Tak Ambil Kebijakan Rem Darurat
Petugas menyemprotkan disinfektan untuk mencegah penularan virus corona (COVID-19) di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat 3 Juli 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di DKI Jakarta 14 hari ke depan. Masa PSBB transisi fase 1 seharusnya berakhir Kamis 2 Juni 2020. Keputusan perpanjangan PSBB transisi itu diambil dari rapat Gugus tugas Covid-19 DKI Jakarta. TEMPO/Subekti.
Penyebab lain Anies belum berani melangkah ke fase dua transisi adalah angka positivity rate atau rasio positif yang tembus di angka 5,6 persen. "Awal masa transisi positif rate ada di angka empat. Positif rate idealnya di bawah lima," ujarnya.
Anies rupanya tak mengambil kebijakan rem darurat atau emergency break policy. Kesiapan rumah sakit untuk menampung pasien Covid-19 menjadi alasan Anies bahwa DKI masih bisa memperpanjang transisi normal baru atau tidak kembali kepada pembatasan yang ketat. Pada fase pertama transisi ini Anies telah membuka bertahap kegiatan ekonomi hingga sosial dengan ketentuan 50 persen kapasitas.
Menurut Anies, sebanyak 67 rumah sakit rujukan Covid-19 di DKI siap menampung dan merawat lonjakan pasien. Sepekan terakhir, kata dia, terdapat kenaikan penggunaan tempat tidur isolasi di rumah sakit rujukan Covid-19 dari 34 persen menjadi 45 persen.
Rumah sakit rujukan DKI mempunyai 4.556 tempat tidur isolasi dan tempat 659 ICU khusus untuk Covid. "Jadi alhamdulillah secara fasilitas kita siap," ucapnya. "Rumah sakit rujukan tersebut menjadi benteng pertahanan terakhir untuk menanggulangi infeksi wabah ini."
Pada fase perpanjangan PSBB transisi, DKI Jakarta beberapa kali mencatat rekor penambahan kasus positif baru harian. Yaitu 344 kasus pada 8 Juli, kemudian 359 kasus 11 Juli dan rekor tertinggi sebanyak 404 kasus pada 12 Juli lalu. Hal itu kemudian berdampak kepada angka positif rate Covid-19 melonjak menjadi 10,5 persen pada hari itu. Hingga sepekan ini, kasus Covid-19 di DKI masih bertahan di atas 200 kasus per hari.
Pakar Epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan Pemerintah DKI masih bisa terus memperpanjang PSBB transisi asal angka rasio positifnya tidak menyentuh 10 persen. Selama angka rasio positif di bawah 10 persen, pemerintah masih bisa memperpanjang fase pertama transisi normal baru ini.
"Asal jangan dilanjutkan ke PSBB transisi fase dua," kata Pandu saat dihubungi, Jumat, 17 Juli 2020. "Sampai tahun depan di fase ini terus juga tidak apa-apa kalau tidak ada perubahan."
Menurut Pandu, angka rasio positif 5,9 persen masih dalam kategori aman untuk tetap melanjutkan perpanjangan fase pertama transisi, meski batas ideal rasio positif yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah di bawah 5 persen. "Angka positif rate di DKI masih berkisar lima. Jadi masih bisa dilanjut PSBB transisinya," ujarnya.
Menurut dia, angka tersebut memang telah menunjukkan peningkatan risiko penularan Covid-19. Apalagi, angka reproduksi efektif (Rt) di DKI telah di atas satu, yakni 1,15. "Peningkatan risiko ini terjadi karena penduduk DKI masih belum disiplin menerapkan protokol kesehatan.
Menurut dia, peningkatan risiko penularan wabah ini terjadi selama masa transisi karena masyarakat banyak yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan. "Kepatuhannya masih di bawah 50 persen. Makanya harus ditingkatkan untuk mencegah penularan virus ini."
Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan rasio lacak menjadi 25 orang per satu kasus Covid-19. Sejauh ini, rasio lacak pemerintah DKI masih sangat minim karena berada di bawah lima. "Rasio lacak harus ditingkatkan dengan penambahan pemeriksaaan dan SDM di lapangan."
Anggota Fraksi Gerindra DKI DPRD DKI Jakarta Syarif telah memperkirakan Anies Baswedan masih akan mempertahankan perpanjangan PSBB transisi. Menurut dia, Pemerintah DKI belum berani kembali ke PSBB karena masih mengkaji dampak ekonomi.
Apalagi Presiden Joko Widodo telah mengungkapkan ancaman krisis yang akan terjadi di Indonesia karena wabah ini. "Kebijakan transisi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi," ujar Syarif.
Meski begitu, ia memperkirakan Anies Baswedan akan berani menginjak rem mendadak untuk menghentikan transisi jika wabah semakin tidak terkendali. "Tapi untuk sekarang rem mendadaknya masih sektoral. Belum bisa kembali seperti awal PSBB."
