TEMPO.CO, Jakarta - Dua fraksi DPRD DKI Jakarta kembali berencana menggelar kembali rapat paripurna Interpelasi Formula E. Fraksi PDIP dan PSI, yang sedari awal mengkritik perhelatan Formula E, ingin Gubernur DKI Anies Baswedan menjelaskan penggunaan anggaran kegiatan itu.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyatakan akan kembali menggulirkan interpelasi Formula E. "Kami di DPRD DKI Jakarta hanya ingin mengetahui mengenai kucuran APBD senilai Rp 560 miliar untuk pembayaran commitment fee kepada Formula E Operation (FEO)," kata dia dalam unggahan Instagram @prasetyoedimarsudi, Jumat 8 April 2022.
Rencana melanjutkan lagi interpelasi Formula E mencuat pasca Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI menetapkan Prasetyo tak melanggar tata tertib dan kode etik dewan.
Prasetyo sebelumnya dilaporkan ke BK sehubungan dengan pelaksanaan rapat paripurna interpelasi pada 28 September 2021. Sebab, hanya Prasetyo, pimpinan dewan yang menandatangani surat undangan rapat tersebut.
Sementara empat wakilnya tak membubuhkan tanda tangan dengan alasan penetapan jadwal interpelasi saat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD mendadak. Enam fraksi penolak interpelasi Formula E lantas melaporkan politikus PDIP itu ke BK.
Foto udara progres pembangunan Sirkuit Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Jumat, 25 Maret 2022. Sirkuit yang memiliki lintasan sepanjang 2.400 meter yang terdiri dari 18 tikungan dan panjang trek lurus sekitar 527 meter pembangunnya saat ini telah mencapai 87,9 persen dan ditargetkan rampung pada awal April 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Keenam fraksi antara lain Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, NasDem, dan Golkar. Hanya Fraksi PKB-PPP yang tak ikut melapor, meski absen menghadiri rapat paripurna interpelasi tahun lalu.
Sikap PSI juga jelas mendukung PDIP. Ketua Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan interpelasi harus berlanjut agar Gubernur DKI Anies Baswedan menjelaskan pendanaan ajang balapan itu.
Banyak hal yang perlu dijelaskan Anies, mulai dari pembayaran uang komitmen (commitment fee) Rp 560 miliar, kejelasan kontrak, hingga studi kelayakan Formula E.
Selama ini, Anggara menuturkan, dewan hanya mengetahui sekilas soal pendanaan tersebut dari pemberitaan. "Enggak ada kesempatan untuk mendengarkan langsung dari Pak Gubernur," ujar Wakil Ketua Komisi E Bidang Kesra DPRD itu.
Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Hasbiallah Ilyas memperkirakan akan lebih banyak anggota dewan yang memenuhi undangan rapat interpelasi mendatang. Hal itu mengingat tak ada kejelasan progres pelaksanaan Formula E yang dilaporkan ke dewan.
"Dewan keseluruhan juga enggak tahu tuh sampai di mana kerjaanya. Tahunya dari media massa," ujar dia saat dihubungi hari ini.
Menurut dia, seharusnya PT Jakarta Propertindo (Jakpro) melaporkan progres kepada legislator Kebon Sirih. Sebab, ada uang rakyat Rp 560 miliar yang dikucurkan untuk membayar uang komitmen Formula E.
Walau begitu, PKB belum menentukan sikap apakah mendukung interpelasi. Internal fraksi harus rapat terlebih dulu dan menerima laporan dari Jakpro.
"Kami masih mau panggil, mau kaji," ucap Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB DKI ini.
Sikap Fraksi PAN hingga saat ini tetap sama. PAN ogah ikut-ikutan interpelasi lantaran dirasa tak perlu. Ketua Fraksi PAN Bambang Kusumanto menyebut interpelasi tak lagi relevan mengingat sudah ada progres pembangunan sirkuit Formula E.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajarannya dan tujuh pimpinan fraksi DPRD DKI bertemu di rumah dinas gubernur pada Kamis malam, 26 Agustus 2021. Foto: Istimewa
Fraksi PAN memang mempertanyakan pertanggungjawaban penggunaan APBD DKI dalam balapan itu. Akan tetapi, pertanyaan tersebut cukup dibahas dalam rapat kerja legislatif bersama eksekutif.
"Interpelasi adalah langkah politik yang mempunyai tendensius macam-macam. Kalau kami objektif saja," terang dia.
Fraksi Gerindra dan PKS juga teguh pada sikapnya mula-mula. Dua partai pendukung Anies Baswedan-Ahmad Riza Patria ini belum mengubah sikap bahwa tidak mendukung interpelasi.
Penasehat Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi mengutarakan, partainya belum menggelar rapat lagi membahas wacana interpelasi lanjutan. Itu artinya, menurut Suhaimi, PKS tetap merujuk pada sikap awal yang tak ikut interpelasi.
"Kalau pertanyaannya kepada saya sebagai orang PKS, ya tidak ikut," kata Wakil Ketua DPRD DKI ini.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan tak masalah jika interpelasi Formula E kembali digelar. Interpelasi adalah hak anggota dewan.
Namun, dia condong DPRD mendiskusikan masalah dengan pemerintah DKI ketimbang menggelar interpelasi Formula E. "Kami Pemprov DKI dengan DPRD kan selama ini hubungannya baik," ucap dia di Balai Kota, Jakarta Pusat kemarin.
Baca juga: Soal Kelanjutan Interpelasi Formula E, Fraksi PKB-PPP Bergantung Laporan Jakpro
