TEMPO.CO, Jakarta - Hubungan Korea Utara dan Korea Selatan memanas lagi. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengakui bahwa tidak mudah menyelesaikan masalah kedua negara bertetangga ini.
Ketegangan antara Korea Utara – Korea Selatan kali ini dipicu oleh para pembelot Korea Utara yang berlindung ke Korea Selatan. Korea Utara marah besar dengan aksi pembelotnya di Korea Selatan.
Beberapa waktu terakhir, pembelot-pembelot tersebut rutin mengirimkan bantuan makanan, radio mini dan selebaran propaganda ke warga Korea Utara. Mereka mendorong warga Korea Utara supaya berani menentang rezim Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un.
Di antara paket yang dikirimkan para pembelot ke Korea Utara itu juga ada USB yang berisi drama-drama Korea Selatan serta pemberitaan. USB-USB itu biasanya dikirim lewat balon yang diterbangkan ke wilayah perbatasan atau dimasukkan dalam botol yang biarkan mengalir ke sungai.
Situs reuters.com pada Selasa, 16 Juni 2020, mewartakan militer Korea Utara siap mengambil langkah jika kelompok-kelompok pembelot yang berlindung ke Korea Selatan masih melakukan kampanye mengirimkan selebaran propaganda ke Korea Utara. Pyongyang pun mengancam akan membatalkan kesepakatan militer dengan Korea Selatan apabila masalah pembelot tidak segera dituntaskan.
Korean People’s Army Korea Utara (KPA) dalam keterangan mengatakan pihaknya telah mempelajari sebuah rencana memasuki zona-zona yang sudah di militerisasi di bawah pakta inter-Korea 2018 dan mengubah pasukan di garda depan menjadi sebuah benteng.
“Militer kami akan dengan cepat dan menyeluruh menerapkan setiap keputusan dan perintah dari partai dan pemerintah,” demikian pernyataan KPA yang dipublikasi kantor berita KCNA.
Sebelumnya pada akhir pekan lalu, adik Kim Jong Un, yakni Kim Yo Jong menggertak Korea Selatan dengan mengatakan, respon militer akan ia gunakan apabila Korea Selatan tak kunjung menyelesaikan masalah pembelot tersebut. Kim Yo Jong memastikan abangnya sudah memberinya kuasa untuk mengendalikan militer.
Menghadapi ketegangan ini, Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyerukan kepada Pyongyang agar mematuhi kesepakatan 2018, di mana militer kedua negara berjanji menghentikan semua tindakan permusuhan dan membongkar beberapa bangunan di sepanjang zona demiliterisasi ke dua negara.
“Kami menangani situasi ini dengan serius. Militer kami dalam posisi siaga sehingga bisa merespon situasi apa pun,” kata Choi Hyun-soo, Juru bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan.
Sebelumnya Presiden Moon mengingatkan penyelesaian lewat jalur militer tidak akan menyelesaikan masalah. Ia menganggap hal tersebut malah akan membawa Korea kembali ke era konfrontasi lama.Presiden Moon pun meminta Korea Utara agar lebih mengedepankan dialog dan tidak memperburuk tensi politik terkait masalah pembelot.
"Perjanjian damai di semenanjung Korea yang dibuat oleh Kim Jong Un di hadapan 80 juta penduduk kami tidak bisa dibatalkan," ujar Moon.
Ucapan Moon itu sekaligus untuk menyoroti pernyataan Kim Yo Jong yang mengancam tidak akan segan membatalkan kesepakatan militer antara Korea Selatan dan Korea Utara.
Menurut Kim Yo Jong, kesepakatan yang diteken pada 2018 tersebut tidak membawa manfaat apapun untuk Korea Utara. Adapun kesepakatan yang diteken kala itu adalah soal denuklirisasi dan pengurangan aktivitas militer di semenanjung Korea.
Korea Selatan berencana mengambil langkah hukum terhadap dua kelompok pembelot dengan tuduhan tindakan mereka telah memantik ketegangan di kawasan, menempatkan warga yang tinggal di area perbatasan dalam risiko dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Namun kelompok-kelompok pembelot tersebut memastikan mereka tidak akan mundur setapak pun.
