Respons Lingkaran Istana
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin tak mau buru-buru memberikan respons saat dihubungi soal pernyataan terbaru Jokowi tersebut. Akan tetapi di media sosial, Ngabalin sudah membuat video penjelasan mengenai wacana ini.
Presiden, kata Ngabalin, tunduk, patuh, dan taat pada UUD 1945 seperti sumpah jabatan yang diucapkan sebelum pelantikan. Untuk itu, Ia meminta semua pihak untuk santun dan piawai dalam berpolitik.
"Jangan anda memaksakan pikiran, pandangan, dan apa yang anda sedang rencanakan, dan memaksa orang, menteror orang, untuk bersama-sama dengan pimpinan partai politik, atau mungkin dengan pimpinan KPU, DPR, untuk presiden mengumumkan pelaksanaan Pemilu 2024," kata dia di akun @AliNgabalinNew pada Sabtu, 5 Maret 2022.
Ngabalin mengingatkan bahwa Jokowi sudah memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berbicara dengan DPR dan KPU. Sehingga, kata dia, sudah ada keputusan politik bernegara bahwa Pemilu digelar 14 Februari 2024.
"Masih ada yang kurang, pakai nalarmu yang sehat dalam berpolitik, agar anda lebih santun, jangan pernah memaksakan Presiden atau siapa saja," ujar Ngabalin.
Menurut Ngabalin, suasana demokrasi saat ini memamg tidak melarang siapapun berwacana tentang amandemen UUD 1945 maupun masa jabatan 3 periode. Semua orang boleh berdiskusi, kata dia, tapi semua orang harus tunduk dan patuh pada ketentuan UU kalau sudah ada keputusan yang diambil. "Jangan radikal dalam berpolitik," kata dia.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md menyebut pemerintah tidak akan menindaklanjuti usul penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan sejumlah pimpinan partai politik.
"Itu wacana politik di parpol dan masyarakat. Kami tidak melakukan follow up atau pun menyikapi," ujar Mahfud saat dihubungi Tempo, Jumat, 4 Maret 2022.
Menurut Mahfud, hal-hal seperti itu biar saja dibicarakan oleh partai politik dan kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian diputuskan di meja DPR/DPD/MPR.
Mahfud juga enggan ambil pusing dengan desakan para pakar yang menuntut pemerintah atau presiden berbicara guna menghentikan kegaduhan akibat usul penundaan Pemilu 2024.
Tempo juga menghubungi anggota staf khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldin. Tapi belum ada respons hingga berita ini diturunkan.
Dari Istana hingga Spekulasi Liar
Hendri menilai polemik wacana penundaan Pemilu 2024 ini sebenarnya bisa selesai kalau Jokowi secara tegas mengumumkan Pemilu tetap 14 Februari 2024. "Kenapa sih dia ga mau ngomong itu, kenapa kemudian memaklumi sebuah wacana yang jelas bertentangan dengan konstitusi," ujarnya.
Sebab, kata Henderi, wacana ini juga selalu datangnya dari Istana. Mulai dari Bahlil, anak buah Jokowi, sampai Muhaimin dan belakangan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, pimpinan partai koalisi pendukung pemerintah.
Sehingga, Hendri menyebut orkestrasi wacana ini sebenarnya tak pernah ada di luar Istana. Untuk itu, Ia menilai Jokowi pula yang bisa menyelesaikan wacana ini dengan memberikan sikap yang tegas ke publik.
"Gak sampai 30 detik. Jokowi bilang Pemilu tetap 14 Februari 2024 dan tidak ada pemundaan Pemilu 2024," kata dia.
Adi juga mengkritik siap Jokowi yang hanya mengatakan patuh dan taat, disaat konstitusi saat ini jelas mengatur 2 periode saja. Sehingga, kata Adi, Jokowi semestinya menolak langsung wacana ini.
Pernyataan terbaru Jokowi, kata Adi, justru menimbulkan anggapan kalau apa yang dilakukan ketiga pimpinan partai politik yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024 ada baik dan benarnya. Wacana ini jadinya sekedar dianggap bagian dari demokrasi.
Bila dibiarkan, Adi menyebut spekulasi juga akan semakin liar bahwa Jokowi sepertinya sedang mempertimbangkan juga wacana ini dengan dalih demokrasi. "Itu seperti, ya ga ada salahnya (penundaan Pemilu 2024)," kata Adi.
FAJAR PEBRIANTO
Baca: Wacana Penundaan Pemilu 2024, Jusuf Kalla Ingatkan Potensi Konflik
