Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PSBB Ketat Lagi Demi Wabah Laksana Air Bah

Reporter

image-gnews
Logo Te.co Blank
Logo Te.co Blank
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seusai menggelar rapat daring bersama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Gubernur DKI Anies Baswedan mengumumkan secara tertulis memperpanjang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB selama 14 hari hingga 11 Oktober 2020. Pembatasan sosial jilid II telah diterapkan di Ibu Kota sejak 14 September kemarin.

"Menko Marves juga menyetujui perpanjangan otomatis PSBB DKI Jakarta selama dua minggu,” ujar Anies dalam keterangan tertulisnya, Kamis 24 September 2020.

Dalam rapat koordinasi tentang antisipasi perkembangan kasus Covid-19 di Jabodetabek itu, Luhut menunjukkan data bahwa DKI Jakarta telah melandai dan terkendali, tetapi kawasan Bodetabek masih meningkat, sehingga perlu penyelarasan langkah-langkah kebijakan.

Anies Baswedan menuturkan melandainya kasus Covid-19 terlihat dari grafik penularan wabah ini dari perbandingan sebelum dan setelah pemerintah kembali mengetatkan pembatasan sosial. Sebelum penerapan pembatasan sosial yang ketat pada periode 30 Agustus sampai 11 September, kata Anies, terjadi peningkatan kasus positif dan kasus aktif secara pesat. Kasus aktif bahkan bertambah 3.864 kasus atau 49 persen hanya dalam 12 hari.

Lonjakan kasus aktif yang begitu tinggi itu yang membuat Pemerintah DKI menarik rem darurat dengan mengetatkan PSBB untuk mengurangi beban fasilitas kesehatan mulai 14 September kemarin. Setelah 12 hari keputusan menarik rem darurat itu peningkatan kasus positif dan kasus aktif masih terjadi, tapi grafik penularan menunjukkan pelambatan. Selama 12 hari dari 12-23 September terjadi penambahan 1.453 kasus aktif dengan persentase 12 persen.

Pelandaian penambahan kasus positif harian sejak pengetatan PSBB juga tampak pada grafik kasus berdasarkan tanggal penularan dan pada nilai Rt atau reproduksi virus. Pada awal September, nilai Rt Jakarta adalah 1,14 dan saat ini berkurang menjadi 1,10. Artinya, 100 orang berpotensi menularkan virus kepada 110 orang lainnya.

"Pelandaian grafik kasus aktif bukanlah tujuan akhir,” kata Anies. Semua masih harus terus bekerja bersama untuk memutus mata rantai penularan. Pemerintah terus meningkatkan 3T dan warga perlu berada di rumah dulu. “Hanya bepergian bila perlu sekali dan terapkan 3M."

Menurut Anies, pemerintah harus melanjutkan pembatasan sosial jilid II ini, meski penularan Covid-19 mulai melandai. Tanpa pembatasan ketat dan dengan tingkat pengetesan tetap seperti saat ini, pertambahan kasus harian di Jakarta diprediksi akan mencapai 2.000 per hari pada pertengahan Oktober.

Jika PSBB tidak diterapkan, penambahan kasus aktif diperkirakan akan mencapai 20 ribu pada awal November. Saat ini jumlah kasus aktif di Jakarta sebanyak 12.232 pasien, baik yang menjalani isolasi mandiri dan yang dirawat di rumah sakit. "Peningkatan kasus masih terus perlu ditekan."

Tempo mencatat penambahan kasus Covid-19 pada periode 14-23 September 2020 mencapai 11.376 kasus. Artinya rata-rata per hari penambahan kasus selama PSBB jilid II ini mencapai 1.137 kasus.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan kondisi Ibu Kota belum aman sehingga kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB jilid II dilanjutkan lagi. "Jakarta belum aman. Harus tetap waspada dengan menerapkan PSBB," kata Widyastuti dalam diskusi online di Jakarta pada Kamis, 24 September 2020.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada awal September, kata dia, kasus aktif mencapai 9-10 ribu kasus. Di pengujung September ini telah meningkat hingga 13 ribu kasus aktif. "Kabar baiknya tingkat kesembuhan meningkat mencapai 77 persen."

Meski begitu, menurut Widyastuti, penularan Covid-19 di Ibu Kota memang telah menujukkan tanda awal pelambatan dengan rasio positif yang bertahan 12 persen selama sepekan terakhir. Pada awal pembatasan sosial kemarin, rasio positif terus melonjak hingga di atas 14 persen.

Ia mengimbau warga Jakarta meningkatkan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan 3M yaitu menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan karena kasus aktif Covid-19 di DKI masih tinggi. Selain itu, penularan wabah dianggap aman jika rasio positif telah berada di bawah 5 persen. "Tetap patuhi protokol 3M dan pemerintah akan terus tingkatkan 3T."

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan pemerintah mesti meningkatkan penegakan aturan untuk terus menekan penularan wabah ini. Menurut Politikus PDI Perjuangan itu, penularan Covid-19 masih tinggi karena mobilitas warga DKI dan sekitarnya yang masuk ke Ibu Kota masih padat. Bahkan, masih banyak warga yang tidak mengindahkan aturan protokol kesehatan.

“Kenyataanya ketika diberi pemahaman dan edukasi bukan makin membaik, tapi makin buruk Jakarta," ujarnya.

Prasetio menuturkan pemerintah telah mengusulkan Perda Penanggulangan Covid-19 ke DPRD. Saat ini Raperda Penanggulangan Covid-19 itu sedang dibahas.

Ia berkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Nana Sujana dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, untuk meminta dukungan pengawasan setelah perda disahkan. Jakarta, kata dia, butuh aturan dan implementasi yang kuat dari aturan itu. “Itu lah mengapa saya berkoordinasi dengan Bapak Kapolda dan Pangdam hari ini," kata tegas politikus PDI Perjuangan itu.

Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan perlu waktu untuk melihat efek pengetatan pembatasan sosial. Dari pengalaman pengetatan sebelumnya, baru tampak terjadi penurunan kasus harian Covid-19 setelah satu bulan PSBB diterapkan. "Tidak otomatis hari ini diketatkan, besok turun langsung, ya enggaklah. Mungkin dua minggu atau sebulan."

IMAM HAMDI | LANI DIANA | TAUFIQ SIDDIQf

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

2 jam lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.


William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

1 hari lalu

William Aditya Sarana. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya


Anies-Muhaimin Cuma Unggul di Dua Provinsi, Ini Perolehan Suaranya

2 hari lalu

Suasana rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2024. Pada hari ke-18 rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional Pemilu 2024, KPU telah mengesahkan perolehan suara nasional pada 32 provinsi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Anies-Muhaimin Cuma Unggul di Dua Provinsi, Ini Perolehan Suaranya

Komisi Pemilihan Umum telah mengesahkan rekapitulasi suara Pilpres 2024 di 32 provinsi. Pasangan Anies-Muhaimin unggul di Aceh dan Sumtera Barat.


Fakta Teranyar soal Peluang Anies Baswedan Maju di Pilkada DKI 2024

2 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Rasyid Baswedan diwawancara usai Salat Jumat di Masjid Dian Al Mahri atau Kubah Emas, Kecamatan Limo, Depok, Jumat, 15 Maret 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Fakta Teranyar soal Peluang Anies Baswedan Maju di Pilkada DKI 2024

Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan kembali digadang-gadang berpeluang maju Pilkada DKI 2024. Ini fakta teranyarnya.


DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

3 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi bersama Wakil Ketua DPRD Khoirudin, Rany Mauliani, Zita Anjani memimpin Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Rapimgab DPRD DKI Jakarta menentukan usulan nama calon pejabat Gubernur untuk menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang. Rapimgab yang dihadiri sembilan fraksi partai tersebut memutuskan tiga nama yang akan diserahkan kepada Mendagri dam Presiden. Ketiga nama tersebut yaitu Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan Bachtiar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.


Ditanya Hasil Rekapitulasi Pilpres 2024, Anies Singgung Intervensi Negara

3 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Rasyid Baswedan diwawancara usai Salat Jumat di Masjid Dian Al Mahri atau Kubah Emas, Kecamatan Limo, Depok, Jumat, 15 Maret 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Ditanya Hasil Rekapitulasi Pilpres 2024, Anies Singgung Intervensi Negara

Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar hanya menang di dua dari 29 provinsi yang telah merampung rekapitulasi suara Pilpres 2024.


Bekal PKS Menghadapi Pilkada Jakarta

3 hari lalu

Calon presiden Indonesia nomor urut 01, Anies Baswedan (tengah) didampingi Presiden Partai PKS Ahmad Syaikhu (kanan) saat memberikan pidato politik pada kampanye terbuka di Lapangan Mini Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin, 22 Januari 2024. Dalam pidatonya Anies meminta agar semua masyarakat yang ingin perubahan untuk memilih pasangan AMIN. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Bekal PKS Menghadapi Pilkada Jakarta

PKS dinilai memiliki peluang besar kembali menang di Pilkada Jakarta. Nama Anies, menguat menjadi kandidat yang bakal diusung PKS.


Tanggapi Luhut yang Sindir Pengkritik Pemerintah, Anies Baswedan Ingatkan Prinsip Demokrasi

3 hari lalu

Anies Baswedan saat melayat ke kediaman almarhum Habib Hasan bin Jafar Assegaf di Masjid Nurul Mustafa Center, Jalan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Depok, Rabu, 13 Maret 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Tanggapi Luhut yang Sindir Pengkritik Pemerintah, Anies Baswedan Ingatkan Prinsip Demokrasi

Anies Baswedan menanggapi Luhut soal pengkritik pemerintah. Menurut Anies, kritik seharusnya jadi proses pembelajaran dan bagian dari demokrasi.


DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

3 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.


Anies Baswedan Berharap RUU DKJ Selesaikan Problem di Jakarta

3 hari lalu

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan (tengah) saat takziah meninggalnya almarhum Habib Hasan Bin Jafar Assegaf di Masjid Nurul Musthofa Center, Depok, Jawa Barat, Rabu, 13 Maret 2024. Ulama yang juga pimpinan Majelis Nurul Musthofa, Habib Hasan Bin Jafar Assegaf meninggal dunia setelah beribadah shalat duha pada pukul 09.01 WIB di Depok Jabar. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Anies Baswedan Berharap RUU DKJ Selesaikan Problem di Jakarta

Anies Baswedan menekankan yang terpenting dari RUU DKJ adalah dapat menyelesaikan problematika yang ada di kawasan tersebut.