Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Catatan Merah Calon Kapolri Listyo Sigit

image-gnews
Logo Te.co Blank
Logo Te.co Blank
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pihak mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memilih Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian RI atau Kapolri.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) melihat Bareskrim di bawah Listyo gagal mengungkap aktor intelektual insiden penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Polri juga dianggap tak adil dalam menegakkan hukum terhadap anggotanya yang terbukti bersalah.

"Kegagalan tersebut merupakan tanggung jawab Listyo Sigit Prabowo selaku Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, oleh karena itu pilihan calon tunggal kapolri oleh presiden patut dipertanyakan," ujar Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti dalam diskusi daring pada 14 Januari 2021.

Mengamini KontraS, Pengamat Kepolisian, Bambang Rukminto, menilai tak ada yang istimewa dari rekam jejak karir Sigit. Ia bahkan menyebut bahwa sudah ada rahasia umum jika terpilihnya Sigit adalah berkat kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo. Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 itu sempat jadi ajudan Jokowi pada 2014.

Kedekatan keduanya diketahui sudah terjadi sejak sama-sama berdinas di Solo. Saat itu, Sigit menjabat Kapolres Surakarta dan Jokowi menjabat Wali Kota Solo.

"Artinya apa? Upaya untuk membangun merit sistem dan profesionalisme dalam organisasi Polri sudah benar-benar dikacaukan dengan keputusan presiden yang menunjuk orang dekatnya," kata Bambang saat dihubungi pada 15 Januari 2021.

Bambang melihat, keputusan Jokowi itu juga telah membuat gusar internal Polri. Sebab, Jokowi telah mengambil keputusan dengan memotong generasi. Bahkan ini sudah kali kedua, setelah mengangkat Jenderal (Purn) Tito Karnavian terdahulu.

"Dua kali keputusan memotong generasi tentu saja membuat gusar internal Polri. Bahwa kultur yang baik, di mana hubungan senior dan junior itu tetap ada dan harus dijaga," ucap dia.

Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil, mengatakan Sigit harus membuktikan bahwa dia bukan dipilih karena dekat dengan presiden belaka. Salah satu pekerjaan rumah Sigit adalah meningkatkan kepercayaan publik kepada Polri.

Misalnya dengan melarang tegas penggunaan diskresi yang sewenang-wenang. Berdasarkan catatan KontraS, penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan anggota Polri menjadi pekerjaan rumah bagi kapolri baru.

Koordinator Kontras Fatia berharap, Kapolri yang baru dapat menindak anggota-anggota Polri yang bertindak sewenang-wenang.

"Siapapun yang menjadi kapolri nanti, memiliki sebuah tanggung jawab dan PR yang cukup besar untuk berani melakukan evaluasi secara keseluruhan, untuk berani menindak para anggota kepolisian melakukan tindakan sewenang-wenang," kata Fatia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tindakan sewenang-wenang yang dimaksud adalah kasus-kasus penyiksaan, penembakan, serta penahanan dan penangkapan yang dilakukan kepolisian tanpa mengedepankan asas praduga tak bersalah. Fatia menuturkan, berdasarkan catatan Kontras pada 4 tahun terakhir, aparat kepolisian merupakan aktor dominan dalam pelanggaran HAM di Indonesia.

Selain itu, di bawah kepemimpinan Sigit kelak, Polri diharapkan dapat memberikan sanksi tegas dan adil kepada oknum anggota yang menjadi pelaku pelanggaran HAM. Sebab, selama ini, KontraS melihat, pembiaran terhadap kekerasan tersebut ilegitimasi dengan minimnya mekanisme pengawasan, baik secara internal maupun eksternal.

Temuan KontraS ihwal kekerasan kembali diingatkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi, mencatat, pada 2020, terdapat 13 permohonan perlindungan perkara penyiksaan, sementara di 2019 lebih tinggi dengan 24 permohonan.

“Peristiwa terakhir yang menarik perhatian, dikenal dengan Peristiwa KM 50, yang menewaskan 6 orang laskar FPI. Rekomendasi Komnas HAM meminta agar peristiwa itu diproses dalam mekanisme peradilan umum pidana. Sebaiknya Kapolri mencontoh KSAD yang dengan tegas memproses hukum oknum TNI di Peristiwa Intan Jaya,” ujar Edwin pada 17 Januari 2021.

Menurut Edwin, umumnya kasus penyiksaan diselesaikan dengan mekanisme internal etik/disiplin dibandingkan proses peradilan pidana. “Publik mempertanyakan, equality before the law dan efek jeranya. Memang, penyiksaan masih memiliki problem regulasi karena tidak ada di KUHP sehingga disamakan dengan penganiayaan,” tutur Edwin.

Catatan kedua LPSK adalah mengenai penanganan kasus penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Menurut Edwin, catatan yang menjadi sorotan dalam perkara ini adalah sikap imparsialitas polisi dalam menindak pelaku tanpa memandang afiliasi politik. “Yang sering muncul menjadi pertanyaan publik atas perkara ini ialah, sejauh mana Polri bertindak imparsial tanpa melihat afiliasi politik dari para pelakunya,” tutur Edwin.

Ketiga, yaitu cara polisi mengedepankan restorative justice. Dia mengatakan penjara sudah penuh. Situasi tersebut, kata dia, membuat polisi harus menggunakan pendekatan restorative justice sebagai penyelesaian tindak pidana.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengatakan Listyo Sigit harus melanjutkan reformasi kultural Polri. Apalagi Poengky mengatakan masyarakat masih melihat adanya anggota yang melakukan kekerasan berlebihan, arogan dan bergaya hidup mewah.

"Hal tersebut harus dikoreksi. Ada Peraturan-Peraturan Kapolri tentang HAM, LHKPN, barang mewah, yang harus dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh anggota Polri," kata Poengky.

Baca juga: Pilih Listyo Jadi Calon Kapolri, Jokowi Disebut Sedang Membangun Bargaining Politik

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Marhan Harahap Wafat Saat Jokowi Kunker ke Sumatra Utara, Begini Respons Istana dan Paspampres

57 menit lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. ANTARA/Andi Firdaus
Marhan Harahap Wafat Saat Jokowi Kunker ke Sumatra Utara, Begini Respons Istana dan Paspampres

Istana dan Paspampres merespons soal wafatnya Marhan Harahap saat Jokowi melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Sumatra Utara.


Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebut Golkar setidaknya dapat jatah minimal 5 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Apa kata Gerindra.


Inilah Daftar 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) Baru yang Disetujui Presiden Jokowi pada 2024

1 jam lalu

Presiden Jokowi (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) dan Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin (kanan) menyampaikan pidato saat peresmian pabrik minyak goreng merah di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis, 14 Maret 2024. ANTARA/Yudi Manar
Inilah Daftar 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) Baru yang Disetujui Presiden Jokowi pada 2024

Presiden Jokowi menambah 14 PSN baru untuk tahun ini. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat.


Pemerintahan Jokowi Selesaikan 195 PSN Senilai Rp1.519 T, Tahun Ini Tambah 14

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi sambutan usai meresmikan pembangunan pabrik Smelter PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin, 27 Desember 2021. Pembangunan smelter milik PT. VDNI merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi di kawasan tersebut mencapai Rp47 triliun dan sampai saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 16.515 orang. ANTARA FOTO/Jojon
Pemerintahan Jokowi Selesaikan 195 PSN Senilai Rp1.519 T, Tahun Ini Tambah 14

Pemerintahan Jokowi mencatat 195 PSN selesai hingga Februari 2024 senilai Rp1.519 triliun. Sebanyak 77 dalam penyelesaian dan tambah 14 tahun ini


Istana Tanggapi soal Isu Jokowi Masuk Golkar

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menaiki mobil listrik golf buggy di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/HO-Partai Golkar)
Istana Tanggapi soal Isu Jokowi Masuk Golkar

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana Jokowi fokus bekerja untuk memimpin jalannya pemerintahan.


Perebutan Spanduk Protes Emak-emak di Depan Jokowi, Apa Kata Paspampres?

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan seniman Reog Ponorogo saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di Alun-alun Ponorogo, Jawa Timur, Jumat 4 Januari 2019. Dalam kunjungan kerjanya di Ponorogo, Presiden Joko Widodo meninjau proyek pembangunan Waduk Bendo dan menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat. ANTARA FOTO/Siswowidodo
Perebutan Spanduk Protes Emak-emak di Depan Jokowi, Apa Kata Paspampres?

Beredar video viral yang diduga anggota Paspampres merebut spanduk protes emak-emak saat kunjungan Jokowi di Sumut. Apa kata Paspampres?


Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

1 jam lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

3 jam lalu

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

Berdasar V-Dem Democracy Index 2024, Faisal Basri sebut Jokowi membuat indeks demokrasi mendekati nol, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste.


Keppres Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

4 jam lalu

Cyrus Ashkon Margono. (Instagaram/@cmargono)
Keppres Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

Pemain keturunan Cyrus Margono tinggal melaksanakan pengambilan sumpah untuk kemudian resmi menjadi WNI.


Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

13 jam lalu

Logo PBB terlihat di jendela di lorong kosong di markas besar PBB selama debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB ke-75 di New York, AS, 21 September 2020. REUTERS/Mike Segar
Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

Seorang anggota Komite HAM PBB yakni CCPR Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan keterlibatan atau cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024.