Barisan Sakit Hati Menggugat, Gerakan Muktamar Luar Biasa PKB Menguat

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Logo Te.co Blank

    Logo Te.co Blank

    TEMPO.CO, Jakarta - Keinginan sejumlah kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di daerah untuk mengadakan muktamar atau kongres luar biasa semakin menguat. Untuk mewujudkan itu, kader PKB, Muhammad Shabran Dahlan, bahkan berencana mengidentifikasi kader-kader DPC yang kecewa.

    “Cabang-cabang yang kecewa ini kalau sudah bersepakat via telepon mungkin akan melakukan pertemuan. Nah itu akan digiring sampai cabang-cabang se-Indonesia,” kata Shabran atau biasa dipanggil Bram kepada Tempo, Senin, 19 April 2021.

    Kekecewaan para kader di daerah ini dipicu oleh banyaknya pelanggaran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. Dalam kasus yang dialami Bram, misalnya, ia dicopot dari jabatan Sekretaris DPC PKB Bantaeng, Sulawesi Selatan, sebelum masa jabatannya habis. Pencopotan itu, menurut Bram, dilakukan dengan kedok restrukturisasi atau penyeragaman struktur partai se-Indonesia.

    Selain itu, pemilihan pimpinan cabang juga tidak mengikuti AD/ART partai yang seharusnya diproses di dewan pimpinan anak cabang (DPAC) atau pimpinan partai di kecamatan. “Restrukturisasi jelas melanggar AD/ART karena membuang keterlibatan DPAC, pimpinan kecamatan dalam penentuan keputusan siapa yang akan memimpin organisasi di tingkat kabupaten,” katanya.

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Wakil Presiden Terpilih KH Ma'ruf Amin, Ketua Dewan Syuro PKB Dimyati Rais, Ulama KH Abdul Gofur, Ulama KH Manrul Hidayat dan para ketua DPW PKB berfoto usai penutupan Muktamar 2019 Partai Kebangkitan Bangsa di Nusa Dua, Bali, 21 Agustus 2019. Johannes P. Christo

    Jika para kader yang kecewa telah diidentifikasi, Bram mengatakan rencana berikutnya adalah melakukan pertemuan. Dari pertemuan itu, baru lah mereka melakukan konsolidasi untuk mendorong MLB. Adapun orang yang ditunjuk untuk memimpin konsolidasi akan diputuskan dalam pertemuan.

    Bram mengakui, gerakan untuk mengadakan MLB PKB masih bersifat individual dan seporadis. Karena itu, ia berharap ada orang kuat dan berpengaruh di level nasional yang bersimpati dengan kondisi tersebut. “Dengar-dengar bagian dari lingkungan keluarga Gus Dur sebagai pendiri PKB katanya mendukung isu daerah yang komplain,” ujarnya.

    Penyelenggaraan MLB, Bram tak memungkiri dapat berpotensi mengganti kepemimpinan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dari ketua umum. Hal itu bisa terjadi jika para kader menganggap digantinya Cak Imin adalah solusi atas kekecewaan para kader kader. “Bisa jadi keputusan tetap Cak Imin (jadi ketua umum) tapi dengan mengakui dan meminta maaf kepada cabang-cabang yang kecewa atas kejadian ini,” kata dia.

    Alasan lain mendorong MLB juga disampaikan kader PKB, Ahmad Zamakhsyari alias Jimmy. Ia menuding mekanisme musyawarah wilayah dan musyawarah cabang kerap tidak dijalankan. Ada juga Dewan Syuro yang tidak dilibatkan dan diikutsertakan dalam penandatanganan kebijakan penting partai, seperti SK dan yang lainnya.

    Bahkan, ia juga menyebut kepengurusan ganda dan rangkap jabatan Pengurus DPP yang merangkap jadi ketua DPW. "Mereka Ketua DPC mereka pengurus DPW. Sementara orang lain ini disingkirkan," kata Jimmy.

    Ia menyebut selama ini, kader-kader di tingkat DPC telah berusaha melawan hal ini. Karena itu, KLB didorong dilakukan agar Cak Imin lebih memahami masalah tersebut.

    Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor menilai konflik internal PKB yang mendorong adanya MLB sangat logis terjadi. “Saat ini kelihatannya dengan reaksi seperti itu memperlihatkan situasi di PKB belum cukup mengakomodir demokrasi internalnya. Sehingga muncul lah kegelisahan dan apa yang mereka tuntut itu cerminan kegelisahan itu,” ujar Firman kepada Tempo.

    Firman berpandangan bahwa keinginan kader daerah bukan lah mengganti kepemimpinan Cak Imin. Tetapi mengubah suasana partai agar menghargai demokrasi internal dan menoleransi perbedaan yang ada.

    Apalagi, kata Firman, PKB memang memiliki sejarah masa lalu yang biasa membekukan satu kepengurusan di daerah yang tidak sejalan dengan pandangan Muhaimin. Pembekuan kader juga pernah dilakukan Gus Dur saat kepengurusan Syaifullah Yusuf dan konflik dengan Matori Abdul Djalil.

    “Jadi fenomena seperti ini hal yang biasa, hanya saja memang saat ini muncul lagi ke permukaan aspirasi-aspirasi itu untuk agar lebih didengar aspirasi di bawah,” katanya.

    Menurut Firman, gerakan mendorong MLB ini juga terlihat belum melibatkan tokoh-tokoh nasional, seperti petinggi PKB yang didepak dari kepengurusan. Sehingga, keinginan para kader daerah mengadakan MLB masih bersifat seporadis.

    Politikus PKB, Abdul Kadir Karding, yang didepak dari kepengurusan PKB oleh Cak Imin enggan mengomentari adanya keinginan kader daerah melakukan MLB. “Saya tidak terlalu paham,” ujar Karding kepada Tempo.

    Sementara itu, sejumlah kader DPP PKB, seperti Sekretaris Jenderal Hanif Dhakiri dan Wakil Sekrtaris Dewan Syura Maman Imanulhaq juga belum merespons pertanyaan Tempo terkait upaya partainya dalam membendung suara kader daerah yang menginginkan MLB.

    Namun beberapa waktu lalu, Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar menilai desakan muktamar luar biasa itu hanya mengikuti polemik kongres luar biasa yang terjadi di Partai Demokrat belum lama ini. "Itu kan ketularan Demokrat," kata Halim pada Jumat lalu, 9 April 2021. Ihwal alasan munculnya desakan itu, Halim menilai, wajar saja dan tak masalah jika partai melakukan penggantian ketua DPC.

    Adapun Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Yaqut Cholil Qoumas memastikan partainya tidak ada masalah. "PKB ini partai paling solid di dunia dan akhirat," kata Yaqut usai bertemu Muhaimin Iskandar ditemui di kantor DPP PKB, Jakarta, Senin, 19 April 2021.

    Ihwal adanya dorongan menyelenggarakan muktamar luar biasa oleh kader di daerah, Yaqut menegaskan bahwa struktur kepengurusan partainya lengkap dan tidak bermasalah. "Siapa yang dorong? Kader mana? DPC mana? Bener enggak itu DPC? Jangan-jangan DPC-DPCan. Jangan-jangan DPC yang dibikin. Politik itu enggak boleh hitam putih," ujarnya.

    FRISKI RIANA

    Baca: Kader PKB di Daerah Desak Muktamar Luar Biasa, Ada yang Ingin Ganti Cak Imin


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.