TEMPO.CO, Chengdu – Otoritas Cina mengambil alih kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Chengdu pada Senin, 27 Juli 2020.
Ini terjadi setelah otoritas Cina memerintahkan pengosongan kantor itu sebagai retaliasi atas perintah penutupan kantor Konsulat Jenderal Cina pada awal pekan lalu di Houston, Texas.
Konjen AS di Chengdu, Provinsi Sichuan, ditutup pada pukul sepuluh pagi pada Senin kemarin. Ini setelah otoritas Cina memberikan tenggat waktu 72 jam untuk pengosongan.
“Dan Otoritas Cina memasuki gedung dari pintu depan,” begitu pernyataan dari kementerian Luar Negeri Cina seperti dikutip Reuters pada Senin, 27 Juli 2020.
Penutupan kantor konjen kedua negara ini merupakan eskalasi dramatis dari ketegangan yang terjadi antara dua ekonomi terbesar dunia dan pemilik senjata nuklir.
“Saya merasa sedih dengan rusaknya hubungan antara Cina dan Amerika,” kata seorang warga yang mengaku bernama Li dan berdiri di depan fasilitas Konjen AS di Chengdu.
Dia mengaku khawatir dampak dari rusaknya hubungan kedua negara terkait warga Cina yang berpergian atau belajar di AS.
Pemerintah Amerika memerintahkan penutupan konjen Cina di Houston dengan alasan kantor itu menjadi tempat kegiatan mata-mata.
Kemenlu AS menjelaskan alasan penutupan itu untuk melindungi hak kekayaan intelektual Amerika dan informasi pribadi warga Amerika.
“Beberapa jam sebelum Beijing mengumumkan Washington memerintahkan pengosongan fasilitas itu, petugas konjen terlihat membakar sejumlah dokumen,” begitu dilansir Reuters pada Senin, 27 Juli 2020.
Soal ini, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengomentari langsung dalam jumpa pers di Gedung Putih.
“Kami pikir ada api di salah satu kantor yang kami tutup. Saya pikir mereka membakar sejumlah dokumen atau membakar kertas dan saya bertanya-tanya itu berisi apa,” kata Trump kepada media seperti dilansir Reuters pada Kamis, 23 Juli 2020.
AS dan Cina, seperti dilansir CNN, bersaing dalam sejumlah isu sentral di kawasan Asia. AS, misalnya, mendukung Taiwan dan sikap negara itu untuk tidak bergabung dengan Cina.
Pemerintahan Donald Trump telah menerima kunjungan Presiden Tsai Ing-wen pada periode pertama masa pemerintahannya.
Belakangan, Kemenlu AS mengumumkkan dukungan penjualan sejumlah senjata canggih ke Taiwan.
Taiwan memperkuat militernya dengan membeli sejumlah pesawat jet tempur F-16, tank dan sejumlah rudal canggih presisi dari beberapa perusahaan manufaktur senjata canggih di AS.
Salah satu perusahaan produsen senjata canggih itu adalah Lockheed Martin.
Otoritas Cina, belakangan, mengumumkan sanksi kepada Lockheed Martin karena menjual rudal Patriot senilai US$620 juta atau sekitar Rp9 triliun.
"Demi melindungi kepentingan negara, Cina telah memutuskan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan menjatuhkan sanksi kepada kontraktor utama untuk penjualan ini, Lockheed Martin," kata Zhao Lijian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina tanpa memberi penjelasan rinci tentang sanksi itu, sebagaimana dilaporkan Reuters, 14 Juli 2020.
Lijian meminta Amerika untuk berhenti menjual senjata ke Taiwan untuk menghindari kerusakan hubungan Sino-AS lebih lanjut, perdamaian dan stabilitas Selat Taiwan.
Sebaliknya, pemerintah Taiwan menyambut baik pasokan teknologi militer canggih ini.
Pemerintah Taiwan menyambut rudal Patriot, yang akan memperkuat pertahanan Taiwan tengah manuver ancaman dari Beijing.
"Ini menjelaskan rakyat kami dan Komunis bahwa kami percaya diri dan mampu melindungi rakyat kami dan tanah air, dan membela keamanan negara," kata Yen Teh-fa, Menteri Pertahanan Taiwan.
Perang Dingin antara Amerika dan Cina juga melebar hingga ke Provinsi Xinjiang, yang menjadi rumah bagi warga minoritas Muslim Uighur.
Ada 11 perusahaan yang terkena sanksi karena, misalnya, mereka terlibat dalam program kerja paksa terhadap minoritas Uighur dan etnis Muslim lainnya.
Kementerian Perdagangan AS mengeluarkan pernyataan pada Juli 2020 bahwa sanksi itu diberikan untuk memastikan tidak ada produk dan teknologi Amerika digunakan Partai Komunis Cina untuk melakukan serangan tercela terhadap penduduk minoritas Muslim yang tak berdaya.
Sanksi ini juga mengenai tiga pejabat senior Partai Komunis Cina yang bertugas di Xinjiang. Sanksi ini terjadi sekitar tiga pekan setelah Amerika Serikat mengesahkan UU Hak Asasi Manusia Uighur.
UU ini membuka jalan bagi pemerintahan Presiden Trump untuk mengenakan sanksi kepada para pejabat Cina, yang dianggap melanggar HAM warga di sana.
Soal isu Xinjiang ini, pemerintah Cina mengatakan melakukan edukasi vokasi kepada warga lewat kamp. Ini juga bagian dari upaya meredam terorisme di sana.
Belakangan, kemenlu Cina mengundang Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, untuk berkunjung ke Xinjiang.
Selain UU HAM Uighur, AS juga membuat UU Aksi Resiprokal ke Tibet, yang disahkan pada Desember 2018. UU ini berisi sanksi kepada pejabat Cina yang dianggap membatasi kunjungan warga AS ke Tibet.
Kelompok advokasi HAM mendukung pengesahan UU ini.
"AS memberi tahu Beijing konsekuensi yang dihadapi pejabatnya karena bersikap diskriminasi terhadap warga Tibet dan AS. Ini membuka jalan bagi negara lain untuk mengikuti,” kata presiden Kampanye Internasional untuk Tibet, Matteo Mecacci, seperti dilansir Reuters.
Sebaliknya, Cina menganggap UU ini sebagai bentuk intervensi terhadap urusan dalam negerinya.
“Jika AS mengimplementasikan UU ini, ini akan menciptakan masalah serius bagi hubungan Cina dan AS dan kerja sama dalam area penting antara kedua negara,’ kata Hua Chunying, juru bicara kementerian Luar Negeri Cina.
Ketegangan Amerika versus Cina juga menyangkut isu demokrasi di Hong Kong.
Pemerintah AS mencabut status perlakuan khusus bagi Hong Kong, yang memungkinkan kota ini menjadi salah satu hub industri keuangan di dunia.
Ini terjadi setelah Cina menerapkan UU Keamanan Nasional Hong Kong, yang bertujuan meredam aksi demonstrasi, yang berisi tuntutan demokrasi diperluas sejak awal 2019.
Warga Hong Kong telah menolak pengesahan UU Ekstradisi, yang memungkinkan otoritas mengekstradisi mereka ke Cina jika dianggap melanggar hukum di sana.
Penolakan warga ini berujung demonstrasi massa besar-besaran yang berlangsung nyaris setiap pekan hingga RUU itu akhirnya dicabut menjelang akhir 2019.
Belakangan pemerintah Cina justru menggunakan alasan munculnya gangguan keamanan akibat demonstrasi itu untuk mengesahkan UU Keamanan Nasional Hong Kong.
Trump mengancam akan mengenakan sanksi kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan UU Keamanan Nasional Hong Kong.
AS juga bersikap dalam konflik berdarah yang menewaskan sekitar 20 tentara India di Lembah Galwan pada 19 Juni 2020. AS menilai Cina bertindak agresif berlebihan terhadap negara tetangga.
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, menilai Cina berkonflik soal wilayah perbatasan wilayah dengan banyak negara tetangga.
“Dari pegunungan di Himalaya hingga perairan Zona Ekonomi Eksklusif Vietnam dan Pulau Senkaku dan lebih luas. Beijing punya pola membuat sengketa wilayah,” kata Pompeo seperti dilansir Channel News Asia pada 9 Juli 2020.
Sebaliknya, Cina menuding tentara India sengaja melanggar batas wilayah kedua negara, yang berujung konflik terpanas dalam lebih 50 tahun.
Pengamat politik internasional, Alan Dupont, dari Hinrich Foundation, dan CEO Cognoscenti Group, yang bergerak di bidang konsultasi risiko geopolitik, mengatakan kedua negara saling mencurigai niat satu sama lain.
Dupont, seperti dilansir situs Diplomat pada 8 Juli 2020, mengatakan Beijing berpikir Washington berupaya menahan laju Cina saat AS sedang mulai turun dengan menghambat Cina menempati posisi yang menjadi haknya.
Sedangkan AS semakin meyakini Beijing mengancam keamanannya, menurunkan tingkat kesejahteraannya, mengganggu demokrasi dan menantang nilai-nilainya.
“Sentimen anti-Cina menyatukan Washington yang biasanya terbelah dan partisan,” kata Dupont, yang juga pernah menjadi penasehat kementerian Pertahanan Australia.
