Bantuan Sosial
Selama pembatasan sosial, penyaluran bantuan sosial atau bansos juga kerap bermasalah di tengah pandemi ini. Pemerintah bakal menyalurkan bantuan kepada warga terdampak Covid-19 selama masa PSBB ini.
Pemerintah DKI telah membagikan bantuan berupa sembako sejak 9 April atau sehari sebelum PSBB tahap pertama di Ibu Kota berjalan. Di dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Anies menyampaikan 3,7 juta jiwa warga DKI perlu dibantu.
Ketika rapat juga disepakati bahwa pemerintah DKI bakal mendistribusikan bansos untuk 1,1 juta jiwa. Sementara pemerintah pusat menanggung sisanya sebanyak 2,6 juta jiwa. Kementerian Sosial memberikan bantuan presiden tahap pertama pada 20 April 2020.
Anggota TNI menyiapkan bantuan sosial berupa paket sembako dari Presiden yang akan disalurkan di kawasan Cipete Selatan, Jakarta, Rabu, 29 April 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis
Beberapa hari kemudian, Menteri Sosial Juliari Batubara mendapati penerima bantuan presiden sudah mendapatkan bansos dari DKI. Padahal, menurut dia, kesepakatan awal saat ratas tak demikian.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy juga menemukan adanya tumpang tindih data. Dia berujar sempat menegur dan bersitegang dengan Anies.
Tak cuma bansos DKI yang bermasalah, bantuan presiden di Jakarta pun memunculkan persoalan baru. Warga tak menerima utuh bantuan presiden berupa beras yang disalurkan Badan Urusan Logistik (Bulog).
Dua warga di Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan hanya menerima 5 liter beras. Padahal, Muhadjir pernah mengatakan, pihaknya memberikan 25 kilogram beras per keluarga.
"Jenis bantuan untuk program bansos presiden tahap II ialah berupa beras 25 kilogram yang berasal dari Bulog," ujar Muhadjir dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 9 Mei 2020.
Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menilai pemerintah seharusnya menggunakan sistem data real time untuk menghimpun penerima bansos. Dengan sistem ini, Agus meyakini dapat meminimalisasi penyaluran bansos salah sasaran.
"Mungkin masih bisa salah tapi error nya kecil sekali. Kalau sekarang error nya besar, 50 persen mungkin, sehingga dana bansos itu mudah sekali diselewengkan," jelas dia.
Ekonom senior Institut Harkat Negeri, Awalil Rizky, mengusulkan agar pemerintah memberikan bantuan berupa uang. Sebab, masa tanggap darurat sudah lewat. Secara teori, Awalil menganggap, lebih baik mentransfer uang ketimbang bantuan barang.
"Kelemahannya model-model bansos yang kemudian paketnya ada sarden, ada minyak gorengnya, macam ini menjadi ajang macam-macam," demikian saran Awalil soal bansos untuk warga terdampak pandemi Covid-19.
