Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kedatangan Min Aung Hlaing Momentum KTT ASEAN Merespon Krisis Myanmar

image-gnews
Logo Te.co Blank
Logo Te.co Blank
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlaing dipastikan hadir di KTT ASEAN yang berlangsung Sabtu esok, 24 April 2021. Hal itu menjadi kedatangan pertama sosok di balik kudeta Myanmar tersebut. Adapun ia akan terlibat dalam pembahasan berbagai isu regional ASEAN yang melibatkan delegasi dari 10 negara Asia Tenggara itu.

Sekretariat ASEAN memastikan krisis Myanmar akan menjadi salah satu isu regional yang akan dibahas saat KTT berlangsung. Bagaimana tidak, situasi Myanmar tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Demonstrasi warga menuntu kudeta diakhir masih berlanjut, diikuti dengan balasan berupa penangkapan secara sepihak atau pembantaian oleh Militer Myanmar.

Menurut laporan Asosiasi Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik, total ada 737 orang yang tewas selama kudeta Myanmar berlangsung dari 1 Februari lalu. Adapun jumlah warga yang telah ditangkap, di mana salah satunya adalah Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, mencapai 3.229 orang.

Bagaimana ASEAN akan memanfaatkan kedatangan Min Aung Hlaing akan berperan penting untuk menentukan bagaimana krisis Myanmar bakal diselesaikan. Di sisi lain, juga mempertegas siapa yang sebenarnya pemerintahan yang sah di Myanmar, apakah junta militer atau tidak.

Ada berbagai pendekatan yang bisa diambil. Mantan Sekjen PBB Ban Ki-Moon menyarankan pendekatan yang lebih straightforward. Menurutnya, ASEAN harus terang-terangan menyatakan kepada Min Aung Hlaing bahwa mereka tidak bisa menerima aksinya di Myanmar dan bakal ada konsekuensi

"ASEAN harus menegaskan kepada Militer Myanmar (Min Aung Hlaing) bahwa situasi saat ini sungguh darurat, bahkan terlalu darurat untuk bisa disebut urusan internal saja," ujar Ban Ki-Moon, dikutip dari kantor berita Reuters, Selasa, 20 April 2021.

Seorang pria menggunakan ketapel saat mereka berlindung di belakang barikade selama protes terhadap kudeta militer, di Yangon, Myanmar, Ahad, 28 Maret 2021. Dilaporkan puluhan pendemo terluka dan meninggal saat aparat berupaya membubarkan kerumunan. REUTERS/Stringer

Ban Ki-Moon tahu bahwa Pasal 2 Huruf F Piagam ASEAN jelas-jelas mengatur bahwa negara anggota tidak boleh mencampuri urusan eksistensi nasional negara di Asia Tenggara. Namun, kata Ban Ki-Moon, ASEAN bisa membela diri dengan mengatakan kasus pembantaian dan penangkapan di Myanmar tidak bisa lagi dianggap isu regional.

Ban Ki-Moon berkata, penangkapan, pembunuhan adalah pelanggaran berat hak asasi manusia. Myanmar, secara teknis, telah melanggar hukum internasional. Anggota ASEAN bisa merespon hal itu sebagai bagian dari komunitas internasional, bukan regional.

"Aksi-aksi itu jelas bertentangan dengan hukum internasional dan bisa dinyatakan sebagai ancaman terhadap perdamaian, keamanan, dan stabilitas regional," ujar Ban Ki-moon menegaskan pandangannya.

Direktur Amnesty Internasional Usman Hamid memberikan tanggapan senada. Ia meminta ASEAN bersikap tegas terhadap junta Myanmar. Menurutnya, walaupun ASEAN telah secara jelas menyatakan kesediaan membantu Burma, namun belum suara bulat soal penindakan terhadap pelanggaran HAM oleh junta Myanmar.

Sejauh ini, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina termasuk yang paling vokal melakukan dialog dan mengajukan penyelesaian secara damai. Di satu titik, bahkan sempat beredar kabar Indonesia mendukung pemilu baru di Myanmar dengan harapan itu menyelesaikan konflik. Publik Myanmar bereaksi keras, yang kemudian direspon dengan pernyataan klarifikasi.

Thailand, Vietnam, dan Laos memberikan sikap berbeda. Mereka memberi sinyal mendukung junta Myanmar dengan hadir ke Hari Angkatan Darat mereka, 27 Maret lalu. Nah, perbedaan posisi ini yang menurut Usman harus dituntaskan saat KTT agar ada satu suara terkait penyelesaian krisis.

"Kredibilitas ASEAN saat ini dipertaruhkan untuk membantu penyelesaian krisis di Burma, yang ditakutkan akan berimbas terhadap stabilitas kawasan," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mahasiswa, guru, dan insinyur dari Universitas Teknologi Dawei menggelar protes terhadap kudeta militer, di Dawei, Myanmar 3 April 2021. Dawei Watch/via REUTERS

Baca juga: Panglima Min Aung Hlaing Bakal Hadiri KTT ASEAN di Jakarta

Perihal intervensi, lagi-lagi Usman sepaham dengan Ban Ki-Moon. Klausul tidak campur tangan jangan dijadikan alasan untuk tidak bersikap tegas menurut ia. Dan, Usman menambahkan, klausul itu mengacu pada norma hukum internasional yang berarti ada intervensi-intervensi yang diperbolehkan karena urgensinya.

"Prinsip itu bukan berasal dari ASEAN, melainkan berangkat dari norma hukum internasional," ujar Usman menegaskan. Sederhananya, harus ada keseimbangan antara bersikap tegas dan berkomunikasi dengan junta.

Sikap tegas bukan satu-satunya cara bagi ASEAN untuk merespon krisis Myanmar saat KTT nanti. Cara lainnya yang bisa diambil adalah tidak hanya berkomunikasi ke junta militer, tetapi juga pemerintahan sipil. Saat ini, pemerintahan sipil di Myanmar diwakili kabinet bayangan yang bernama Dewan Perwakilan Pyidaungsu Hluttaw (CRPH). Mereka jebolan administrasi Aung San Suu Kyi dan anggota parlemen yang batal dilantik.

CRPH sudah meminta untuk dilibatkan dalam KTT ASEAN. Klaim mereka, ASEAN belum menjangkau mereka dalam upaya penyelesaian krisis Myanmar. Padahal, menurut CRPH, penting mereka ikut dilibatkan dalam KTT karena jangan sampai kepentingan Militer Myanmar yang terdengar sementara sipil tidak di saat mereka yang memiliki legitimasi.

Permintaan CRPH tegas, ASEAN jangan mengakui pemerintahan junta Myanmar. Apabila CRPH bakal dilibatkan, maka ASEAN harus siap berbenturan dengan junta Myanmar. Kepada CRPH sendiri, ASEAN harus bisa menunjukkan bahwa mereka bakal fokus ke inti perkara yaitu pengakhiran kekerasan, pembebasan tahanan politik, serta demokrasi.

Benturan itu bisa dihindari apabila ASEAN solid. Situasi saat ini berkata sebaliknya. Dengan kata lain, jika ASEAN ingin meminimalisir potensi benturan, maka mereka harus bermain cantik antara kepentingan junta dan desakan CRPH dengan tujuan utama mengakhiri kekerasan, pembebasan tahanan politik, serta pemulihan demokrasi terlebih dahulu.

Situasinya tidak ideal, namun kedatangan Min Aung Hlaing adalah momentum ASEAN untuk menunjukkan sikap tegas sekaligus menghasilkan resolusi penyelesaian krisis sesegera mungkin. Hal itu baik soal kekerasan ataupun status pemerintahan. Kesempatan belum tentu datang dua kali dan situasi di Myanmar sudah terlalu buruk.

Baca juga: Pemerintah Sipil Myanmar Minta Diundang ke Jakarta

ISTMAN MP | REUTERS

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Ridwan Kamil saat meninjau proyek Tol IKN seksi 3A di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 1 November 2023. Tol IKN yang menghubungkan Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan jarak 57 kilometer itu telah mencapai progres 55 persen. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

Ridwan Kamil pernah ingatkan Jokowi, IKN harus layak huni dan manusiawi jangan sampai gagal seperti pemindahan ibu kota baru di beberapa negara.


Kolaborasi PBB dengan 21 Universitas di Indonesia Dukung Transformasi Digital

1 hari lalu

(ki-ka) Perwakilan UNESCO Zakki Gunawan , DR Nelly, S.kom.,MM.,CSCA rektor BINUS University ,Prof. Dr. Ir. Y. Budi Widiniarko, M. Sc, Ketua Pengurus NUNI, Rini Widyantini SH MPM Sekretaris Kementrian PAN RB, Valerie Julliand Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Maniza Zaman perwakilan UNICEF, Prof. Ignasius D.A Sutapa ketua APDI, dalam peluncuran Indonesia's Digital Transfromation multistake holder partnership (Pusat Informasi PBB (UNIC) / Bayu Wicaksono
Kolaborasi PBB dengan 21 Universitas di Indonesia Dukung Transformasi Digital

Kolaborasi PBB dengan 21 universitas di Indonesia untuk mendukung transformasi digital.


Netanyahu Setujui Rencana Serangan Militer ke Rafah

2 hari lalu

Netanyahu Setujui Rencana Serangan Militer ke Rafah

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Jumat bahwa ia telah menyetujui rencana militer untuk melakukan operasi di Rafah


Kasum Desak Komnas HAM Segera Tetapkan Kasus Kematian Munir Sebagai Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia

3 hari lalu

Istri mendiang aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib, Suciwati tiba di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Suciwati akan diperiksa oleh tim ad hoc bentukan Komnas HAM, untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus kematian aktivis Munir Said Thalib. TEMPO/Subekti
Kasum Desak Komnas HAM Segera Tetapkan Kasus Kematian Munir Sebagai Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia

Komisi Aksi Solidaritas untuk Munir desak Komnas HAM segera tuntaskan kasus pembunuhan Munir Said Salib pada 7 September 2004.


Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

3 hari lalu

Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di pintu di kantor pusatnya di New York, AS.[REUTERS]
Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.


Diperiksa Komnas HAM soal Kematian Munir, Usman Hamid Berharap Dalang Pembunuhan Segera Diungkap

3 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti saat pembacaan 'Maklumat Trisakti Lawan Tirani' di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat, 9 Febuari 2024. Para civitas academica yang terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, kekhawatiran atas matinya Reformasi dan lahirnya tirani sepakat mengeluarkan maklumat. TEMPO/Joseph.
Diperiksa Komnas HAM soal Kematian Munir, Usman Hamid Berharap Dalang Pembunuhan Segera Diungkap

Menurut Usman Hamid, hasil penyelidikan tim pencari fakta sudah lengkap sehingga ia berharap Komnas HAM segera mengumumkan dalang pembunuhan Munir.


Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 Dipertanyakan dalam Sidang Komite HAM PBB

4 hari lalu

Presiden Jokowi memberi sambutan sebelum menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 Dipertanyakan dalam Sidang Komite HAM PBB

Anggota Komite Hak Asasi Manusia PBB atau CCPR Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Presiden Jokowi dalam pilpres 2024.


Ditunjuk Jokowi Jadi Kurator IKN, Ridwan Kamil Belajar dari Kegagalan Malaysia dan Myanmar

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 3 November 2023. Mensesneg Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN, dan Ridwan Kamil turut serta dalam obrolan pagi di tengah rindang pepohonan IKN tersebut. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ditunjuk Jokowi Jadi Kurator IKN, Ridwan Kamil Belajar dari Kegagalan Malaysia dan Myanmar

Ridwan Kamil mengatakan bahwa IKN harus menjadi kota yang layak huni dan manusiawi, menghindari terulangnya kegagalan Malaysia dan Myanmar


Top 3 Dunia: Gudang Makanan PBB Diserang hingga Sorotan Media Asing soal Gugatan Anies

4 hari lalu

Pasangan Capres - Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (kiri), memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan tertutup, di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024. Dalam pertemuan ini, Surya Paloh menyatakan Partai Koalisi Perubahan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera membahas mengenai hak angket DPR terkait kecurangan Pemilu 2024 untuk mendukung PDI Perjuangan untuk segera digulirkan di Parlemen. TEMPO/Imam Sukamto
Top 3 Dunia: Gudang Makanan PBB Diserang hingga Sorotan Media Asing soal Gugatan Anies

Berita Top 3 Dunia pada Kamis 14 Maret 2024 diawali oleh kabar UNRWA mengatakan salah satu gudangnya di Gaza hancur diserang Israel.


Investigasi PBB: Tank Israel Sengaja Menembak Sejumlah Reporter di Lebanon

4 hari lalu

Jurnalis Reuters Issam Abdallah mengambil foto selfie saat bekerja di Maras, Turki, 11 Februari 2023. REUTERS/Issam Abdallah
Investigasi PBB: Tank Israel Sengaja Menembak Sejumlah Reporter di Lebanon

Investigasi Pasukan Sementara PBB di Lebanon menemukan tank Israel membunuh reporter Reuters Issam Abdallah dan melukai beberapa lainnya pada Oktober.