TEMPO.CO, Jakarta - Tekanan terhadap junta Militer Myanmar meningkat. Dalam waktu kurang dari sepekan, berbagai negara di barat beramai-ramai menjatuhkan sanksi kepada mereka. Harapannya, hal itu bisa mendesak mereka untuk mengakhiri kudeta yang masih berlangsung.
Pada Jumat pekan lalu, misalnya, Inggris menjatuhkan sanksi ekonomi dan personal terhadap tiga jenderal di Myanmar. Mereka adalah Menteri Pertahanan Mya Tun Oo, Menteri Dalam Negeri Soe Htut, dan Deputi Menteri Dalam Negeri Than Hlaing. Dengan sanksi tersebut, ketiganya tidak lagi bisa mengakses aset mereka di Inggris maupun berkunjung ke sana.
Pihak terbaru yang menjatuhkan sanksi kepada Myanmar adalah Uni Eropa. Keputusan diambil pada Senin kemarin oleh menteri-menteri luar negeri Eropa. Bentuk sanksinya tidak jauh berbeda, sanksi ekonomi dan personal terhadap militer Myanmar. Namun, Uni Eropa memastikan kerjasama dagang tidak akan dihentikan karena berdampak langsung ke warga.
"Kami sepakat secara politik untuk memberikan sanksi kepada pejabat-pejabat militer yang bertanggungjawab atas kudeta Myanmar," ujar Kepala Kebijakan Publik Uni Eropa, Josep Borrell, Selasa, 23 Februari 2021.
Dengan bergabungnya Uni Eropa, junta militer Myanmar dalam posisi yang kian terdesak. Total sudah ada Amerika, Kanada, Inggris, Uni Eropa, serta Selandia Baru yang menghajar Myanmar dengan sanksi. Hal itu belum menghitung Gerakan Pemberontakan Sipil inisiatif rakyat yang kian solid menggelar unjuk rasa.
Per hari ini, hampir sebulan warga Myanmar berunjuk rasa atas nama Gerakan Pemberontakan Sipil. Mereka 'menguasai' berbagai kota besar di Myanmar, mengajak berbagai elemen masyarakat untuk mogok kerja atau melawan junta militer. Penangkapan terhadap 500 aktivis dan pembunuhan 3 demonstran oleh Militer Myanmar tidak menghentikan mereka, malah membuat aksinya menggila.
Tumpulnya Militer Myanmar dalam membangun teror di antara warga sebenarnya bukan gejala baru. Gejala itu sudah lama dan secara gradual memburuk. Kudeta Myanmar adalah upaya mereka untuk memastikan pengaruhnya tidak hilang, namun sejauh ini kenyataan berkata beda.
Gejala mulai tumpulnya Militer Myanmar bisa ditarik mundur ke periode 2017-2018. Pada periode itu, Militer Myanmar terlibat dalam pembantaian etnis Rohingya. Korban berjatuhan dan mereka yang tersisa kabur, mengungsi di berbagai wilayah tanpa nasib yang jelas. Dampaknya kepada militer Myanmar, mereka "dipersekusi".
Salah satu bentuknya, berbagai media sosial beramai-ramai memblokir akun para pejabat Militer Myanmar, termasuk Min Aung Hlaing, di tahun 2018. Alhasil, mereka tidak bisa lagi membangun pengaruh lewat disinformasi dan propaganda yang selama ini disebarkan secara terkoordinir via media sosial.
Foto Min Aung Hlaing bersama Aung San Suu Kyi pada 2 Desember 2015. Aung Hlaing mengambil alih kepemimpinan militer pada 2011 ketika Myanmar tengah dalam masa transisi menuju negara demokrasi. Para diplomat di Yangon mengatakan bahwa dengan dimulainya masa jabatan pertama Suu Kyi pada 2016, Min Aung Hlaing berubah dari tentara pendiam menjadi politikus dan tokoh masyarakat. REUTERS/Soe Zeya Tun
Di Perserikatan Bangsa-bangsa, Min Aung Hlaing ditetapkan sebagai tersangka. Ia dianggap bertanggungjawab atas insiden Rohingya dan bakal dituntut begitu masa jabatannya berakhir. Tak lama setelah itu, berbagai negara menyusul menjatuhkan sanksi kepada Min Aung Hlaing dan orang-orang di lingkarannya.
Hukuman-hukuman itu satu per satu membuat pengaruh Militer Myanmar keropos. Puncaknya, pada Pemilu 2020, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) bentukan Aung San Suu Kyi menang telak atas partai afiliasi militer, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP).
Kudeta Myanmar adalah langkah pasrah dari Min Aung Hlaing dan militer Myanmar. Dengan cara biasa, sulit bagi mereka untuk kembali memimpin Myanmar. Mereka sadar bahwa ketika mereka memimpin pun situasinya tak lebih baik. Pertanyaannya tinggal satu, kapan Min Aung Hlaing dan Militer Myanmar akan menyerah.
Meski pengaruhnya mulai tumpul, hal itu tidak membuat Militer Myanmar kemudian tidak berbahaya. Dengan persenjataan yang mereka miliki, mereka masih bisa melakukan hal-hal tak terduga. Namun, dengan PBB sudah membidik Min Aung Hlain untuk kejahatan kemanusiaan, maka kecil kemungkinan Myanmar akan terang-terangan melakukan pembantaian terhadap warganya sendiri.
Militer Myanmar memilih kembali mengancam warga untuk tidak melanjutkan perlawanan. Jika hal itu masih berlanjut, Militer Myanmar berkata mereka tidak bisa menjamin warga akan seterusnya selamat. Namun, seperti ditulis hari ini, warga masih berdemonstrasi. Bahkan, mereka berdemo di depan Kudebes Indonesia di Yangon yang sempat dikabarkan mendukung pemilu baru seperti keinginan junta.
ISTMAN MP
