Akhir Drama PDIP dan Mulyadi-Ali Mukhni di Pilgub Sumbar 2020

TEMPO.CO, Jakarta- Jalan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendukung pasangan bakal calon gubernur-wakil gubernur di Pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2020 kandas setelah pasangan Mulyadi-Ali Mukhni memilih mengembalikan rekomendasi dukungan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Sumatera Barat Alex Indra Lukman mengatakan pengembalian rekomendasi itu ditandai dengan penyerahan kembali formulir B1KWK dari PDIP.

"Dengan demikian drama yang ngalor-ngidul ini telah mencapai ujungnya," kata Alex dalam keterangannya, Ahad, 6 September 2020.

Alex mengatakan PDIP Sumatera Barat memutuskan tak mengikuti Pilgub Sumbar 2020. Ia bakal mengajukan usulan ini ke Dewan Pimpinan Pusat PDIP. "Karena bagi kami berpolitik bukan hanya soal menang kalah, tidak sekadar tentang kontestasi atau pilkada tapi lebih pada membangun dan menjaga tata nilai," ujarnya.

Batalnya PDIP ikut mengusung Mulyadi-Ali Mukhni di Pilgub Sumbar 2020 ini buntut dari polemik pernyataan Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan PDIP Puan Maharani pada Rabu, 2 September lalu. Dalam acara pengumuman calon kepala daerah dari PDIP kala itu, Puan melontarkan harapan 'semoga Sumbar menjadi provinsi pendukung Pancasila'.

Pernyataan tersebut menuai polemik. Sejumlah politikus asal Minangkabau menilai Puan mendiskreditkan masyarakat Sumatera Barat sebagai bukan pendukung Pancasila. Namun polemik tak mereda meski sejumlah politikus partai banteng sudah menjelaskan bahwa Puan tak bermaksud demikian.

Pada Jumat malam, 4 September, Alex Indra Lukman juga telah menemui Mulyadi dan sejumlah tokoh masyarakat di Padang, Sumatera Barat. Pada hari yang sama, kabar bahwa pasangan Mulyadi-Ali Mukhni akan mengembalikan dukungan PDIP sudah berembus. Politikus Partai Demokrat Cipta Panca Laksana terang-terangan menyatakan menyarankan Mulyadi--yang merupakan kolega separtainya--menempuh opsi itu.

Keesokan harinya atau pada Sabtu, 5 September kemarin, Ali Mukhni menyampaikan bahwa ia dan Mulyadi sudah sepakat mengembalikan dukungan PDIP. Bupati Pariaman itu mengaku mendapat masukan dari para tokoh Minang yang kecewa dengan pernyataan Puan. Dihubungi pada Sabtu malam, Ali Mukhni tak mau berkomentar.

Politikus PDIP Arteria Dahlan bercerita, pada pertemuan Jumat malam lalu, partainya bersama Mulyadi dan para tokoh masyarakat sudah mendiskusikan dan mencari jalan penyelesaian terbaik. Kata dia, semua pihak juga telah mengerti bahwa Puan Maharani tak bermaksud menyudutkan masyarakat Sumatera Barat. "Kami serahkan saja kepada mekanisme dan pemahaman teman-teman koalisi," kata Arteria kepada Tempo, Sabtu, 5 September 2020.

Nyatanya, Mulyadi-Ali Mukhni memutuskan maju tanpa dukungan PDIP. Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional, yang lebih dulu mengusung keduanya, masing-masing memiliki sepuluh kursi di DPRD Sumatera Barat, sehingga cukup memenuhi syarat minimal 13 kursi untuk bisa mengusung calon.

Pengamat politik Universitas Andalas, Asrinaldi mengatakan pengembalian rekomendasi ini menjadi simbol bahwa Mulyadi-Ali Mukhni sebenarnya tak memerlukan dukungan PDIP. "Simbolisasi seperti itu yang ingin ditegaskan supaya dukungan dia tidak lari. Karena sentimen itu akan dimainkan dan dikapitalisasi," kata dia kepada Tempo, Ahad, 6 September 2020.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai pasangan Mulyadi-Ali Mukhni tak ingin memiliki beban elektoral sehingga memilih mengembalikan rekomendasi PDIP tersebut. Di sisi lain, ia berpendapat sikap Mulyadi-Ali Mukhni itu akan menyinggung marwah PDIP sebagai partai penguasa.

Adi juga memprediksi pengembalian dukungan ini akan mengeraskan hubungan PDIP dan Demokrat yang kerap tak harmonis. "Suka tidak suka PDIP pasti merasa dipermalukan dengan pengembalian rekomendasi ini," kata dia kepada Tempo, Ahad, 6 September 2020.

Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, menurut informasi yang dia terima, dukungan PDIP untuk Mulyadi-Ali Mukhni masih bersifat lisan dan belum menyerahkan B1KWK. Sehingga Demokrat menilai tak ada pengembalian SK rekomendasi.

Kamhar juga menyebut polemik ini tak bermasalah terhadap koalisi Demokrat dan PDIP di daerah lain. "Lebih dari 40 daerah Partai Demokrat berkoalisi dengan PDIP yang menempatkan kader PD dan PDIP sebagai 01 maupun 02 tetap berjalan lancar," ujarnya.

Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengklaim partainya tak ikut campur dalam keputusan Ali Mukhni mengembalikan rekomendasi. Menurut Yandri, sikap tersebut atas inisiatif Ali Mukhni dan Mulyadi pribadi. Ia juga enggan berkomentar apakah langkah itu yang terbaik bagi keduanya untuk Pilgub Sumbar.

"Tanya ke Pak Ali Mukhni dan Pak Mulyadi. Tugas partai hanya keluarkan SK," kata Yandri.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto angkat suara terkait pengembalian rekomendasi ini. Sembari berterima kasih, Hasto mengatakan ia sudah menduga Mulyadi tak kokoh dalam bersikap.

"Sejak awal saya sudah menduga bahwa Mulyadi tidak kokoh dalam sikap sebagai pemimpin, sehingga mudah goyah dalam dialektika ideologi," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Ahad, 6 September 2020.

Adapun Alex Indra Lukman menyesalkan sikap Mulyadi yang membantah disebut mengembalikan rekomendasi karena merasa belum menerima formulir B1KWK dari PDIP. Versi Alex, dokumen itu telah diserahkan kepada seorang penghubung pasangan calon (liaison officer) dengan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat di Padang pada 4 September 2020. Ia menyebut penyerahan itu sepengetahuan Mulyadi-Ali Mukhni. Kemudian pada Sabtu kemarin, kata Alex, orang yang sama mengembalikan B1KWK kepada PDIP. "Harusnya sebagai orang yang dituakan bisa memberikan teladan pada kami, datang tampak muka, pergi nampak punggung," ujarnya.