Anggota Komisi Keuangan DPR dari Partai Amanat Nasional, Achmad Hafisz Tohir, mempertanyakan rencana Otorita IKN Nusantara melakukan crowdfunding (urun dana publik) guna membiayai pembangunan ibu kota baru tersebut. Ia menilai Otorita IKN tidak memiliki legalitas dan kapasitas untuk menghimpun dana masyarakat.
“Apa kapasitas Otorita IKN menghimpun dana masyarakat? Satu-satunya lembaga yang bisa menghimpun dana masyarakat, sesuai UU Perbankan dan UU Keuangan Negara hanya perbankan. Sehingga mekanisme itu saya rasa sulit dilakukan,” kata Hafisz saat ditemui di sela-sela sidang parlemen sedunia (Inter-Parliamentary Union/IPU) ke-144 di Nusa Dua, Bali, Rabu, 23 Maret 2022.
Apalagi, menurut Hafisz, sebanyak 20 persen dana pembangunan IKN akan dibiayai oleh APBN. Seharusnya dana tersebut dijadikan penggerak untuk menggaet investor menanamkan modal ke IKN.
"Bagi kementerian terkait itu merupakan tantangan. Kalau sudah ada APBN masih juga menghimpun dana masyarakat, artinya mereka nggak terlalu berjuang keras,” ujarnya.
Adapun sejak proyek pembangunan ibu kota baru diumumkan, pembiayaan menjadi masalah yang disoroti publik. Sebab, ongkos pindah ibu kota itu bisa mencapai Rp 466 triliun.
Presiden Joko Widodo sebelumnya menargetkan APBN hanya membiayai 20 persen dari biaya. Hingga saat ini Kementerian Keuangan masih dalam proses penghitungan anggaran untuk pembangunan tahap I IKN.
Jokowi menargetkan kepada Kepala Otorita, untuk mendatangkan 60 ribu keluarga ASN, TNI, Polri ke IKN pada 2024. Dia menghitung kalau rata-rata beranggota keluarga 3 orang, maka yang pindah ke ibu kota ada 180 ribuan orang di awal penghunian IKN.
Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Dhony Rahajoe mengatakan jumlah tersebut menciptakan pasar yang dapat menarik investor. Menurutnya, investor dapat tertarik untuk berinvestasi membangun pusat belanja, pasar, rumah sakit, sekolah, restoran, dan sarana lainnya.
Untuk menggaet minat lebih banyak, Dhony mengatakan Otorita juga akan berdiskusi dengan pemerintah mengenai insentif bagi para pionir atau penduduk dan pelaku usaha perdana di ibu kota baru. Apabila kota yang dibangun sudah berjalan, modal yang dikeluarkan pemerintah pun secara bertahap akan turun dan investasi swasta mulai naik.
