Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alex Noerdin - Azis Syamsuddin Jadi Tersangka, Bagaimana Dampaknya ke Partai Golkar?

image-gnews
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin saat menghadiri upacara pengucapan sumpah anggota MPR Ri pengganti antar waktu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 1 September 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin saat menghadiri upacara pengucapan sumpah anggota MPR Ri pengganti antar waktu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 1 September 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golkar menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kader pertama ialah Alex Noerdin, anggota Komisi Energi DPR yang juga mantan Gubernur Sumatera Selatan. Sedangkan yang kedua Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Golkar.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Adies Kadir mengatakan partainya prihatin dengan kasus hukum yang menjerat dua koleganya itu. Menurut Adies, partai akan menyediakan bantuan hukum jika Alex atau Azis memintanya.

"Selalu kami sampaikan kami prihatin kader kami terkena musibah masalah hukum," kata Adies dalam konferensi pers pada Sabtu kemarin, 25 September 2021.

Alex Noerdin pertama kali ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada 16 September 2021. Ia menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembelian gas bumi oleh PT Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019.

Kejaksaan Agung menyebut kasus itu terjadi saat Alex masih menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan pada periode 2008-2013 dan 2013-2018.

Enam hari berselang, Alex Noerdin menjadi tersangka untuk perkara lainnya, yaitu dugaan korupsi proyek pembangunan Masjid Raya Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan. Ia diduga menerima uang Rp 2,343 miliar secara tunai dari proyek itu.

Adapun Azis Syamsuddin menjadi tersangka dalam perkara dugaan suap terhadap bekas penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. Suap itu ditengarai untuk mengurus penanganan dugaan kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017, yang menyeret nama Azis. KPK menyebut Azis menyuap Robin sebesar Rp 3,1 miliar dari komitmen Rp 4 miliar yang dijanjikan.

Alex menjadi kader partai beringin sejak 1982, hingga kariernya terus melesat sampai menduduki jabatan Ketua DPD Golkar Sumatera Selatan pada 2004-2013. Adapun Azis menjadi calon legislator dari Golkar sejak 2004. Karier politik Azis juga terus melesat hingga menduduki jabatan Wakil Ketua Umum Golkar dan Wakil Ketua DPR.

Di internal partai, Alex dan Azis disebut sama-sama dekat dengan Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie. Pada 2012 saat Aburizal menjadi ketua umum, Golkar mengusung Alex Noerdin maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Nono Sampono.

Narasumber Tempo di internal Golkar menyebutkan, Aburizal pula yang ditengarai mengusulkan agar partai menunjuk Alex Noerdin sebagai Wakil Ketua Komisi VII setelah lolos ke Senayan di Pileg 2019 lalu.

Alex menempati jabatan itu hingga Juni 2021. Partai lantas menggantinya dengan Maman Abdurrahman, yang juga menjabat Ketua Badan Pemilu DPP Golkar. "Rolling penyegaran seperti biasa," kata Adies Kadir ketika itu.

Adapun kedekatan Azis dan Aburizal di antaranya terekam pada 2014, saat Aburizal dan Azis berlibur ke Maladewa bersama dua artis kakak-adik Marcella Zalianty dan Olivia Zalianty. Ketika itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan mereka tak pergi berempat, melainkan bersama rombongan lain.

Juru bicara Aburizal Bakri, Lalu Mara Satriawangsa, menampik bosnya mengusulkan agar Alex Noerdin menjadi Wakil Ketua Komisi VII. Ia mengatakan penunjukan pimpinan komisi merupakan urusan Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Pembina disebutnya hanya memberikan masukan secara tertutup.

Lalu Mara juga mengatakan Aburizal dekat dengan siapa pun di Golkar, termasuk Alex dan Azis. "Dengan Pak Airlangga juga dekat, komunikasi intens," ujar Lalu Mara kepada Tempo pada Ahad, 26 September 2021.

Kendati dua kader terseret kasus rasuah di waktu berdekatan, sejumlah pengamat menilai suara Golkar tak akan terdampak. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandez mengatakan setidaknya ada tiga faktor yang menjadi indikator.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pertama, Golkar mampu memitigasi risiko setelah dua kadernya menjadi tersangka. Selain melokalisir kasus hukum itu sebagai persoalan pribadi kader, partai juga mengumumkan bahwa Azis telah mengundurkan diri dari jabatannya.

Kedua, Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin sama-sama bukan figur utama di partai. Arya menilai kasus korupsi cenderung akan berdampak ke suara partai jika pelakunya ketua umum, sekretaris jenderal, atau bendahara umum.

Faktor ketiga menurut Arya adalah mood publik. Ia mengatakan perhatian publik saat ini tak hanya berfokus ke persoalan korupsi, tetapi juga ke masalah pandemi Covid-19 dan dampak ekonominya. "Dugaan saya tidak terlalu berdampak ke suara partai," ujar Arya kepada Tempo, Ahad, 26 September 2021.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno berpendapat senada. Dia mengatakan banyak masyarakat belum menjadikan perkara korupsi sebagai sebagai variabel penting dalam reward and punishment terhadap partai politik.

"Ini paradoks politik kita. Partai yang kadernya banyak kena kasus korupsi pun elektabilitasnya tetap tinggi," kata Adi secara terpisah, Ahad, 26 September 2021.

Adi mencontohkan, banyak kasus yang membelit sejumlah kader partai, mulai dari PDI Perjuangan, Gerindra, hingga Golkar, tak berdampak ke elektabilitas. Buktinya, hasil sigi sejumlah lembaga survei mencatat tiga partai itu masih bertengger di posisi atas.

"Soal keterpilihan partai lebih bergantung pada mesin partai dan kerja mereka menjelang pemilu nanti, entah kasih sembako dan lainnya," ujarnya.

Sekretaris Fraksi Golkar Adies Kadir juga meminta persoalan yang menjerat kader itu dipisahkan dari partai. Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Golkar, Supriansa, mengatakan kasus yang menjerat Azis dan Alex merupakan pertanggungjawaban mereka sendiri.

"Apa yang dilakukan kader yang bukan kebijakan partai, maka itu pertanggungjawaban hukum dan itu yang dilakukan para kader," ujar Supriansa.

Setelah Azis resmi berstatus tersangka, Golkar kini bersiap menentukan pengganti untuk menduduki posisi Wakil Ketua DPR. Tiga kader Golkar disebut-sebut berpeluang dan mengincar posisi tersebut, yakni Adies Kadir, Ahmad Doli Kurnia, dan Melchias Markus Mekeng.

Adies enggan berkomentar ihwal dirinya disebut berpeluang menggantikan Azis. Menurut Wakil Ketua Komisi Hukum DPR ini, pemilihan pengganti Azis merupakan hak prerogatif Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Dia mengatakan, nama pimpinan baru DPR dari partai beringin kemungkinan diumumkan pada Selasa mendatang, 28 September 2021. "Rencananya Selasa sore diumumkan. Sepertinya nama (pengganti Azis Syamsuddin) sudah ada di kantong Ketum," kata Adies lewat pesan singkat, Ahad, 26 September 2021.

Baca juga: Tiga Politikus Golkar Incar Kursi Azis Syamsuddin

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

45 menit lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebut Golkar setidaknya dapat jatah minimal 5 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Apa kata Gerindra.


Eks Wali Kota Banjar Serahkan Rp 958 Juta, Cicilan Pertama Uang Pengganti Kerugian Negara Rp 10,2 Miliar

1 jam lalu

Mantan Walikota Banjar, Herman Sutrisno dan Direktur CV. Prima, Rahmat Wardi, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 23 Desember 2021. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap dua orang tersangka baru Herman Sutrisno dan Rahmat Wardi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman Kota Banjar, Jawa Barat Tahun 2008-2013 dan penerimaan gratifikasi.  TEMPO/Imam Sukamto
Eks Wali Kota Banjar Serahkan Rp 958 Juta, Cicilan Pertama Uang Pengganti Kerugian Negara Rp 10,2 Miliar

KPK telah menyetorkan cicilan uang pengganti dari eks Wali Kota Banjar Herman Sutrisno sebesar Rp 958 juta ke kas negara.


Istana Tanggapi soal Isu Jokowi Masuk Golkar

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menaiki mobil listrik golf buggy di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/HO-Partai Golkar)
Istana Tanggapi soal Isu Jokowi Masuk Golkar

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana Jokowi fokus bekerja untuk memimpin jalannya pemerintahan.


Golkar Minta 5 Kursi Menteri, Pengamat: Bukti Kabinet Disusun karena Politik Bukan Kapasitas

1 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA.
Golkar Minta 5 Kursi Menteri, Pengamat: Bukti Kabinet Disusun karena Politik Bukan Kapasitas

Pengamat menilai permintaan jatah kursi oleh Golkar menunjukkan kabinet disusun bukan melihat kapasitas.


Kata Nusron Wahid dan Airlangga Hartarto soal Jatah 5 Menteri dari Golkar di Kabinet Prabowo

1 jam lalu

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid saat memberikan keterangan pers soal Kampanye Akbar di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis, 8 Februari 2024. TKN Prabowo - Gibran menyampaikan hingga saat ini sudah ada 500 ribu orang yang bakal hadir di kampanye akbar atau Pesta Rakyat untuk Indonesia Maju Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu, 10 Februari 2024.. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kata Nusron Wahid dan Airlangga Hartarto soal Jatah 5 Menteri dari Golkar di Kabinet Prabowo

Nusron Wahid dan Airlangga akhirnya buka suara terkait narasi jatah 5 menteri dari Golkar di Kabinet Prabowo. Begini katanya.


Kala Golkar Ungkit Peran Besarnya Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

2 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat konferensi pers usai rapat pleno bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan kader Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu, 10 Maret 2024. ANTARA/Fath Putra Mulya
Kala Golkar Ungkit Peran Besarnya Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya belum meminta posisi menteri yang akan diisi dalam kabinet Prabowo-Gibran.


Minta Jatah 5 Menteri, Golkar: Kami Tak Berhak Mendikte Presiden

3 jam lalu

Tangkapan layar - Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan berbicara dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis 22 Februari 2024. ANTARA/Nadia Putri Rahmani.
Minta Jatah 5 Menteri, Golkar: Kami Tak Berhak Mendikte Presiden

Apa kata Golkar soal minta jatah 5 menteri di kabinet?


Golkar Minta 5 Jatah Menteri, Dianggap Wajar oleh MKGR hingga Tanggapan Gerindra dan PAN

3 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam kegiatan syukuran dan konsolidasi partai di Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 15 Maret 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Golkar Minta 5 Jatah Menteri, Dianggap Wajar oleh MKGR hingga Tanggapan Gerindra dan PAN

Airlangga Hartarto menyimpulkan, Partai Golkar seharusnya mendapat jatah menteri yang lebih besar, karena sudah banyak membantu Prabowo-Gibran


Bendahara Dinas Transmigrasi Papua Barat Tersangka Korupsi, Uang Dipakai untuk Bagikan THR

13 jam lalu

Kejaksaan Agung menangkap dua tersangka korupsi dana tambahan penghasilan Dinas Transmigrasi dan  Tenaga Kerja Papua Barat. Dok Kejaksaan Agung.
Bendahara Dinas Transmigrasi Papua Barat Tersangka Korupsi, Uang Dipakai untuk Bagikan THR

Dugaan sementara kerugian keuangan negara akibat korupsi di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Papua Barat itu sebesar Rp 1.074.118.209.


Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi ke Kejagung, MAKI: Tak Lagi Menganggap KPK

14 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Jaksa Agung ST Burhanuddin saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/2024). (ANTARA/Imamatul Silfia)
Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi ke Kejagung, MAKI: Tak Lagi Menganggap KPK

MAKI menilai langkah Sri Mulyani melaporkan dugaan korupsi ke Kejaksaan Agung sebagai pujian untuk jaksa agung.