Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pencarian Terpopuler

Koran Tempo
Majalah Tempo
Dukung Tempo
MASUK DAFTAR
image-bahasa
image-language

Kontroversi Rapor Merah dari Kemenkes Buat DKI Jakarta dalam Tangani Covid-19

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Stiker tanda khusus pemudik yang ditempelkan di bagian rumahnya di kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Senin, 17 Mei 2021. Pemasangan tanda ini dilakukan sebagai pendataan pemudik dan menekan penyebaran Covid-19. TEMPO/M Taufan Rengganis
Stiker tanda khusus pemudik yang ditempelkan di bagian rumahnya di kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Senin, 17 Mei 2021. Pemasangan tanda ini dilakukan sebagai pendataan pemudik dan menekan penyebaran Covid-19. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan
Jakarta - Provinsi DKI Jakarta diberi nilai E oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia disingkat Kemenkes terkait penanganan Covid-19.

DKI Jakarta juga menjadi provinsi satu-satunya dari 34 provinsi di Indonesia yang mendapat nilai E.

 
Penilaian yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono dibentuk dalam matriks yang dimulai dari penilaian terbaik yaitu A dengan level laju penularan tidak ada kasus atau kasus impor yang sporadis dengan kapasitas respons memadai hingga sedang.

Sedangkan nilai E yang diperoleh DKI Jakarta menunjukan bahwa daerah ini memiliki level kapasitas respons yang terbatas dan laju penularan Covid-19 terparah yaitu transmisi komunitas level 4.

 
Selain kualitas pengendalian pandemi DKI Jakarta juga mendapat penilaian E terkait penilaian kualitas penguatan kapasitas respons pada minggu epidemologi ke-20 atau pada 16-22 Mei 2021. Menurut Dante, tingkat ketersediaan tempat tidur di Jakarta sudah mulai meningkat dan proses penelusuran juga tidak terlalu baik.
 
“Masih banyak daerah yang masih dalam kondisi terkendali kecuali DKI Jakarta DKI Jakarta ini kapasitasnya E, karena di DKI Jakarta bed occupation rate (keterisian)-nya sudah mulai meningkat dan kasus tracing-nya juga tidak terlalu baik," ujar Dante di DPR RI, Kamis, 27 Mei 2021.
 
Nilai merah yang diberikan Kemenkes itu mengundang banyak kritik. 

Baca Juga:

Atasi Ketimpangan Dokter Spesialis, Kemenkes Kembangkan Program Pendidikan Gratis

Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono mempertanyakan indikator yang dipaparkan Wamen Dante Saksano. Menurut dia, penilaian berdasarkan level itu tidak jelas indikatornya. "Penilaiannya tidak akurat alias ngawur," kata Pandu.

 
Seharusnya, kata Pandu, indikator yang digunakan lebih lengkap berdasarkan Domainnya masing-masing, seperti domain epidemiologi, fasilitas kesehatan dan kesehatan publiknya. "Dari domain-domain itu ada banyak poin yang bisa dijadikan indikator," katanya.
 
Pandu mencontohkan, tren kasus, tren kematian, positivity rate, jumlah APD, jumlah nakes terinveksi, jumlah ventilator, rasio lacar hingga tingkat prilaku warganya bisa menjadi indikator. Sehingga penilaiannya berdasarkan data yang jelas. 
 
Senada, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani juga menilai upaya penanganan Covid-19 di Jakarta tidak bisa hanya dinilai dari angka penularan kasus saja. Tapi harus dilihat secara keseluruhan, mulai dari kualitas dan respons tenaga kesehatan, angka kesembuhan, hingga angka kematiannya.
 
"Saya pikir, memberi penilaian sah-sah saja, tapi harus jelas tolak ukurnya, objektif, by data," ujar Zita melalui keterangan tertulisnya, Jumat, 28 Mei 2021. Menurut Zita, Dinas Kesehatan DKI Jakarta sudah kerja maksimal selama ini. Berdasarkan data yang ia miliki, hingga 27 Mei, persentase kesembuhan di DKI mencapai 95,7 persen. Sementara persentase kasus meninggal 1,7 persen.
 
Sebelumnya, Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku akan mengevaluasi dan mendalami data terkait penanganan Covid-19 di DKI. Sehingga ia belum bisa berkomentar banyak. Meski begitu, menurut Riza penanganan Covid-19 di Jakarta sudah maksimal dengan melihat angka kasus yang terus menurun.
 
Dia mengatakan bahwa angka kesembuhan meningkat, angka kematian turun dan Pemprov DKI selalu meningkatkan sarana prasarana penanganan Covid-19. "Laboratorium juga sudah bertambah terus, BOR juga terus turun. Prinsipnya kami Pemprov terus berusaha memberikan dukungan bantuan partisipasi kontribusi dan lain-lain agar kita bisa dapat mengurangi menurunkan penyebaran Covid," kata dia.
 
Namun, pernyataan Riza berbanding terbalik dengan data kasus aktif Covid-19 yang masih terus meningkat di Jakarta pasca lebaran Idul Fitri 2021.

Belakangan bahkan klaster permukiman dan klaster keluarga meningkat, seperti di Cilangkap, Jagakarsa, dan Johar Baru. Setidaknya, saat ini ada lima RT di Jakarta berstatus zona merah dan 14 RT berstatus oranye. 

 
Data 11 Mei 2021, angka kumulatif kasus Covid-19 di Jakarta sebanyak 416.747 kasus dengan 402.374 orang dinyatakan sembuh, 6.952 orang meninggal dunia, dan 7.421 pasien masih aktif dirawat atau diisolasi. Jumlah tersebut kemudian meningkat, per 28 Mei 2021 penambahan kasus mencapai 10.022.
 
Saat ini angka kumulatif Covid-19 di Jakarta berada di angka 426.769 kasus, dengan pasien Covid-19 sembuh di angka 408.585, angka kematian 7.271, pasien aktif dirawat atau isolasi tembus angka 10.913.
 
Sementara itu, Bed Occupation Rate (BOR) di DKI saat ini berada di angka 26 persen. DKI memiliki 106 rumah sakit rujukam dengan total 6.620 tempat tidur. Sedangkan untu tempat tidur ICU, Dinas Kesehatan DKI mencatat terisi 31 persen daroi total 1.017 tempat tidur.
 
Setelah menuai banyak kritik, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes kemudian kembali memberi pernyataan baru.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan nilai E diberikan Kementerian Kesehatan terkait penanganan Covid-19 tingkat provinsi bukanlah untuk mengukur kinerja dari wilayah tersebut.

 
Dia menjelaskan bahwa penilaian itu merupakan indikator risiko yang digunakan Kemenkes untuk melihat laju penularan Covid-19 di 34 provinsi yang diambil dari pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang baru.

Baca Juga:

Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

"Untuk melihat persiapan kita menghadapi lonjakan kasus sesudah liburan lebaran kemarin," kata Budi, Jumat, 28 Mei 2021.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Iklan

Berita Selanjutnya

Sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli pihak terkait atau Kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Gedung MK, Jakarta pada Kamis, 4 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
KemenkesPemprov DKIDinas KesehatanKasus Covid-19WHOpasien covid-19Epidemiolog

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Atasi Ketimpangan Dokter Spesialis, Kemenkes Kembangkan Program Pendidikan Gratis

25 menit lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (tengah) didampingi oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Mendagri Tito Karnavian, MenPAN-RB Azwar Anas, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta sekaligus Kasetpres Heru Budi Hartono saat meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau Hospital Based (PPDS RSPPU) di RS Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Atasi Ketimpangan Dokter Spesialis, Kemenkes Kembangkan Program Pendidikan Gratis

Kemenkes bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit mengembangkan program pendidikan gratis bagi dokter spesialis.


Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

3 jam lalu

Presiden Jokowi meresmikan program pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit pada Senin, 6 Mei 2024 di halaman Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, kawasan Palmerah, Jakarta Barat. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Presiden Jokowi menyoroti pentingnya infrastruktur kesehatan negara dalam jangka panjang.


Top 3 Dunia: India Tak Terima Tuduhan Xenofobia Biden Hingga Gencatan Senjata Gaza

1 hari lalu

Presiden AS Joe Biden besama mantan presiden AS Barack Obama meninggalkan Air Force One di Bandara Internasional John F Kennedy di New York, AS 28 Maret 2024. REUTERS
Top 3 Dunia: India Tak Terima Tuduhan Xenofobia Biden Hingga Gencatan Senjata Gaza

Berita Top 3 Dunia pada Sabtu 4 Mei 2024 diawali penolakan India soal tudingan xenofobia oleh Presiden AS Joe Biden


Kemenkes Buka Enam Prodi di RS Pendidikan Atasi Kekurangan Dokter Spesialis

1 hari lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (27/2/2024). ANTARA.
Kemenkes Buka Enam Prodi di RS Pendidikan Atasi Kekurangan Dokter Spesialis

Salah satu masalah lagi yang ada di Indonesia adalah distribusi dokter spesialis. Hampir 80 tahun Indonesia merdeka belum pernah bisa terpecahkan.


Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

1 hari lalu

PM Israel Benyamin Netanyahu dan istrinya, Sara. REUTERS
Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

Pejabat senior Hamas mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya menggagalkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.


WHO: Rencana Darurat Tak Bisa Cegah Kematian jika Israel Lakukan Serangan Darat di Rafah

2 hari lalu

Warga Palestina menikmati pantai pada hari yang panas, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, di Rafah, di selatan Jalur Gaza, 24 April 2024. REUTERS/Mohammed Salem
WHO: Rencana Darurat Tak Bisa Cegah Kematian jika Israel Lakukan Serangan Darat di Rafah

WHO mengatakan tidak ada rencana darurat yang dapat mencegah "tambahan angka kematian" di Rafah jika Israel menjalankan operasi militernya di sana.


Pembekuan Darah Usai Vaksinasi AstraZeneca, Epidemiolog: Kasusnya Langka dan Risiko Terkena Minim

3 hari lalu

Seorang petugas kesehatan memegang botol berisi vaksin Oxford/AstraZeneca coronavirus disease (COVID-19) di Rumah Sakit Nasional di Abuja, Nigeria, 5 Maret 2021. [REUTERS/Afolabi Sotunde]
Pembekuan Darah Usai Vaksinasi AstraZeneca, Epidemiolog: Kasusnya Langka dan Risiko Terkena Minim

Pasien pembekuan darah pertama yang disebabkan oleh vaksin AstraZeneca adalah Jamie Scott.


Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

3 hari lalu

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah memaparkan catatan penegakan hak asasi manusia (HAM) sepanjang 2023 di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 25 Januari 2024. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin.
Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.


Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

4 hari lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (27/2/2024). ANTARA.
Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

Inisiatif ini akan membantu sistem kesehatan Indonesia untuk menjadi lebih tangguh terhadap dampak perubahan iklim.


Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

4 hari lalu

.
Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

Tautan phishing itu berisi permintaan verifikasi data kesehatan pada SATUSEHAT.