Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kecelakaan Bus Berulang, Audit untuk Operasional Transjakarta Menanti

image-gnews
Bus Transjakarta menabrak separator busway di kawasan Bundaran Senayan, Jakarta, Jumat, 3 November 2021. Kecelakaan mengakibatkan bagian depan bus Transjakarta rusak karena menghantam separator busway. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Bus Transjakarta menabrak separator busway di kawasan Bundaran Senayan, Jakarta, Jumat, 3 November 2021. Kecelakaan mengakibatkan bagian depan bus Transjakarta rusak karena menghantam separator busway. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) akhirnya bertindak pascakecelakaan sejumlah armadanya di Ibu Kota. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Mochammad Yana Aditya sendiri yang menelepon Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono agar operasional bus diaudit.

"Dan beliau bersedia audit menyeluruh. Jadi kami terbuka," kata dia saat konferensi pers di kantornya, Cawang, Jakarta Timur, Sabtu, 4 Desember 2021.

Yana berharap audit KNKT bakal menjadi masukan penting bagi PT Transjakarta dan para operator bus. Itu semua demi perbaikan operasional bus transjakarta ke depanya.

Audit dilakukan lantaran kecelakaan bus transjakarta berulang kali terjadi. Pada 25 Oktober 2021, dua bus transjakarta milik operator Bianglala Metropolitan (BMP) tabrakan di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur. Kecelakaan ini menyebabkan sopir bus dan seorang penumpang tewas.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo mengatakan sopir bus Transjakarta bernomor lambung B-240 itu diduga terkena serangan epilepsi hingga kehilangan kesadaran. J, sang sopir, meninggal dalam kecelakaan itu karena luka pada bagian kepala dan terjepit badan bus yang ringsek.

Teranyar adalah kecelakaan dua hari berturut-turut pada 2-3 Desember 2021. Bus rute 5C (PGC-Harmoni) menabrak pos polisi di persimpangan PGC, Jakarta Timur pada Kamis, 2 Desember 2021.

Bus dengan nomor lambung SAF025 ini adalah milik operator PT Steady Safe Tbk. Satu orang petugas patroli PT Transjakarta mengalami luka berat, karena tertabrak bus.

Satu hari berselang bus transjakarta merek Scania menabrak separator jalan di depan Ratu Plaza, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Bus ini bernomor lambung MYS17069 milik PT Mayasari Bhakti. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Yana mewakili jajaran direksi PT Transjakarta memohon maaf atas insiden tersebut. Menurut dia, pihak KNKT akan menyambangi kantor PT Transjakarta untuk memulai audit pada Selasa, 7 Desember 2021.

Ada empat kondisi yang akan diaudit. Berikut rinciannya:

  1. Kondisi jalan dan lalu lintas
    Audit kondisi jalan dan lalu lintas diperlukan guna memastikan rute yang dilalui bus aman bagi penumpang. Tujuannya untuk menjamin keselamatan penumpang.
  2. Kondisi pengemudi dan berkendara
    " Pengemudi-pengemudi memang rasanya tidak siap sebaiknya tidak mengemudi," ucap Yana.
  3. Kondisi armada yang mencakup perawatan dan pemeliharaan
    Yana menuturkan sekitar 3.500 armada atau bus beroperasi setiap harinya. Audit ini diperlukan untuk memastikan kelayakan bus.
  4. Pembenahan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan menilai pramudi bus transjakarta saat ini sudah ugal-ugalan dalam berkendara. Pemicunya diduga lantaran tidak ada pengawasan kinerja operator.

"Operator yang bekerja sama dengan Transjakarta terus beroperasi buruk berkali-kali tanpa ada evaluasi dan perbaikan," terang dia dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 3 Desember 2021.

Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta berencana menggelar rapat dengan PT Transjakarta pada Senin, 6 Desember 2021. Dewan hendak mengulik seputar kecelakaan-kecelakaan bus yang terjadi berulang.

Tabrakan bus pada Oktober lalu bahkan menjadi sorotan. Anggota Komisi B, Gilbert Simanjuntak, menyebut subsidi yang diberikan kepada PT Transjakarta seharusnya diikuti dengan baiknya kualitas sarana dan prasarana. "Dari kejadian ini kita belajar bahwa ada sesuatu yang salah, dalam tata kelola DKI,” ujar politikus PDIP itu.

Pelaksana tugas (Plt) Badan Pembinaan BUMD DKI Riyadi belum mau membahas soal perombakan direksi PT Transjakarta karena kecelakaan tersebut. Sebab, pemerintah DKI juga belum bisa menyimpulkan penyebab kecelakaan bus, apakah karena kesalahan teknis atau sumber daya manusianya.

LANI DIANA | JULNIS FIRMANSYAH | SYIFA INDRIANI

Baca juga:

Dirut Transjakarta: Tidak Ada Penurunan Jumlah Penumpang Pascakecelakaan

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

2 jam lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.


DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

3 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi bersama Wakil Ketua DPRD Khoirudin, Rany Mauliani, Zita Anjani memimpin Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Rapimgab DPRD DKI Jakarta menentukan usulan nama calon pejabat Gubernur untuk menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang. Rapimgab yang dihadiri sembilan fraksi partai tersebut memutuskan tiga nama yang akan diserahkan kepada Mendagri dam Presiden. Ketiga nama tersebut yaitu Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan Bachtiar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.


DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

3 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.


DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

3 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.


Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

4 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi anggaran yang dialokasikan untuk KJMU.


Alasan DPRD Minta Pemprov DKI Evaluasi Anggaran KJMU

4 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
Alasan DPRD Minta Pemprov DKI Evaluasi Anggaran KJMU

Anggaran KJMU tahun ini menurun dari awalnya 19 ribu penerima manfaat menjadi tinggal 7 ribu penerima.


Tertidur dan Gangguan TIdur: Deretan Gangguan Ekstrem Saat Tidur

4 hari lalu

Ilustrasi pilot tertidur. Istimewa
Tertidur dan Gangguan TIdur: Deretan Gangguan Ekstrem Saat Tidur

Gangguan tidur KLS menyebabkan penderitanya mengalami rasa kantuk yang intens, tertidur, lalu sangat lapar, hiperseksualitas, dan perilaku aneh lain.


Penerima KJMU Tahap I Berkurang 771 Orang, Disdik DKI Buka Pendaftaran Baru hingga 21 Maret

4 hari lalu

Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Purwosusilo (batik ungu), dalam Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Penerima KJMU Tahap I Berkurang 771 Orang, Disdik DKI Buka Pendaftaran Baru hingga 21 Maret

Disdik DKI menjamin penerima KJMU lanjutan sudah terdaftar dan terfasilitasi setelah memastikan mereka memenuhi syarat.


BPKD DKI Tepis Isu Heru Budi Pangkas Penerima KJMU untuk Potong Anggaran Pendidikan

4 hari lalu

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata saat ditemui usai Rapat Kerja Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal Evaluasi dan Penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 14 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
BPKD DKI Tepis Isu Heru Budi Pangkas Penerima KJMU untuk Potong Anggaran Pendidikan

Kepala BPKD DKI Jakarta membantah adanya instruksi Heru Budi untuk memotong anggaran pendidikan karena ada kebijakan baru pemadanan penerima KJMU.


Anggota DPRD DKI Kritik Kebijakan KJMU Terkini, Bandingkan dengan Era Anies

4 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
Anggota DPRD DKI Kritik Kebijakan KJMU Terkini, Bandingkan dengan Era Anies

DPRD DKI Jakarta membandingkan kebijakan KJMU era Heru Budi dan Anies Baswedan.