Mahasiswa Thailand Desak Reformasi Kekuasaan Militer dan Kerajaan

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • logo tempo

    logo tempo

    TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis mahasiswa Thailand, Parit Chiwarak, berjanji bakal menghadiri unjuk rasa besar pada akhir pekan pertengahan Agustus 2020.

    Saat itu, Chirawak baru saja dibebaskan setelah ditangkap sehari sebelumnya  saat menuju lokasi unjuk rasa di kawasan kampus.

    Polisi menangkapnya dengan tuduhan melakukan hasutan kepada publik untuk melawan negara dan Kerajaan Thailand.

    “Penangkapan saya tidak boleh sia-sia. Rakyat harus bicara lebih terbuka soal kerajaan," kata Penguin, nama panggilannya, di luar Gedung Pengadilan Kriminal di Ibu Kota Bangkok, Thailand, pada Sabtu, 15 Agustus 2020.

    Penguin melanjutkan,"Kita telah mengangkat batas. Dan tidak ada lagi pembatasan.” Pengadilan membebaskan dengan jaminan mahasiswa yang kuliah di Thammasat University.

    Salah satu dosennya di kampus itu yaitu Adisorn Chantharasuk menggunakan posisinya sebagai pejabat senior negara sebagai jaminan bahwa tokoh aktivis mahasiswa itu tidak akan melarikan diri.

    Bersama temannya sesama mahasiswa, Penguin, aktivis mahasiswa Panupong Jadnok, dan pengacara Hak Asasi Manusia, Arnon Nampa, menggalang upaya reformasi di Thailand. 

    Mereka aktif dalam kelompok Free Youth Movement dan United Front of Thammasat and Demonstration. Upaya mereka menggalang dukungan publik terlihat mulai membuahkan hasil pada Sabtu dan Ahad pekan lalu. 

    Demonstrasi besar dan damai, yang diikuti sekitar 40 -50 ribu mahasiswa dan masyarakat, berlangsung di Lapangan Sanam Luang, yang berada di seberang Kerajaan Thailand.

    Mereka mengangkat tiga tuntutan utama dalam unjuk rasa yang juga kerap berlangsung di area Monumen Demokrasi, yaitu menuntut pembubaran parlemen, Konstitusi baru, dan penghentian gangguan aparat terhadap rakyat yang mengritik otoritas.

    Tuntutan Konstitusi baru ini terkait upaya mengganti Konstitusi saat ini, yang dinilai sebagai bentukan kelompok militer dengan Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha sebagai bekas pimpinan junta militer.

    Chan-o-cha melakukan kudeta pada pertengahan 2014 dan berkuasa sebagai junta selama lima tahun. Dia kemudian memotori perubahan Konsitusi Thailand, yang dinilai memperkuat posisi kelompok militer dalam bernegara.

    Ini seperti hak penunjukan sejumlah anggota parlemen oleh pemerintah dalam hal ini Chan-o-cha, yang memuluskan terpilihnya dia sebagai Perdana Menteri pada pemilu 2019.

    Konstitusi baru ini juga nilai memberikan kewenangan besar kepada Kerajaan Thailand.

    Para demonstran menginginkan monarki konstitusional seperti diatur pada Konsitusi 2017. Ini karena kekuasaan absolut raja telah berakhir pada 1932. Mereka juga mengritik kekayaan kerajaan, yang nilainya mencapai miliaran dolar, telah ditransfer ke Raja Maha Vajiralongkorn.

    Selain itu, mahasiswa juga mengritik gaya hidup raja, yang lebih banyak menghabiskan waktu di Eropa dan bergaya hidup mewah. Raja saat ini juga dinilai terlalu dekat dengan kelompok militer di sana.

    Thailand memiliki UU Kerajaan atau Lese Majeste, yang memungkinkan seorang yang dianggap menghina raja dan kerajaan terkena hukuman 15 tahun. UU ini juga membatasi berita yang dilansir media soal kerajaan.

    Aktivis mahasiswa Panasaya "Rung" Sitthijirawattanakul, 21 tahun, pernah berorasi pada awal September lalu dan meminta berbicara kepada raja. Dia melakukan ini dengan mengambil risiko dianggap menghina raja oleh otoritas setempat.

    Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha pernah meminta agar para mahasiswa tidak mengritik kerajaan karena menurutnya berlebihan.

    "Baik pengunjuk rasa maupun petugas menghindari konfrontasi dan hasutan yang dapat menyebabkan situasi tegang yang tidak perlu," bunyi pernyataan itu, dikutip dari CNN.

    Kelompok mahasiswa juga memasang plakat dari kuningan di Lapangan Sanam Luang, yang terletak di seberang Kerajaan Thailand, Bangkok. Plakat berisi pesan,”Thailand milik rakyat, bukan raja.”

    Plakat dari kuningan ini mirip dengan salah satu plakat berisi peringatan soal berakhirnya monarki absolut, yang dicopot dari area kerajaan tanpa penjelasan pada 2017. Plakat yang dipasang mahasiswa ini raib pada Senin kemarin dan polisi Thailand mengaku masih mencari pelakunya.

    Sumber:

    https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1968767/parit-gets-bail-but-vows-to-keep-speaking-out

    https://uk.reuters.com/article/uk-thailand-protests-reasons-explainer/explainer-why-thai-protesters-are-challenging-the-monarchy-idUKKCN26B0EQ

    https://edition.cnn.com/2020/09/19/asia/thailand-monarchy-protests-intl-hnk/index.html


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sembilan Vaksin Covid-19 Dalam Percobaan

    Berbagai perusahaan sedang berbondong-bondong memproduksi vaksin Covid-19 yang ditargetkan untuk disebarluaskan tahun depan