TEMPO.CO, Jakarta- Musim sepeda tengah bersemi di Ibu Kota. Ratusan pesepeda pada Kamis, 3 Juni 2021 kemarin merayakannya dengan bersepeda dari rumah ke kantor. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut menghela sepeda Schwinn Skyliner miliknya dari rumah di Lebak Bulus menuju Balai Kota DKI.
Anies kemudian ditemani Duta Besar Denmark untuk Indonesia Lars Bo Larsen dan Duta Besar Belanda untuk Indonesia Lambert Grijn. Dua negara ini merupakan negara dengan populasi pesepeda yang banyak di dunia.
Gowes bareng ini juga bertepatan dengan Hari Sepeda Dunia atau World Bike Day yang diperingati di segala penjuru dunia. Ini adalah hari kebangkitan sepeda sebagai salah satu moda transportasi yang ramah lingkungan.
Anies Baswedan berharap, momentum ini bisa ikut menyadarkan masyarakat bahwa sepeda bisa dijadikan sebagai alat transportasi. "Bukan hanya alat olahraga," ujar Anies yang ditemui sebelum bersepeda di Bundaran Senayan, Kamis Juni 2021.
Selama tiga tahun terakhir ini, Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI menggeber transportasi hijau. Transportasi hijau yang dimaksud adalah penyediaan sarana-prasarana bagi pejalan kaki dan pesepeda hingga integrasi angkutan umum massal.
Hal ini tentu saja membuat bungah para pesepeda yang sejak era Gubernur Fauzi Bowo menuntut adanya jalur sepeda di Ibu Kota. Ketua Umum Bike to Work Indonesia Potoet Soedarjanto pun mengapresiasi langkah Pemprov DKI tersebut.
"Tiga tahun terakhir ini betul-betul menjadi momentum yang sangat baik bagi kami teman-teman pengguna sepeda sebagai alat transportasi," ujar Poetoet saat berbincang dengan Tempo lewat Instagram beberapa waktu lalu.
Gubernur Anies Baswedan menyebut targetnya pada akhir tahun ini menyediakan 170 kilometer jalur sepeda di seluruh Ibu Kota. "Idealanya nanti ada 500 kilometer jalur sepeda. Itu yang ingin kita capai ke arah sana," ujar dia di Kementerian Perhubungan, Jumat, 4 Juni 2021.
Selain itu, Pemprov DKI juga tengah mengkaji hal teknis terkait jalur sepeda balap di Jalan Sudirman-Thamrin. Syafrin mengatakan uji coba belum dilakukan. "Saat ini sedang disiapkan regulasinya sekaligus hal-hal terkait dengan teknis operasional pelaksanaan," kata Syafrin kemarin di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.
Syafrin mengatakan Pemprov tak berniat memberi keistimewaan untuk pengguna sepeda balap. Menurut dia, lintasan khusus yang direncanakan itu bertujuan untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan penunggang sepeda balap.
Wakil Gubernur atau Wagub DKI Ahmad Riza Patria pun membenarkan rencana jalur sepeda balap di sepanjang Sudirman hingga Thamrin.
Namun Anies masih belum mengungkap rencana tersebut. Ia bahkan mengingatkan aparatnya agar tak mengumumkan kebijakan yang belum final. Ia mengatakan dirinya selalu menggarisbawahi agar jangan menjadi pengelola pemerintah yang mengumumkan sesuatu sebelum aturannya dibuat.
Rencana jalur sepeda balap itu pun mendapat sorotan dari anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak. Ia menilai penyediaan lintasan khusus sepeda balap telah melenceng dari konsep semula untuk memasifkan transportasi ramah lingkungan.
Gilbert mengatakan konsep itu kini berubah jadi mengakomodasi hobi. "Ini pemborosan energi dan sumber daya karena hanya mengurus hobi, bukan alat transportasi," ujar Gilbert.
Ia menyoroti besarnya anggaran untuk pembuatan jalur sepeda, namun faktanya tak begitu berfungsi. Alasannya, Gilbert memperkirakan pesepeda di Ibu Kota tak sampai 0,1 persen ketimbang masyarakat yang menggunakan transportasi lain.
Gilbert menyarankan Anies fokus membereskan persoalan yang ada di sisa waktu jabatannya seperti memprioritaskan perbaikan transportasi publik. "Jangan mewariskan permasalahan kepada pelaksana tugas atau gubernur terpilih nanti," kata dia.
Di sisi lain, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo menyebut tengah menyusun prosedur untuk menilang pesepeda di luar jalur yang telah disediakan. Pembahasan terkait itu akan dilakukan pekan depan. "Dengan mengundang seluruh instansi terkait penegakan hukum lalu lintas," kata dia kemarin.
Salah satu poin yang akan dibahas dalam rapat itu adalah barang bukti yang disita sebagai bukti tilang. Nantinya akan ditentukan apakah dilakukan penyitaan sepeda bagi yang melanggar atau cukup Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja. Sambodo mengatakan penilangan merupakan pilihan terakhir dari upaya yang dilakukan kepolisian.
Baca juga: Anggota DPRD DKI Sebut Sindiran Anies Baswedan Soal Jalur Sepeda Berlebihan
ADAM PRIREZA | LANI DIANA WIJAYA | INGE KLARA SAFITRI
