Polisi masih mendalami motif rencana pemberian dana bantuan penanganan Covid ini. Ia mengatakan keluarga Akidi bisa dikenakan Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. "Pasal penghinaan negara dengan ancaman 10 tahun,” kata dia.
Selain polisi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga dikabarkan sudah memeriksa rekening keluarga Akidi Tio. PPATK tengah mengecek rekening milik keluarga Akidi Tio. Anak Akidi Tio diduga memberikan sumbangan fiktif penanganan Covid-19 kepada kepolisian.
"Kami terus melakukan monitoring sejak berita sumbangan itu masuk media, untuk memastikan sumbangan itu benar-benar terjadi atau tidak," ujar Kepala PPATK Dian Ediana Rei saat dihubungi pada Rabu, 3 Agustus 2021.
Meski begitu, Dian menuturkan PPATK belum berkomunikasi dengan kepolisian ihwal pelacakan rekening yang dilakukan. Ia mengatakan hasil analisa akan diberikan kepada kepolisian ketika PPATK selesai menelusuri."Setelah selesai akan kami serahkan juga ke kepolisian hasil analisis dan pemeriksaan kami. Tugas PPATK untuk bisa menjawab kepentingan umum," kata Dian.
Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar meminta pejabat pemerintah harus lebih hati-hati serta memeriksa terlebih dahulu apabila ada pihak yang mengatakan punya uang dan hendak menyumbang."Kalau ada orang teriak di jalan atau media sosial bahwa dia punya uang dan mau menyumbang biar saja, itu hak dia. Kalau orang tersebut datang ke pejabat negara atau seseorang, apalagi untuk penanganan situasi kritis ya dicek terlebih dahulu, bukan buru-buru dipanggungkan," kata Haris dalam keterangan tertulis.
Haris mengatakan niat menyumbang bukanlah janji. Sehingga, pihak yang hendak menyumbang bisa mengirim maupun tidak jadi mengirim sumbangan tersebut.
Dengan demikian, seharusnya tidak ada jeratan hukum untuk perkara tersebut lantaran itu bukan janji yang terikat dan hanya seremonial. "Kenapa urusan begini dipidana, itu bodohnya pemerintah kenapa percaya percaya saja," kata Haris.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) belum menemukan adanya aspek potensi maladministrasi dalam penyaluran sumbangan Rp 2 triliun oleh keluarga almarhum Akidi Tio lewat rekening yang disiapkan Kapolda Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Eko Heri."Sehingga ORI belum masuk," kata Ketua ORI Mokhammad Najih saat dihubungi pada Rabu, 4 Agustus 2021.
Najih mengatakan sebenarnya memberi atau menerima sumbangan itu hal yang wajar, apalagi dalam rangka penggalangan dana sosial. Namun yang perlu digali dan menjadi perhatian adalah mengapa sumbangan Rp 2 triliun itu harus diserahkan kepada kepolisian."Apa motifnya penyumbang itu? Dan dalam nilai yang tidak wajar itu memang semestinya perlu identifikasi dan verifikasinya," kata Najih.
HENDARTYO HANGGI | ANDITA RAHMA | PARLIZA HENDRAWAN | CAESAR AKBAR | ANTARA
Baca Juga: Telaah Rekening Keluarga Akidi Tio, PPATK Tak Temukan Uang Rp 2 Triliun
