Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Malaysia Digoyang Tuntutan Pengunduran Diri Perdana Menteri Muhyiddin

Reporter

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Panggung politik Malaysia memanas. Pada Senin, 2 Agustus 2021, anggota parlemen Malaysia dari kubu oposisi mencoba melakukan aksi protes dengan berbaris di gedung parlemen menuntut agar Muhyiddin Yassin mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Malaysia.    

“Muhyiddin sebagai perdana menteri hari ini sudah gagal,” kata ketua oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, dalam sebuah pidato.

Pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim melambai setelah konferensi pers di Kuala Lumpur, Malaysia 23 September 2020. [REUTERS / Lim Huey Teng]

Apa sebab muncul tuntutan agar Muhyiddin mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri Malaysia? Partai oposisi meminta Muhyiddin Yassin mengundurkan diri pada Minggu, 1 Agustus 2021, setelah Raja Malaysia, Yang Dipertuan Agong Sultan Abdullah, mengeluarkan teguran.

Raja menegur karena pemerintah mencabut Undang-undang Darurat Nasional Covid-19 yang berlaku sejak Januari, tanpa persetujuan raja.

Raja sempat meminta pencabutan darurat nasional terkait penanganan pandemic Covid-19 agar diperdebatkan di parlemen, namun pemerintah Muhyiddin Yassin mengatakan hal itu tidak perlu.

Perdana Menteri Muhyiddin menyebut penundaan sesi final parlemen pada Senin, 2 Agustus 2021, karena infeksi Covid-19. Namun oposisi menyebutnya terselubung motif politik untuk memblokade setiap tantangan yang muncul dalam kepemimpinan Muhyiddin.

Anggota parlemen dari kubu oposisi berdiri di gedung parlemen pada Senin kemarin, namun dihentikan oleh aparat kepolisian huru-hara. Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan ke-107 anggota parlemen dari kubu oposisi sedang mengupayakan agar Perdana Menteri Muhyiddin mengundurkan diri karena dianggap sudah melawan konstitusi dan dekrit raja. Muhyiddin juga dituding telah menghalang-halangi anggota parlemen dalam menjalankan tugas mereka.

“Hanya dengan cara ini, gejolak politik yang berkepanjangan dapat berakhir. Fokus selanjutnya adalah berusaha menyelesaikan masalah kesehatan, ekonomi dan krisis sosial, yang sudah dihadapi Malaysia sejak 17 bulan lalu,” kata Mahathir.    

Malaysia dalam kondisi politik yang berubah-ubah sejak Mahathir secara mengejutkan menyatakan mengundurkan diri pada tahun lalu. Posisinya diduduki oleh Muhyiddin sejak Maret 2020.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Muhyiddin memimpin dengan selisih suara mayoritas yang tipis. Koalisi kepemimpinannya tidak stabil ketika dihantam badai pandemi Covid-19.

Silang pendapat antara Raja Malaysia dengan Muhyiddin soal pencabutan Undang-undang Darurat Nasional Covid-19 yang berlaku sejak Januari, tanpa persetujuan raja, tampaknya telah menjadi puncak panggung politik Malaysia semakin goyang.

Anwar telah memasukkan sebuah mosi tidak percaya untuk melawan Perdana Menteri Muhyiddin, menyusul komentar Raja. Dengan kondisi sesi final parlemen yang dibatalkan, maka masih belum jelas apakah pemungutan suara untuk mosi tidak percaya masih akan dilakukan atau tidak.

         

Sedangkan pada Selasa, 3 Agustus 2021, Perdana Menteri Muhyiddin mengatakan kabinetnya akan melakukan sebuah debat di parlemen membahas pencabutan undang-undang darurat virus corona setelah oposisi menyerukan agar Muhyiddin mengundurkan diri. Muhyiddin dianggap sudah tidak menghormati Raja Malaysia.

Muhyiddin berada dalam tekanan dari partai-partai oposisi untuk menggelar debat setelah pemerintahannya mencabut undang-undang darurat virus corona tanpa meminta sebelumnya persetujuan dari Kerajaan Malaysia.     

“Proposal ini akan di diskusikan dalam pertemuan kabinet besok dengan harapan menyelesaikan polemik-polemik terkait pencabutan undang-undang darurat Covid-19 secara harmonis dan konstitusional,” kata Muhyiddin.

Sebelumnya pada Sabtu, 31 Juli 2021, ratusan warga Malaysia berpakaian hitam menggelar protes anti-pemerintah. Mereka menolak larangan acara kumpul-kumpul demi menekan wabah virus corona. Protes ini kian menambah tekanan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin. Akankah Muhyiddin bertahan atau benar-benar mengundurkan diri ?

Baca juga: Status Darurat Covid-19 di Sarawak Malaysia Diperpanjang

 
 
Sumber: Reuters
Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kepala Sekretariat PPLN Kuala Lumpur Ungkap Penggantian 1.402 Data Pemilih Tanpa Ada Berita Acara

7 jam lalu

Masduki, anggota non-aktif Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, yang sempat buron dan telah menyerahkan diri ke pihak berwajib, tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2024) untuk mengikuti sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan. ANTARA/Fath Putra Mulya.
Kepala Sekretariat PPLN Kuala Lumpur Ungkap Penggantian 1.402 Data Pemilih Tanpa Ada Berita Acara

Kepala Sekretariat mengatakan anggota PPLN Kuala Lumpur kerap tak siap dalam menyiapkan agenda penting berhubungan dengan Pemilu 2024.


Jadi Saksi Pemalsuan Data Pemilih, Ketua NasDem Malaysia Pilih Hadiri Sidang Secara Langsung di Jakarta

7 jam lalu

Suasana sidang pembacaan dakwaan kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa tujuh terdakwa yaitu Umar Faruk, Tita Oktavia Cahya Rahayu, Dicky Saputra, Aprijon, Puji Sumarsono, A Khalil dan Masduki Khamdan Muchamad telah menambahkan dan mengurangi data pemilih di Kuala Lumpur, Malaysia. ANTARA/ Rivan Awal Lingga
Jadi Saksi Pemalsuan Data Pemilih, Ketua NasDem Malaysia Pilih Hadiri Sidang Secara Langsung di Jakarta

Ketua Partai Nasdem Malaysia memilih hadir secara langsung di sidang agar ia bisa leluasa menjelaskan duduk perkara pemalsuan data pemilih.


Sidang Pemalsuan Data Pemilih di Malaysia, Ada 81.523 Data Pemilih Salah Alamat

7 jam lalu

Suasana sidang pembacaan dakwaan kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa tujuh terdakwa yaitu Umar Faruk, Tita Oktavia Cahya Rahayu, Dicky Saputra, Aprijon, Puji Sumarsono, A Khalil dan Masduki Khamdan Muchamad telah menambahkan dan mengurangi data pemilih di Kuala Lumpur, Malaysia. ANTARA/ Rivan Awal Lingga
Sidang Pemalsuan Data Pemilih di Malaysia, Ada 81.523 Data Pemilih Salah Alamat

Kepala Sekretariat PPLN Kuala Lumpur menjadi saksi dalam sidang dugaan pemalsuan data pemilih Pemilu 2024.


Ketua NasDem Malaysia Balik Menuding PPLN Kuala Lumpur Lobi Partai Politik untuk Menambah Pemilih KSK

8 jam lalu

Hakim Ketua Buyung Dwikora (tengah) bersama Hakim Anggota Budi Prayitno (kiri), dan Arlen Veronica (kanan) berdiskusi saat memimpin sidang pembacaan dakwaan kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa tujuh terdakwa yaitu Umar Faruk, Tita Oktavia Cahya Rahayu, Dicky Saputra, Aprijon, Puji Sumarsono, A Khalil dan Masduki Khamdan Muchamad. ANTARA/ Rivan Awal Lingga
Ketua NasDem Malaysia Balik Menuding PPLN Kuala Lumpur Lobi Partai Politik untuk Menambah Pemilih KSK

Ketua Partai NasDem Malaysia Tengku Adnan mengatakan usulan menambah jumlah pemilih Kotak Suara Keliling atau KSK datang dari PPLN Kuala Lumpur.


Intip Besaran Gaji WNI Jadi PRT Ilegal di Malaysia, Berakhir di Tahanan Imigrasi

1 hari lalu

Sejumlah TKI Ilegal yang dipulangkan dari Malaysia menunggu untuk menjalani pemeriksaan kesehatan setibanya di Terminal Penumpang Nusantara Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat 12 Juni 2020. Sebanyak 436 TKI Ilegal tersebut nantinya akan dipulangkan ke daerah asalnya di 22 provinsi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Intip Besaran Gaji WNI Jadi PRT Ilegal di Malaysia, Berakhir di Tahanan Imigrasi

Malaysia menangkap 158 pekerja migran ilegal, termasuk dari Indonesia. Berapa besarnya gaji PRT di Malaysia hingga nekat menjadi TKI ilegal?


Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Ridwan Kamil saat meninjau proyek Tol IKN seksi 3A di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 1 November 2023. Tol IKN yang menghubungkan Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan jarak 57 kilometer itu telah mencapai progres 55 persen. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

Ridwan Kamil pernah ingatkan Jokowi, IKN harus layak huni dan manusiawi jangan sampai gagal seperti pemindahan ibu kota baru di beberapa negara.


Malaysia Kutuk Serangan Israel terhadap Distribusi Bantuan Mereka di Gaza

3 hari lalu

Pekerja Palestina berdiri di samping kotak bantuan yang berlumuran darah, di pusat distribusi bantuan UNRWA setelah serangan Israel, saat konflik antara Israel dan Hamas berlanjut, di Rafah, di selatan Jalur Gaza 13 Maret 2024. REUTERS/Mohammed Salem
Malaysia Kutuk Serangan Israel terhadap Distribusi Bantuan Mereka di Gaza

Malaysia mengutuk keras serangan atas distribusi bantuan mereka di Jalur Gaza yang menyebabkan delapan warga Palestina tewas dan 20 orang lainnya luka


Cerita Masduki ketika Menjadi Tahanan Kota atas Perkara PPLN Kuala Lumpur, Dipasangi Gelang GPS

3 hari lalu

Terdakwa kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (Pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia Masduki Khamdan Muchamad (kanan) berdiskusi dengan kuasa hukumnya saat menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Tujuh tersangka didakwa telah menambahkan dan mengurangi data pemilih di Kuala Lumpur, Malaysia. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Cerita Masduki ketika Menjadi Tahanan Kota atas Perkara PPLN Kuala Lumpur, Dipasangi Gelang GPS

Masduki Khamdan, PPLN Kuala Lumpur terdakwa tindak pidana pemilu 2024 kini menjadi tahanan kota di bawah pengawasan Kejaksaan Agung.


PLN dan USTDA Sepakati Studi Kelayakan Interkoneksi Listrik Indonesia-Malaysia

3 hari lalu

PLN dan USTDA Sepakati Studi Kelayakan Interkoneksi Listrik Indonesia-Malaysia

PT PLN (Persero) memperoleh hibah sekitar US$2 juta atau Rp31 miliar dari Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat atau The United States Trade and Development Agency (USTDA).


Mahfud Md Tanggapi Koalisi Besar: Tak Menutup Peluang Ada Oposisi

4 hari lalu

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD usai menghadiri pertemuan dengan koalisi pasangan Ganjar-Mahfud di High End, Menteng, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024. Pertemuan tersebut membahas tentang Pemilu 2024 seperti persoalan dugaan kecurangan dan akan menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU RI. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Mahfud Md Tanggapi Koalisi Besar: Tak Menutup Peluang Ada Oposisi

Mahfud Md menanggapi pembentukan koalisi besar. Ia mengatakan, pembentukan koalisi besar berada di tangan pemerintahan yang baru.