Perpanjangan PPKM
Belum turunnya kasus Covid-19 di Indonesia membuat pemerintah menetapkan kembali PPKM.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto resmi mengumumkan bahwa PPKM diperpanjang selama dua pekan ke depan terhitung mulai 26 Januari - 8 Februari 2021.
“Berdasarkan evaluasi, bapak presiden meminta PPKM ini dilakukan dari 26 Februari-8 Februari 2021," ujar Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Kamis, 21 Januari 2021.
Airlangga mengatakan ada perubahan kebijakan dalam perpanjangan PPKM. Jam operasional mal yang sebelumnya sampai pukul 19.00 WIB kini diperpanjang menjadi pukul 20.00 WIB.
Menurut Airlangga, kebijakan lain yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 terkait aturan teknis PPKM Jawa-Bali, seperti penerapan 75 persen bekerja dari rumah, kegiatan belajar dan mengajar secara online, serta pembatasan kapasitas rumah ibadah hingga 50 persen tetap sama.
Menanggapi hal ini epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menyebut substansi kebijakan harus memuat pengetatan kegiatan masyarakat, bukan hanya di namanya saja. “Harusnya diperpendek, bukan diperpanjang. Jadi siapa yang mau memperketat protokol kesehatan di masyarakat saat ini,” ucap dia.
Tri mengatakan Pemprov DKI harus berani menabrak kebijakan perpanjangan jam operasional mal di tengah PSBB ketat lantaran kondisi Covid-19 di Ibu Kota yang semakin mengkhawatirkan. Tri mencontohkan kondisi fasilitas kesehatan penampung pasien Covid-19 yang kini telah di ambang batas.
Menurut dia, perekonomian akan pulih dengan sendirinya manakala permasalahan kesehatan saat ini sudah teratasi. “Saya lakukan ini demi rakyat saya. Dari pada mereka mati, lebih baik mereka miskin. Begitu seharusnya,” ucap Tri menggambarkan sikap yang seharusnya diambil oleh pemerintah daerah, termasuk DKI Jakarta.
Tri juga mengingatkan pemerintah, pada perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah perlu mengevaluasi perihal pelacakan atau contact tracing dari kasus-kasus Covid-19 yang ditemukan.
Menurut dia, hasil pelacakan itu dapat menjadi dasar pemerintah mengambil kebijakan dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19.
Wagub DKI Ahmad Riza Patria mengatakan Pemerintah Jakarta mendukung kebijakan perpanjangan PPKM tersebut. Alasannya, hingga saat ini angka penambahan kasus positif Covid-19 masih tinggi. Ia mengatakan perpanjangan PPKM diambil oleh pemerintah pusat berdasarkan data dan fakta. “Gubernur tentu akan memberikan dukungan penuh,” ucap dia pada 20 Januari 2021.
Anggota Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan, perlu ada kebijakan yang berlaku umum dan seragam terkait PPKM. Menurut Gilbert, PPKM yang sudah diterapkan hampir dua pekan belum dapat menurunkan angka kasus positif Covid-19 di kawasan Jawa-Bali. “Seperti halnya PSBB yang gagal karena pengawasan yang kurang, dalam pelaksanaan PPKM ini juga terlihat pengawasan kurang dan masyarakat abai,” ujar dia, Jumat, 22 Januari 2021.
Gilbert mengatakan kondisi psikologis masyarakat yang sudah jenuh di tengah pandemi ini kurang diperhitungkan. Menurut dia, perlu ada ketegasan dan pengawasan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan konsisten.
Tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lapangan yang kurang baik secara jumlah maupun pelibatannya, kata dia, perlu diantisipasi dan diatasi. “Masih ada tenaga jumantik, ibu-ibu dasawisma, karang taruna, dan tenaga lain yang bisa diberdayakan sebagai tenaga pengawas lapangan,” kata Gilbert.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, Pemprov DKI Jakarta perlu memperketat pengawasan penerapan protokol kesehatan di tengah PPKM. Razia masker di titik yang berpotensi menjadi kerumunan, kata dia, perlu diintensifkan.
Gugus Tugas Covid-19 di tingkat RT dan RW, menurut dia, perlu lebih diberdayakan untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan di level perkampungan. Selain itu, ia juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membantu penderita Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri di rumah lantaran tak tertampung baik di rumah sakit maupun fasilitas yang dijadikan tempat isolasi.
Mujiyono mengatakan dirinya merasa Pemprov perlu membangun kembali kewaspadaan masyarakat terkait pandemi Covid-19. “Apa lagi ada kecenderungan masyarakat menjadi abai menerapkan protokol kesehatan setelah adanya rencana program vaksinasi dari pemerintah,” kata dia saat Tempo hubungi.
ADAM PRIREZA | IMAM HAMDI | M KURNIANTO| DEWI NURITA
