Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bila PPKM Tak Diperpanjang, Indonesia Harus Bagaimana?

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Suasana pusat perbelanjaan yang sepi pengunjung saat diberlakukannya PPKM level 4 di Jakarta, Senin, 26 Juli 2021. Sejak diberlakukannya PPKM Darurat dan level 4 pada 3 Juli 2021, seluruh pusat perbelanjaan di Jawa-Bali ditutup hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Tempo/Tony Hartawan
Suasana pusat perbelanjaan yang sepi pengunjung saat diberlakukannya PPKM level 4 di Jakarta, Senin, 26 Juli 2021. Sejak diberlakukannya PPKM Darurat dan level 4 pada 3 Juli 2021, seluruh pusat perbelanjaan di Jawa-Bali ditutup hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 akan berakhir pada 2 Agustus 2021 besok. Hingga saat ini, pemerintah masih belum memastikan apakah regulasi penanggulangan penyebaran Covid-19 itu akan diperpanjang atau tidak.

PPKM Level 4 merupakan kelanjutan dari PPKM Darurat yang sebelumnya telah berjalan 3 pekan sejak 3 Juli 2021. Niatnya, aturan ini menekan tingkat mobilitas masyarakat, agar risiko paparan tidak lagi bertambah besar.

Namun, hingga dua kali perpanjangan, nyatanya sejumlah indikator penanganan pandemi Covid-19 tidak secara signifikan membaik. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi, justru menyebut dalam sepekan terakhir angka mobilitas kembali meningkat, setelah sebelumnya mulai turun.

"Penegakan aturan PPKM level 3 dan 4 tetap harus dilakukan secara tegas. Bagi yang melanggar dikenakan sanksi," kata Jodi saat dihubungi Tempo, Sabtu, 31 Juli 2021.

Jodi mengatakan pemerintah terus menggencarkan penyaluran bantuan sosial untuk membantu masyarakat miskin, pekerja harian, dan PKL yang terkena dampak dari PPKM. Diharapkan, hal ini dapat menahan mereka lebih banyak beraktivitas.

Pemerintah Daerah juga telah diinstruksikan agar segera me-refocusing anggaran penanganan Covid-19, dengan memfokuskan pada pemberian bansos kepada masyarakat dan peningkatan kapasitas kesehatan untuk penanganan Covid-19.

Meski begitu, Jodi juga tak bisa memastikan dengan kondisi begini, apakah PPKM Level 4 akan kembali diperpanjang. Keputusan ini, kata dia, akan tergantung pada sejumlah indikator, yakni laju penularan (kasus konfirmasi, perawatan di RS, kematian); indikator respon kesehatan (testing - positivity rate, tracing - kontak erat pada kasus konfirmasi, dan treatment - BOR); dan kondisi sosio-ekonomi masyarakat.

"Tergantung kondisi masing-masing daerah. Pemerintah kan hanya mengacu pada standar WHO," kata Jodi.

Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menilai penerapan PPKM Darurat sejak 3 Juli lalu memang belum efektif mengendalikan pandemi. Pasalnya, sejumlah indikator utama seperti positivity rate hingga angka kematian, masih terhitung tinggi.

Dicky mendasarkan argumennya dari data yang dirilis oleh Our World in Data hingga 30 Juli 2021. Dari data itu, tercatat bahwa kasus terkonfirmasi per 1 juta dari 3 Juli, Indonesia ada di angka 85,07 per 1 juta, dan pada 30 Juli 151,4 per 1 juta.

Untuk angka kematian per 1 juta, per 3 Juli tercatat sebesar 1,72 per 1 juta. Sedangkan pada 30 Juli itu 6,12 per 1 juta. Untuk case fatality rate juga meningkat dari 3,44 persen pada 3 Juli menjadi 3,5 persen pada 30 Juli.

Tes yang dilakukan untuk menemukan 1 kasus terkonfirmasi juga mengalami sedikit penurunan dari 3 Juli itu 4,1 tes untuk 1 kasus terkonfirmasi, menjadi 3,8 per 1 kasus di 30 Juli. Sedangkan untuk positivity rate, tercatat dari 24,1 pada 3 Juli, meningkat menjadi 26,5 persen pada 30 Juli.

"Semua masih jauh di atas 5 persen. Yang artinya pandemi belum terkendali dengan baik," kata Dicky saat dihubungi, Sabtu, 31 Juli 2021.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski begitu, Dicky mengatakan tak semua merupakan kabar buruk. Angka vaksinasi meningkat cukup signifikan hingga 2 persen. Selain itu, tingkat keterisian rumah sakit juga menurun.

"Harus dipahami memang situasinya sudah berat dan kompleks. Sehingga wajar kalau belum bisa (signifikan). Padahal PPKM Darurat sudah jauh diperkuat, tapi masalahnya sudah jauh lebih besar juga," kata Dicky.

Karena itu, menjelang masa akhir PPKM pada 2 Agustus mendatang, masih banyak yang harus dibenahi pemerintah dalam mengendalikan pandemi ini. Masyarakat, ujar Dicky, harus lebih disiplin dalam menjalankan protokol kesehatannya.

"Untuk itu kalau menurut saya keputusan diteruskan tidaknya diputuskan pada kesiapan dari sisi pemerintah dan masyarakat," kata Dicky.

Senada dengan Dicky, Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan bahwa saat ini, yang jadi kunci pengendalian pandemi ini ada di disiplin protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak), serta penguatan 3T (testing, tracing, dan treatment) oleh pemerintah.

Dalam mengubah perilaku masyarakat untuk lebih disiplin, Pandu mengatakan pemerintah harus lebih serius dalam mensosialisasikan 3M. Ia mempertanyakan pola sosialisasi pemerintah selama ini, yang ia nilai belum efektif.

"Harus ada pesan yang disampaikan. Terjadi perubahan perilaku 3M, itu baru berdampak. Kalau cuma konferensi pers, yang tahu cuma yang baca dan nonton media," kata Pandu.

Pandu juga melihat penerapan 3T oleh pemerintah masih sangat lemah, terutama pelacakan (tracing). Dari satu orang konfirmasi positif, Indonesia hanya dapat melacak kurang dari 5 orang suspek. Padahal target dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) saja, mencapai 20-30 orang suspect dari 1 orang konfirmasi positif.

"Padahal kalau kita bisa menemukan orang yang suspek, itu artinya orang itu harus diisolasi. Dengan adanya isolasi itu, maka kita melakukan PPKM terbatas, hanya lokal pada orang yang dianggap suspek. Kalau sekarang kan nasional, semua harus tinggal di rumah," kata Pandu.

Dengan adanya perubahan perilaku di masyarakat yang lebih menerapkan 3M dan penguatan 3T, Pandu mengatakan diperpanjang atau tidaknya PPKM Level 4 tidak akan jadi masalah. Ditambah dengan vaksinasi yang terus menerus, maka ia meyakini hal itu akan dapat membuat pandemi di Indonesia lebih bisa dikendalikan.

"Dia akan menggantikan pengetatan. Pengetatan sudah dilonggarkan, masyarakat sudah bisa beraktivitas, tetapi penularan akan ditekan dengan 3M, 3T, dan vaksinasi," kata Pandu.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan Bansos dari Jokowi Dituding Sebagai Politik Gentong Babi

2 hari lalu

Film Dirty Vote membongkar politik gentong babi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, Ahad 11 Februari 2024.
Alasan Bansos dari Jokowi Dituding Sebagai Politik Gentong Babi

Sejumlah kalangan menuding Jokowi melakukan politik gentong babi. Ini pengertian dan contohnya


Guru Besar UI Tegur Jokowi Soal Bansos Politik Gentong Babi, Sama Seperti yang Diungkap Film Dirty Vote

2 hari lalu

Film Dirty Vote membongkar politik gentong babi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, Ahad 11 Februari 2024.
Guru Besar UI Tegur Jokowi Soal Bansos Politik Gentong Babi, Sama Seperti yang Diungkap Film Dirty Vote

Jokowi dapat teguran dari sejumlah guru besar UI karena dugaan bansos sebagai politik gentong babi. istilah yang mengemuka pula di film Dirty Vote


Terpopuler: Alasan Jokowi Stop Bansos Beras Juni Tahun Ini, Gibran Klaim Harga Pangan Stabil

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog GDT (Gudang Daerah Tertinggal) Huta Lombang, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024.  Foto Sekretariat Presiden
Terpopuler: Alasan Jokowi Stop Bansos Beras Juni Tahun Ini, Gibran Klaim Harga Pangan Stabil

Terpopuler: Alasan Jokowi Stop stop Bansos beras Juni tahun ini, Gibran klaim bahwa harga pangan mulai stabil.


Jokowi Stop Bansos Beras Juni Tahun Ini, Apa Alasannya?

3 hari lalu

Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Keadilan Rakyat (GKR) melakukan aksi demo dan longmarch dari Patung Kuda Monas menuju gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa 27 Februari 2024. Dalam aksinya massa menyikapi beras Bansos dipakai untuk kampanye Pilpres 2024 dengan bergambar salah satu paslon pilpres. Hal ini mengakibatkan melambungnya harga beras dan kebutuhan pokok lainnya seperti harga minyak goreng telor, cabe, bawang, dan lainnya sehingga rakyat kecil merasakan dampak kesulitan hidup pasca pemilu 2024. TEMPO/Subekti.
Jokowi Stop Bansos Beras Juni Tahun Ini, Apa Alasannya?

Presiden Joko Widodo mengatakan bansos beras hanya akan sampai Juni 2024. Apa alasannya?


DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

3 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.


Pemerintah DKI Siapkan Rp 171 Miliar untuk Bantuan KJMU 2024

3 hari lalu

Ilustrasi beasiswa. shutterstock.com
Pemerintah DKI Siapkan Rp 171 Miliar untuk Bantuan KJMU 2024

Pemprov DKI Jakarta, melalui BPKD menyebutkan, anggaran sebesar Rp 171 miliar telah disiapkan untuk KJMU pada tahap I tahun 2024.


Bagikan Bansos di Sumut, Jokowi Ungkap Alasan Kenaikan Harga Beras

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog GDT (Gudang Daerah Tertinggal) Huta Lombang, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024.  Foto Sekretariat Presiden
Bagikan Bansos di Sumut, Jokowi Ungkap Alasan Kenaikan Harga Beras

Presiden Jokowi mengatakan bahwa bantuan pangan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi kenaikan harga beras


Hari Kedua di Sumut, Jokowi Bagikan Bansos hingga Cek RSUD Sibuhuan

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo melanjutkan kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Sumatra Utara (Sumut), pada Jumat, 15 Maret 2024, dengan bertolak menuju Kabupaten Padang Lawas. Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Hari Kedua di Sumut, Jokowi Bagikan Bansos hingga Cek RSUD Sibuhuan

Presiden Jokowi bertolak menuju Kabupaten Padang Lawas untuk melanjutkan kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Utara Jumat, 15 Maret 2024.


Mendag Zulkifli Hasan Buka Suara Soal Ribut-ribut Bansos Sumber Kecurangan Pemilu 2024

4 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Mendag Zulkifli Hasan Buka Suara Soal Ribut-ribut Bansos Sumber Kecurangan Pemilu 2024

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas bicara soal tudingan bantuan sosial atau bansos sebagai salah satu sumber kecurangan Pemilu 2024.


Dugaan Korupsi Anggaran Covid-19, Kejaksaan Tahan Kadis Kesehatan Sumatera Utara

5 hari lalu

Kadis Kesehatan Sumatera Utara Alwi Mujahit dan rekanannya, Robby Messa Nura menjadi tersangka korupsi penyelewengan dan mark-up pengadaan APD Covid-19 di Dinas Kesehatan Sumut Tahun Anggaran 2020. Foto: Istimewa
Dugaan Korupsi Anggaran Covid-19, Kejaksaan Tahan Kadis Kesehatan Sumatera Utara

Kedua tersangka bisa dijerat dengan hukuman mati karena dugaan korupsi pengadaan barang saat situasi bencana pandemi Covid-19.