Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta memastikan bakal membuka sekolah tatap muka pada Rabu, 7 April 2021. Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengatakan pada tahap pertama uji coba pemerintah akan membuka pembelajaran terbatas di 96 sekolah. "Dari SD sampai SMA akan kami uji cobakan di seluruh wilayah Jakarta," kata Riza di Balai Kota DKI, Rabu, 31 Maret 2021.
Sekolah yang diuji coba, kata dia, berasal dari sekolah negeri hingga swasta. Melalui uji coba itu nantinya Pemerintah DKI akan mengkaji kemungkinan pembukaan tatap muka pada tahun ajaran baru 2021/2022.
Baca: Epidemiolog Sebut Pembukaan Sekolah Tatap Muka Relatif Aman, Asal...
"Kalau berhasil, kami akan pertimbangkan apakah di tahun ajaran dimungkinkan belajar tatap muka atau secara campuran seperti yang diuji cobakan, atau cara lain."
Dalam uji coba sekolah tatap muka ini, Pemerintah DKI masih membatasi beberapa hal. Mulai dari jam pelajaran hingga kapasistas di setiap rombongan belajar. Proses belajar tatap muka ini pun akan dipastikan sesuai protokol kesehatan. "Kami akan mulai selama dua bulan ke depan (belajar tatap muka). Nanti kami akan lihat (evaluasi prosesnya)."
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaana resmi membuka kembali sekolah lewat pembelajaran tatap muka terbatas di tengah pandemi Covid-19. Syaratnya, semua tenaga pendidik di sebuah daerah sudah divaksin.
Kebijakan ini diambil lewat Surat Keputusan Bersama 4 Menteri. Yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Pengamat pendidikan UIN Syarif Hidayatullah, Jejen Musfah, mengatakan kegiatan sekolah tatap muka bisa segera dilakukan asal pemerintahan mempunyai jaminan penerapan protokol kesehatan. "Pembelajaran tatap muka bisa dimulai sepanjang guru, staf, dan siswa komitmen pada protokol kesehatan ini," kata Jejen.
Jejen mengatakan kegiatan sekolah selama pandemi diberi istilah pembelajaran tatap muka terbatas. Artinya selain menerapkan penggunaan masker, jaga jarak, mencuci tangan hingga pengukuran suhu, pemerintah juga masih membatasi waktu dan kapasitasnya.
Pemerintah juga harus memastikan mobilisasi siswa dari dan ke sekolah saat mulai dibuka aman dari potensi penularan Covid-19. Pemerintah DKI diminta menyiapkan angkutan sekolah untuk mengantar jemput siswa saat pembelajaran tatap muka dimulai.
"Pemerintah juga harus perhatikan transportasi siswa saat pergi dan pulang sekolah. Protokol kesehatan transportasi yang ditumpangi harus ketat," katanya.
Standar protokol kesehatan transportasi sekolah bisa seperti yang diterapkan di MRT Jakarta. Menurut Jejen, standar protokol kesehatan di Ratangga sangat ketat hingga dapat pengawas dari petugas. "Perlu komitmen besar dari guru, staf hingga siswa jika pembelajaran tatap muka ini mau lancar."
Anggota Komisi E DPRD DKI Oman Rohman Rokinda mendukung rencana sekolah tatap muka yang akan dimulai pekan depan. Politikus Partai Amanat Nasional itu mengatakan sudah lama partainya meminta Dinas Pendidikan segera membuka sekolah.
"Setiap kami reses banyak orang tua yang meminta sekolah segera dibuka karena mereka banyak mendapatkan kendala saat pembelajaran jarak jauh," kata Oman.
Selama tahap uji coba pembelajaran tatap muka sekolah hanya membuka untuk tingkat 4, 5, dan 6 sekolah dasar hingga jenjang di atasnya, yakni SMP dan SMA. "Kelas 1-3 SD belum. Yang diajarkan juga masih pelajaran yang esensial materi ujian nasional."
Dalam proses uji coba ini, Pemerintah DKI masih mengizinkan 50 persen kapasitas setiap rombongan belajar. Sedangkan 50 persen siswa lainnya akan belajar tatap muka di hari berikutnya atau masih belajar daring. "Semua masih disiapkan bertahap."
Anggota Komisi E DPRD DKI itu meminta pemerintah segera menarik rem darurat jika kebijakan pembukaan sekolah menimbulkan klaster penularan Covid-19. "Kalau ada satu sekolah yang terpapar saat belajar tatap muka, harus ditarik rem darurat."
Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan rencana uji coba pembukaan sekolah di Ibu Kota, dianggap masih rawan menimbulkan klaster penularan Covid-19. Sebabnya, angka penularan virus Corona masih tinggi hingga hari ini.
"Angka positivity rate di DKI masih di atas 10 persen sampai hari ini. Sekarang masih di 11 persen," kata Tri. Pada 1 April kemarin, persentase pasien positif atau positivity rate dalam sepekan terakhir mencapai 10,5 persen. Sedangkan kasus aktif mencapai 7.119 orang.
Meski pembukaan sekolah tatap muka akan dilakukan dengan prosedur kesehatan yang ketat, kata dia, lonjakan kasus akan berpotensi terjadi karena kerawanan penularan wabah dari sekolah, di perjalanan hingga sampai ke rumah kembali. Pembukaan sekolah, kata dia, lebih aman dilakukan saat positivity rate atau rasio positif di bawah 5 persen.
"Jangan paksakan membuka sekolah jika rasio positif masih tinggi." Jika ingin memaksa buka, pemerintah diminta menunggu positivity rate sampai 7 persen. "Itu pun dengan catatan seluruh kasus harus diisolasi, tanpa terkecuali."
Menurut dia, kebijakan pemerintah yang tidak mempertimbangkan faktor risiko bakal membuat penanganan wabah ini akan semakin panjang. Selain itu, pemerintah bakal sulit mengatur protokol kesehatan siswa saat menjalani sekolah.
Belum lagi, pembukaan sekolah tatap muka bakal membuat rantai penularan Covid-19 semakin panjang. Siswa maupun tenaga pendidik hingga keluarga mereka berisiko jika sampai tertular. "Penularan bisa terjadi dari rumah, di perjalanan hingga di sekolah. Siapa yang akan bertanggung jawab jika risikonya bisa menyebabkan kematian kalau sampai terinfeksi?"
