Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Persaingan Ketua Umum PBNU Diprediksi Mengerucut Jadi 2 Kubu

image-gnews
Logo Nahdlatul Ulama. nu.or.id
Logo Nahdlatul Ulama. nu.or.id
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi Islam terbesar, Nahdlatul Ulama, akan menggelar Muktamar ke-34 di Lampung, pada Desember 2021. Dalam hajatan besar PBNU itu, ada dua posisi yang akan ditentukan, yaitu rais aam pada level syuriah dan ketua umum pada level tanfidziyah.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj telah menyatakan siap maju mencalonkan diri kembali untuk menjadi ketua umum di muktamar tersebut. Ia mengklaim sudah cukup banyak menerima dukungan.

"Kalau banyak permintaan ya saya siap dong, kader harus siap kalau banyak permintaan. Walaupun sampai saat ini saya belum mendeklarasikan secara resmi, tetapi permintaan sudah sangat banyak," kata Said Aqil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Oktober 2021.

Selain Said Aqil, Katib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf juga mengumumkan keikutsertaannya maju sebagai calon ketua umum. Yahya mengaku telah bertemu dan mendapat restu dari Said Aqil.

Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini telah melakukan banyak dialog dengan para pengurus NU di daerah sejak September 2021, untuk menawarkan gagasannya sebagai calon ketua umum. Seperti dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara.

“Saya sendiri agak terkejut karena dengan cepat menarik perhatian pengurus-pengurus wilayah dan cabang, sehingga permintaan untuk bisa melakukan diskusi itu terus sampai sekarang,” kata Yahya.

Adapun gagasan yang ditawarkan saudara Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ini antara lain reorientasi program-program NU dengan melakukan desentralisasi secara terkonslidasi, dan melakukan repositioning politik agar NU tidak menjadi pihak dalam kompetisi politik, khususnya Pemilu 2024.

Nama Said Aqil maupun Yahya juga muncul dalam survei Institute for Democracy and Strategic Affairs (IndoStrategic). Said Aqil Siradj, masih menjadi calon kuat untuk mempertahankan jabatannya, namun survei menyebut di tataran internal PBNU muncul aspirasi untuk melakukan regenerasi kepemimpinan.

Beberapa nama yang muncul selain Said adalah tokoh kiai dari Jawa Barat, tokoh Kiai Jawa Timur, seperti Marzuki Mustamar dan Mutawakil Alallah, dan juga kiai muda asal Jawa Tengah, Gus Baha dan Yahya Staquf. "Kemungkinan besar yang bersaing adalah nama-nama itu," kata Direktur IndoStrategic Ahmad Khoirul Umam.

Khoirul mengatakan kandidat terkuat pada akhirnya nanti akan bergantung pada dinamika dan independensi sikap dan keputusan PWNU dan PCNU. Selain itu, Khoirul juga melihat ada potensi sikap itu dipengaruhi oleh kekuatan politik yang digerakkan oleh elemen eksternal NU seperti PKB dan bahkan Kementerian Agama.

Adi Prayitno, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, memperkirakan persaingan calon ketua umum PBNU akan mengerucut pada dua kubu besar, yaitu kubu Yahya dan Said Aqil. Kalau pun ada nama lain seperti Muhaimin Iskandar, Adi menilai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu masih dianggap 1 mazhab dengan Said Aqil.

Menurut Adi, Yahya dapat menjadi penantang kuat Said Aqil lantaran sosoknya yang mewakili para pendukung Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. “Apalagi Gus Yahya mantan jubir Gus Dur. Trah politiknya mirip Gus Dur dan relatif membawa NU menjauh dari urusan politik,” ujar Adi.

Said Aqil sebagai inkumben, kata Adi, menjadi faktor yang menguntungkan karena dapat meraih dukungan dari pengurus-pengurus yang memiliki suara. Namun, kehadiran Yahya sebagai penantang pun tak bisa dianggap remeh. 

Adi mengatakan, jika Yahya didukung adiknya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, maka peluang terpilihnya akan kuat dan solid. Sebab, Yaqut dinilai bisa mengkonsolidasikan jaringannya, seperti Gerakan Pemuda Ansor, untuk memaksimalkan dukungan ke Yahya.

Selain itu, ketua umum PBNU yang akan terpilih akan mempengaruhi sikap organisasi saat Pemilu 2024. Adi mengungkapkan, jika Said Aqil lagi yang terpilih, kecenderungan NU akan tetap dekat dengan politik dan kekuasaan. “Itu tidak bisa menutup mata, karena banyak aktivis NU juga menjadi bagian dari pemerintah. Bahkan, kiai Said juga komisaris utama,” ucapnya.

Jika PBNU di tangan Yahya, kata Adi, harapan publik secara umum adalah organisasi tersebut kembali ke khittahnya sebagai gerakan civil society, yang mengadvokasi kepentingan publik. Sebab, NU belakangan relatif tidak memiliki sikap politik yang kritis.

“Ketika ada isu revisi UU KPK, Cipta Kerja nyaris tidak pernah mendengar sikap politik NU yang jelas. Padahal, NU sebagai ormas besar, sekalipun ormas agama penting untuk punya sikap,” kata Adi.

Koordinator Jaringan Muslim Madani (JMM) Syukron Jamal mengatakan dinamika dan kontestasi menjelang Muktamar ke-34 NU adalah hal yang wajar.

Mantan aktivis PMII itu mengatakan dinamika dan konstelasi jelang Muktamar harus tetap menjaga dan mengedepankan marwah NU dan para kiai atau ulama di dalamnya. Ia berharap konstelasi yang terjadi lebih mengedepankan pada pertarungan ide dan gagasan, visi misi membawa NU semakin berperan baik di nasional maupun global sekaligus pada sisi lain menjawab berbagai tantangan keumatan.

"Bagaimanapun, NU bukan organisasi politik atau partai politik, melainkan organisasi keumatan. Siapapun yang berkontestasi tentu adalah merupakan figur-figur yang terbaik dan mumpuni serta patut dihormati sehingga harus dihindari upaya saling menjatuhkan secara personal," kata Syukron.

Syukron berharap Muktamar NU dapat melahirkan kebijakan dan produk hukum organisasi serta kepemimpinan yang terus membawa NU maju, berkembang dan modern. Selain itu, PBNU juga dapat berperan dalam kerja-kerja keumatan melalui berbagai program pemberdayaan umat, penguatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengembangan sains teknologi dan tentu saja tetap menjadi garda terdepan membumikan "Islam rahmatan lil alamin" yang ramah, moderat dan toleran.

Baca juga: Pakar Sebut Ada 3 Pekerjaan Rumah PBNU

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sejak Jokowi Bolehkan Ormas Keagamaan Kelola Izin Tambang, Sejauh Ini PBNU yang Berminat

16 jam lalu

Tambang batubara Darma Henwa.
Sejak Jokowi Bolehkan Ormas Keagamaan Kelola Izin Tambang, Sejauh Ini PBNU yang Berminat

Sejak ormas keagamaan dibolehkan Jokowi untuk mengelola izin tambang, baru PBNU yang menyatakan minat. Kenapa?


Muhaimin Kritik Pelayanan Haji 2024, Ketua PBNU Bela Kementerian Agama

1 hari lalu

Jemaah haji Indonesia berjalan menuju Jamarat untuk melempar jamrah aqobah di Mina, Makkah, Arab Saudi, Minggu, 16 Juni 2024. Lempar jamrah aqobah merupakan salah satu syarat yang wajib dilakukan pada ibadah haji sebagai simbol pengusiran setan yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim AS. ANTARA/Sigid Kurniawan
Muhaimin Kritik Pelayanan Haji 2024, Ketua PBNU Bela Kementerian Agama

Ketua PBNU Bidang Keagamaan Ahmad Fahrur Rozi menyatakan pelayanan haji 2024 lebih baik dari tahun sebelumnya.


Profil Kiyai Marzuki Mustamar yang Berpotensi Dipasangkan dengan Risma di Pilkada Jawa Timur

2 hari lalu

Foto Kombinasi Tri Rismaharini dan KH Marzuki Mustamar. Kemensos/Antaranews
Profil Kiyai Marzuki Mustamar yang Berpotensi Dipasangkan dengan Risma di Pilkada Jawa Timur

Marzuki Mustamar menduduki peringkat kedua elektabilitas politikus Jawa Timur yang berpotensi masuk bursa pilkada Jawa Timur melawan Khofifah Indar Parawansa.


Kader Hijau Muhammadiyah Desak Konsesi Tambang dari Pemerintah Ditolak: Banyak yang Tak Kompeten untuk Maksimalkan Laba

4 hari lalu

Logo Muhammadiyah. ANTARA/HO-istimewa
Kader Hijau Muhammadiyah Desak Konsesi Tambang dari Pemerintah Ditolak: Banyak yang Tak Kompeten untuk Maksimalkan Laba

Kader Hijau Muhammadiyah meminta ormas keagamaan, khususnya PP Muhammadiyah, menolak konsesi tambang. Dinilai bertentangan dengan hasil muktamar.


Tokoh NU Sebut Ormas Islam Itu Punya Kemampuan Kelola Izin Tambang, Ini Alasannya

5 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Tokoh NU Sebut Ormas Islam Itu Punya Kemampuan Kelola Izin Tambang, Ini Alasannya

Tokoh NU menyatakan keterlibatan ormas keagamaan itu dapat mewakili masyarakat dalam pengelolaan tambang.


PBNU Dapat IUP Tambang Batu Bara Eks KPC, Ini Potensinya

7 hari lalu

Pertambangan batubara milik PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Sangatta, Kutai, Kalimantan Timur, Mei 2002. TEMPO/IGG Maha Adi
PBNU Dapat IUP Tambang Batu Bara Eks KPC, Ini Potensinya

PBNU mendapat konsesi tambang batu bara bekas lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC), yang dua tahun lalu mengembalikan 20 ribu hektar lahan ke pemerintah


Pemerintah Tawatkan Eks Tambang PT Kaltim Prima Coal untuk Nahdlatul Ulama

8 hari lalu

Pemerintah menawarkan eks lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC), anak usaha Grup Bakrie, kepada PBNU.
Pemerintah Tawatkan Eks Tambang PT Kaltim Prima Coal untuk Nahdlatul Ulama

Pemerintah menawarkan eks lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC), anak usaha Grup Bakrie, kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama


FNKSDA Minta PBNU ikut Menolak Konsesi Tambang Ormas Keagamaan

8 hari lalu

Pemerintah akan Serahkan Izin Tambang Bekas Lahan Grup Bakrie ke PBNU
FNKSDA Minta PBNU ikut Menolak Konsesi Tambang Ormas Keagamaan

Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) minta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ikut tolak konsesi tambang Ormas keagamaan.


Kata Anggota DPD Soal Pemberian Izin Tambang ke Ormas Keagamaan

8 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Kata Anggota DPD Soal Pemberian Izin Tambang ke Ormas Keagamaan

Anggota DPD menilai pemberian izin tambang bisa membantu operasional ormas keagamaan.


Ormas Keagamaan Nahdlatul Wathan Ikuti PBNU Ambil Konsesi Izin Tambang: Niat Pemerintah Bagus, Jangan Curiga

9 hari lalu

Ketua Umum PB Nahdlatul Wathan, Maulana Syaikh TGKH. L. Gede Muhammad Zainuddin Atsani (tengah). Foto: Istimewa
Ormas Keagamaan Nahdlatul Wathan Ikuti PBNU Ambil Konsesi Izin Tambang: Niat Pemerintah Bagus, Jangan Curiga

Ormas keagamaan Nahdlatul Wathan akan mengikuti PBNU untuk ambil konsesi izin tambang yang ditawarkan Jokowi. Apa alasannya?