Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Militer Myanmar Sudah Lama Terdesak Sebelum Sanksi dan Pemberontakan Sipil

image-gnews
Logo Te.co Blank
Logo Te.co Blank
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tekanan terhadap junta Militer Myanmar meningkat. Dalam waktu kurang dari sepekan, berbagai negara di barat beramai-ramai menjatuhkan sanksi kepada mereka. Harapannya, hal itu bisa mendesak mereka untuk mengakhiri kudeta yang masih berlangsung.

Pada Jumat pekan lalu, misalnya, Inggris menjatuhkan sanksi ekonomi dan personal terhadap tiga jenderal di Myanmar. Mereka adalah Menteri Pertahanan Mya Tun Oo, Menteri Dalam Negeri Soe Htut, dan Deputi Menteri Dalam Negeri Than Hlaing. Dengan sanksi tersebut, ketiganya tidak lagi bisa mengakses aset mereka di Inggris maupun berkunjung ke sana.

Pihak terbaru yang menjatuhkan sanksi kepada Myanmar adalah Uni Eropa. Keputusan diambil pada Senin kemarin oleh menteri-menteri luar negeri Eropa. Bentuk sanksinya tidak jauh berbeda, sanksi ekonomi dan personal terhadap militer Myanmar. Namun, Uni Eropa memastikan kerjasama dagang tidak akan dihentikan karena berdampak langsung ke warga.

"Kami sepakat secara politik untuk memberikan sanksi kepada pejabat-pejabat militer yang bertanggungjawab atas kudeta Myanmar," ujar Kepala Kebijakan Publik Uni Eropa, Josep Borrell, Selasa, 23 Februari 2021.

Dengan bergabungnya Uni Eropa, junta militer Myanmar dalam posisi yang kian terdesak. Total sudah ada Amerika, Kanada, Inggris, Uni Eropa, serta Selandia Baru yang menghajar Myanmar dengan sanksi. Hal itu belum menghitung Gerakan Pemberontakan Sipil inisiatif rakyat yang kian solid menggelar unjuk rasa.

Per hari ini, hampir sebulan warga Myanmar berunjuk rasa atas nama Gerakan Pemberontakan Sipil. Mereka 'menguasai' berbagai kota besar di Myanmar, mengajak berbagai elemen masyarakat untuk mogok kerja atau melawan junta militer. Penangkapan terhadap 500 aktivis dan pembunuhan 3 demonstran oleh Militer Myanmar tidak menghentikan mereka, malah membuat aksinya menggila.

Tumpulnya Militer Myanmar dalam membangun teror di antara warga sebenarnya bukan gejala baru. Gejala itu sudah lama dan secara gradual memburuk. Kudeta Myanmar adalah upaya mereka untuk memastikan pengaruhnya tidak hilang, namun sejauh ini kenyataan berkata beda.

Gejala mulai tumpulnya Militer Myanmar bisa ditarik mundur ke periode 2017-2018. Pada periode itu, Militer Myanmar terlibat dalam pembantaian etnis Rohingya. Korban berjatuhan dan mereka yang tersisa kabur, mengungsi di berbagai wilayah tanpa nasib yang jelas. Dampaknya kepada militer Myanmar, mereka "dipersekusi".

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Salah satu bentuknya, berbagai media sosial beramai-ramai memblokir akun para pejabat Militer Myanmar, termasuk Min Aung Hlaing, di tahun 2018. Alhasil, mereka tidak bisa lagi membangun pengaruh lewat disinformasi dan propaganda yang selama ini disebarkan secara terkoordinir via media sosial.

Foto Min Aung Hlaing bersama Aung San Suu Kyi pada 2 Desember 2015. Aung Hlaing mengambil alih kepemimpinan militer pada 2011 ketika Myanmar tengah dalam masa transisi menuju negara demokrasi. Para diplomat di Yangon mengatakan bahwa dengan dimulainya masa jabatan pertama Suu Kyi pada 2016, Min Aung Hlaing berubah dari tentara pendiam menjadi politikus dan tokoh masyarakat. REUTERS/Soe Zeya Tun

Di Perserikatan Bangsa-bangsa, Min Aung Hlaing ditetapkan sebagai tersangka. Ia dianggap bertanggungjawab atas insiden Rohingya dan bakal dituntut begitu masa jabatannya berakhir. Tak lama setelah itu, berbagai negara menyusul menjatuhkan sanksi kepada Min Aung Hlaing dan orang-orang di lingkarannya.

Hukuman-hukuman itu satu per satu membuat pengaruh Militer Myanmar keropos. Puncaknya, pada Pemilu 2020, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) bentukan Aung San Suu Kyi menang telak atas partai afiliasi militer, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP).

Kudeta Myanmar adalah langkah pasrah dari Min Aung Hlaing dan militer Myanmar. Dengan cara biasa, sulit bagi mereka untuk kembali memimpin Myanmar. Mereka sadar bahwa ketika mereka memimpin pun situasinya tak lebih baik. Pertanyaannya tinggal satu, kapan Min Aung Hlaing dan Militer Myanmar akan menyerah.

Meski pengaruhnya mulai tumpul, hal itu tidak membuat Militer Myanmar kemudian tidak berbahaya. Dengan persenjataan yang mereka miliki, mereka masih bisa melakukan hal-hal tak terduga. Namun, dengan PBB sudah membidik Min Aung Hlain untuk kejahatan kemanusiaan, maka kecil kemungkinan Myanmar akan terang-terangan melakukan pembantaian terhadap warganya sendiri.

Militer Myanmar memilih kembali mengancam warga untuk tidak melanjutkan perlawanan. Jika hal itu masih berlanjut, Militer Myanmar berkata mereka tidak bisa menjamin warga akan seterusnya selamat. Namun, seperti ditulis hari ini, warga masih berdemonstrasi. Bahkan, mereka berdemo di depan Kudebes Indonesia di Yangon yang sempat dikabarkan mendukung pemilu baru seperti keinginan junta. 


ISTMAN MP

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Ridwan Kamil saat meninjau proyek Tol IKN seksi 3A di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 1 November 2023. Tol IKN yang menghubungkan Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan jarak 57 kilometer itu telah mencapai progres 55 persen. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

Ridwan Kamil pernah ingatkan Jokowi, IKN harus layak huni dan manusiawi jangan sampai gagal seperti pemindahan ibu kota baru di beberapa negara.


Ditunjuk Jokowi Jadi Kurator IKN, Ridwan Kamil Belajar dari Kegagalan Malaysia dan Myanmar

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 3 November 2023. Mensesneg Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN, dan Ridwan Kamil turut serta dalam obrolan pagi di tengah rindang pepohonan IKN tersebut. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ditunjuk Jokowi Jadi Kurator IKN, Ridwan Kamil Belajar dari Kegagalan Malaysia dan Myanmar

Ridwan Kamil mengatakan bahwa IKN harus menjadi kota yang layak huni dan manusiawi, menghindari terulangnya kegagalan Malaysia dan Myanmar


Profil Myanmar, negara yang terletak paling utara di ASEAN

13 hari lalu

Myanmar/Unsplash
Profil Myanmar, negara yang terletak paling utara di ASEAN

Profil Myanmar yang merupakan negara kawasan Asia Tenggara yang terletak di utara sebagai anggota ASEAN.


Komisi Tinggi HAM PBB: Akses Junta Myanmar terhadap Senjata dan Uang Harus Diputus

17 hari lalu

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk berbicara saat konferensi pers di Amman, Yordania 10 November 2023. REUTERS/Alaa Al Sukhni
Komisi Tinggi HAM PBB: Akses Junta Myanmar terhadap Senjata dan Uang Harus Diputus

Komisi Tinggi HAM PBB menyoroti isu yang masih berlangsung di Myanmar, yaitu kekuasaan junta Myanmar dan persekusi etnis Rohingya.


Pakar PBB: Junta Myanmar Ancam Warga Sipil dengan Berlakukan Wajib Militer

26 hari lalu

Tentara berdiri di samping kendaraan militer ketika orang-orang berkumpul untuk memprotes kudeta militer, di Yangon, Myanmar, 15 Februari 2021. REUTERS/Stringer/File Photo
Pakar PBB: Junta Myanmar Ancam Warga Sipil dengan Berlakukan Wajib Militer

Pakar PBB menyebut junta Myanmar menjadi ancaman yang lebih besar bagi warga sipil, setelah negara tersebut memberlakukan wajib militer


AS Dakwa Bos Yakuza Jepang atas Dugaan Penyelundupan Bahan Nuklir ke Iran

26 hari lalu

Takeshi Ebisawa berpose dengan peluncur roket saat pertemuan dengan seorang informan dan dua petugas polisi Denmark yang menyamar di sebuah gudang di Kopenhagen, Denmark 3 Februari 2021. U.S. Magistrate Judge/Southern District of New York/Handout via REUTERS
AS Dakwa Bos Yakuza Jepang atas Dugaan Penyelundupan Bahan Nuklir ke Iran

Terdakwa bos Yakuza Jepang, Takeshi Ebisawa, membeli bahan uranium dari Myanmar dan menjualnya ke agen rahasia AS.


Ribuan Orang Tinggalkan Myanmar, Rela Tidur di Depan Kedutaan

28 hari lalu

Tentara berdiri di samping kendaraan militer ketika orang-orang berkumpul untuk memprotes kudeta militer, di Yangon, Myanmar, 15 Februari 2021. REUTERS/Stringer/File Photo
Ribuan Orang Tinggalkan Myanmar, Rela Tidur di Depan Kedutaan

Ribuan pemuda dari Myanmar berusaha meninggalkan negara itu untuk menghindari wajib militer.


Junta Myanmar Terapkan Wajib Militer untuk Remaja 18 Tahun Mulai April

33 hari lalu

Tentara berdiri di samping kendaraan militer ketika orang-orang berkumpul untuk memprotes kudeta militer, di Yangon, Myanmar, 15 Februari 2021. REUTERS/Stringer/File Photo
Junta Myanmar Terapkan Wajib Militer untuk Remaja 18 Tahun Mulai April

Remaja usia 18 tahun ke atas akan menjalani wajib militer di Myanmar mulai April.


Junta Myanmar Umumkan Wajib Militer bagi Warga Sipil

37 hari lalu

Tentara berdiri di samping kendaraan militer ketika orang-orang berkumpul untuk memprotes kudeta militer, di Yangon, Myanmar, 15 Februari 2021. REUTERS/Stringer/File Photo
Junta Myanmar Umumkan Wajib Militer bagi Warga Sipil

Junta Myanmar mulai memberlakukan wajib militer bagi semua warga sipil di Myanmar pada batas usia tertentu.


Menlu Retno Sebut RI Banyak Bahas Bantuan ke Myanmar dengan Thailand

41 hari lalu

Menlu Retno Marsudi. TEMPO/Nabilla Azzahra
Menlu Retno Sebut RI Banyak Bahas Bantuan ke Myanmar dengan Thailand

Menlu Retno menyatakan penyelesaian krisis Myanmar bagaimanapun masih mengacu pada solusi damai konsensus lima poin (5PC) ASEAN.