PR Vaksin Booster, Penyaluran Tertib dan Pemerataan

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Tenaga kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 dosis ketiga kepada warga saat vaksinasi booster COVID-19 di Sentra Vaksinasi RSUI, Depok, Jawa Barat, Rabu, 12 Januari 2022. Pemerintah memulai program vaksinasi ketiga atau booster COVID-19 secara gratis kepada masyarakat umum yang berusia 18 tahun ke atas dengan kelompok prioritas penerima vaksin adalah orang lanjut usia (lansia) dan penderita immunokompromais. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Tenaga kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 dosis ketiga kepada warga saat vaksinasi booster COVID-19 di Sentra Vaksinasi RSUI, Depok, Jawa Barat, Rabu, 12 Januari 2022. Pemerintah memulai program vaksinasi ketiga atau booster COVID-19 secara gratis kepada masyarakat umum yang berusia 18 tahun ke atas dengan kelompok prioritas penerima vaksin adalah orang lanjut usia (lansia) dan penderita immunokompromais. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta – Dalam berbagai rapat bersama pemerintah, Pandu Riono berkali-kali menyampaikan masukan tentang skema pemberian vaksin dosis penguat untuk Covid-19 atau vaksin booster. Epidemilog dari Universitas Indonesia ini mengatakan pemerintah harus seragam mendefinisikan kelompok prioritas yang akan memperoleh vaksin penguat gelombang pertama agar penyalurannya tak saling tubruk.

    “Yang pertama pasti kelompok lanjut usia, lalu komorbit, tenaga kesehatan yang belum mendapatkan booster, dan nanti mungkin pekerja pabrik yang banyak terekspose (dengan lingkungan luar). Dengan begitu semua (kelompok) akan dapat,” ujar Pandu saat dihubungi pada Rabu, 12 Januari 2022.

    Program vaksin booster bagi masyarakat dibuka sejak hari ini 12 Januari. Pemberian vaksinasi ini sudah dimulai walau pemerintah belum mencapai target vaksinasi dosis lengkap sebesar 70 persen. Data pemerintah per 11 Januari menunjukkan jumlah masyarakat yang memperoleh vaksin dosis kedua baru sebesar 117,9 juta dari total target 208,2 juta orang.

    Meski vaksin booster memancing percepatan vaksinasi dosis pertama dan kedua, Pandu mengatakan pemerintah harus memperhitungkan dengan cermat stok yang dimiliki dan membandingkan dengan kebutuhannya. Pemerintah diminta membuka akses pengadaan vaksin jika pasokan di dalam negeri menipis.

    Selain skema penyaluran, Pandu mengatakan pemerintah harus menjamin pemberian vaksin booster dilakukan secara gratis kepada seluruh lapisan. “Booster adalah tanggung jawab pemerintah selama kondisi kedaruratan masih berlangsung jika ingin situasi pandemi yang terkendali ini bertahan lama,” tutur Pandu.

    Menurut dia, vaksin booster penting diberikan kepada masyarakat mengingat jumlah komorbid di Indonesia tinggi. Vaksin penguat akan meningkatkan imunitas bagi masyarakat serta menekan risiko munculnya gelombang pandemi lanjutan.

    Berdasarkan pemetaan penyalurannya, vaksin booster di Indonesia akan diberikan sebanyak setengah dosis untuk masing-masing orang. Kebijakan ini mengacu hasil riset Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atay ITAGI yang menunjukkan bahwa respons imun tubuh tak jauh berbeda ketika seseorang diberi suntikan vaksin Covid-19 dosis ketiga dengan jumlah penuh atau setengah.

    Juru Bicara Kementerian Kesehatan untuk Vaksin Covid-19, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pemerintah sudah mengamankan stok vaksin yang akan dipakai untuk keperluan booster. Hingga akhir Januari, pemerintah menyiapkan vaksin booster sebesar 22 juta dosis.

    “Jadi tidak ada effort untuk rantai dingin,” ujar Nadia dalam pesan pendek.

    Deputi Bidang Ekonomi dan Makro Keuangan Kementerian Koordiantor Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menyatakan anggaran vaksin booster sudah disiapkan berdasarkan permintaan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    Pemerintah dan KPU Putuskan Pemilu Serentak 14 Februari 2024, Begini Jadwalnya

    Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024. KPU telah membuat rancangan tahapan dan jadwal pemilu meliputi pemilhan Presiden, DPR, DPRD, dan DPD.