dibawa keluar oleh penyidik KPK dari 3 tempat itu.
Wakil Bupati Iwan Setiawan telah meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD Kabupaten Bogor untuk kembali bekerja seperti biasa. Iwan menyebut dan berharap, kejadian yang menimpa Bupati dan tiga pejabat lainnya tidak memberikan dampak trauma berkepanjangan kepada pegawai atau pejabat lainnya.
“Kita berikan motivasi agar semua kembali bekerja normal seperti biasa, karena pelayanan kepada masyarakat itu menjadi prioritas dan tanggung jawab bersama. Tetap semuanya dilaksanakan programnya, anggaran yang sudah diploting juga tetap digunakan,” kata Iwan.
Reaksi warga Bogor soal penangkapan Ade Yasin
Ditangkapnya Ade Yasin menuai beragam komentar dari masyakarat Kabupaten Bogor. David Nugroho, mantan juru bicara Bupati Bogor Periode 2008-2014 merasa kaget karena dia sudah lama mengenal Ade, sejak perempuan itu masih pengacara.
Dengan latar belakang seorang pengacara, Ade dikenal sebagai sosok kukuh pada pendiriannya. David menyebut, Ade mulai berpolitik sejak terpilih sebagai anggota DPRD Komisi 1 bidang hukum pada 2009.
Pada periode selanjutnya, Ade Yasin terpilih lagi dan menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Bogor. "Nah pada Desember 2018, beliau terpilih menjadi Bupati. Saya mengenal beliau, lurus dan lempeng-lempeng aja. Makanya saya kaget, karena beliau itu basicnya sarjana hukum. Apalagi saat ini sedang menyelesaikan disertasi S3 hukumnya di Unpad, tentu beliau lebih paham mana yang boleh dan mana yang tidak,” kata David.
M.A MURTADHO
Baca juga: 5 Fakta yang Telah Diketahui di Kasus Suap Bupati Bogor Ade Yasin
