Di Balik Kelambanan Eropa Mengesahkan Vaksin COVID-19 Pfizer

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Logo Te.co Blank

    Logo Te.co Blank

    TEMPO.CO, Jakarta - Gelombang vaksinasi COVID-19 telah dimulai di berbagai negara. Hal itu menyusul disahkannya vaksin COVID-19 garapan Pfizer dan perusahaan Jerman, BioNTech.

    Inggris menjadi pelopornya, lebih dulu mengesahkan vaksin tersebut pada awal Desember lalu di saat negara-negara lain bahkan belum mulai mengkajinya. Tak lama setelah itu, negara-negara lain mulai menyusul langkah Inggris mulai dari Bahrain, Kanada, hingga yang terbaru adalah Amerika di mana memulai vaksinasi COVID-19 pada Senin kemarin.

    Di permukaan, pengesahan tersebut terkesan tanpa masalah. Bahrain, Kanada, hingga Amerika dengan cepat mengesahkan vaksin yang efektivitasnya diklaim 95 persen tersebut. Namun, jika ditilik lebih jauh pengesahannya menimbulkan pro dan kontra. Beberapa menganggap negara-negara tersebut terlalu terburu-buru dan oportunis dalam mengesahkan vaksin COVID-19 dari Pfizer.

    Seorang petugas memegang vaksin Covid-19 Pfizer di Rumah sakit The University of Louisville di Louisville, Kentucky, 14 Desember 2020. Petugas kesehatan dan warga lanjut usia di fasilitas panti jompo akan menjadi penerima prioritas dari gelombang pertama 2,9 juta suntikan vaksin Covid-19. REUTERS/Bryan Woolston

    Uni Eropa termasuk yang mempertanyakan pengesahan cepat vaksin COVID-19 tersebut. Menurut Agensi Obat-obatan Eropa, ada berbagai faktor yang membuat mereka tidak yakin untuk segera mengesahkan vaksin yang ironisnya juga dibuat oleh perusahaan Eropa itu (BioNTech). Salah satu di antaranya adalah data-data uji klinis yang dirasa mereka masih kurang lengkap. Di sisi lain, mereka juga harus menyakinkan warga dulu bahwa vaksin yang dihadirkan benar-benar aman.

    Keputusan itu membuat Uni Eropa ketinggalan jauh dibandingkan Inggris dan Amerika dalam hal pengesahan vaksin COVID-19 Pfizer. Di saat Inggris dan Amerika sudah bergerak cepat mendistribusikan ratusan ribu hingga jutaan vaksin ke berbagai kota, Uni Eropa sibuk mengatur lockdown sembari menunggu kajian vaksin COVID-19 Pfizer oleh badan regulatornya. Mereka menargetkan kajian usai di akhir Desember dan vaksinasi dimulai tahun depan.

    Kekhawatiran Uni Eropa berdasar. Dalam sejarah vaksinasi, tidak pernah proses tersebut sepenuhnya bebas dari masalah. Dan, saat ini, warga juga lebih skeptis dengan yang namanya vaksin, bahkan beberapa di antaranya anti, sehingga Uni Eropa harus bisa menyakinkan bahwa vaksin yang mereka sediakan aman.

    "Hanya butuh satu kasus efek samping dan hal itu akan mengganggu keseluruhan program vaksinasi. Pengesahan secara terburu-buru adalah resep untuk kekacauan," ujar Kanselir Jerman, Angela Merkel, dikutip dari CNN, pada September lalu.

    Orang-orang mengenakan masker saat membawa tas belanja setelah berbelanja Natal di jalan perbelanjaan utama Cologne yang ramai, Hohe Strasse (High Street), selama penyebaran pandemi virus corona (COVID-19) di Cologne, Jerman, 12 Desember 2020. [REUTERS / Wolfgang Rattay]

    Benar saja, belum ada sehari sejak vaksin COVID-19 Pfizer mulai dipergunakan di Inggris, kasus efek samping sudah muncul. Dua penerima vaksin di sana menderita reaksi alergi yang cukup keras. Walau keduanya berhasil diselamatkan dari reaksi yang lebih parah, hal itu mendorong otoritas Inggris untuk mengubah protokol vaksinasinya, melarang warga dengan rekam jejak alergi untuk ikut program tersebut.

    "Siapapun dengan rekam jejak anaphylaxis terhadap vaksin, obat-obatan, ataupun makanan sebaiknya tidak menerima vaksin Pfizer BioNTECH," ujar Agensi Regulator Obat-obatan Inggris, June Raine, pekan lalu sebagaimana dikutip dari Reuters.

    Seperti dikatakan sebelumnya, kasus serupa tidak sekali dalam sejarah vaksinasi. Di tahun 1955, Cutter Labs, yang mengembangkan vaksin polio, tanpa sengaja mengikutkan virus polio yang hidup dalam dosis yang mereka distribusikan. Alih-alih mencegah wabah, vaksin itu malah membuat wabah baru. Dalam hitungan hari, setelah 200 ribu anak divaksin, program itu dibatalkan hingga dipastikan tak ada masalah.

    Kurang lebih ada 40 ribu anak yang terdampak akibat kesalahan tersebut. Beberapa menderita gejala ringan, ratusan menderita gejala berat seperti kelumpuhan. Mereka yang meninggal ada 10 orang.

    "Pemerintah Amerika menghentikan program tersebut untuk mengidentifikasi apa yang salah," ujar Direktur Pusat Kajian Sejarah Obat-obatan University of Michigan, Howard Markel, dikutip dari CNN.

    Dengan pengembangan dan distribusi yang serba dikebut tahun ini, tak mengherankan apabila kesalahan bisa terjadi. Uni Eropa tahu bahwa Inggris dan Amerika mengesahkan dengan cepat atas dasar situasi gawat darurat. Namun, menurut mereka, tidak ada salahnya bersabar daripada menyebabkan masalah yang lebih buruk dan membuat warga semakin ragu untuk divaksin.

    Margaret Keenan, 90 tahun, saat disuntikan vaksin COVID-19 Pfizer/BioNtech di University Hospital, Coventry, Inggris, 8 Desember 2020. Britain December 8, 2020. Margaret Keenan menjadi orang pertama di dunia yang menerima vaksin COVID-19 Pfizer/BioNtech. Jacob King/Pool via REUTERS

    Warga Eropa, menurut survei dari Nature Medicine, termasuk yang paling skeptis dalam hal menerima vaksin COVID-19. Mereka tidak akan mau divaksin kalau belum ada jaminan aman. Sebagai contoh, di Prancis, 59 persen warganya memilih menunggu pengumuman vaksin aman dulu. Hal senada berlaku di Polandia di mana 56 persen warganya juga ingin menunggu kepastian keamanan vaksin dulu.

    Hasil survei dari Nature Medicine itu sejalan dengan hasil survei Ipsos, World Economic Forum, Wellcome Trust, dan Vaccine Confidence Project. Dalam survei mereka, dikatakan bahwa semakin maju perekonomian sebuah negara, maka akan semakin skeptis mereka terhadap program vaksin yang dikebut.

    Ketidakyakinan tersebut bukan bersumber pada terbatasnya informasi soal vaksin, tetapi lebih kepada persepsi warga terhadap pemerintah. Apalagi, mayoritas program vaksinasi dikontrol oleh pemerintah. Melihat banyak pemerintahan telat atau kelimpungan menangani pandemi COVID-19, tak ayal warga pun jadi ragu juga untuk mengikuti program mereka. Hal inilah yang ingin dihindari oleh Uni Eropa dengan memilih lamban mengesahkan vaksin COVID-19 Pfizer.

    "Jika kamu punya masalah dengan pemerintah atau tidak percaya dengan mereka dalam kapasitas tertentu karena merasa telah dimarginalkan, maka kamu akan berpikir dua kali untuk menerima vaksin yang mereka tetapkan, atur, dan wajibkan," ujar Heidi Larson, peneliti di Nature Medicine.

    Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, negara anggota Uni Eropa melonggarkan kebijakan vaksinasi mereka. Prancis, misalnya, tidak mewajibkan warga untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 jika ragu. Selain itu, beberapa program bantuan untuk usaha kecil menengah dibuat untuk memberi stimulus ekonomi kepada mereka. Nilainya ditaksir kurang lebih US$2,2 triliun.

    Amerika dan Inggris, yang cepat-cepat mengesahkan vaksin COVID-19 Pfizer, tahu pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi. Oleh karenanya, pada vaksinasi tahap awal, mereka mencoba menyakinkan bahwa vaksin COVID-19 Pfizer aman.

    "Saya tidak merasakan apapun yang berbeda dibanding vaksinasi lainnya. Saya merasa bersyukur, lega, menyakini pemulihan akan datang...Saya ingin menyakinkan publik Amerika bahwa vaksinasi COVID-19 ini aman," ujar Sandra Lindsay, penerima pertama vaksin COVID-19 di Amerika.

    ISTMAN MP | REUTERS | CNN | NATURE MEDICINE

    https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-britain-vaccine/uk-issues-anaphylaxis-warning-on-pfizer-vaccine-after-adverse-reactions-idUSKBN28J1DX

    https://edition.cnn.com/2020/09/01/health/eua-coronavirus-vaccine-history/index.html

    https://www.nature.com/articles/s41591-020-1124-9


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.