Saat Kemampuan Anies Baswedan Dipertanyakan Soal Banjir Jakarta

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama jajarannya meninjau Rumah Pompa Jati Pinggir 1, Jakarta Pusat, 25 Februari 2020. Tempo/Imam Hamdi

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama jajarannya meninjau Rumah Pompa Jati Pinggir 1, Jakarta Pusat, 25 Februari 2020. Tempo/Imam Hamdi

    TEMPO.CO, Jakarta - Hujan masih mengguyur Jakarta saat Anies Baswedan mendatangi Pintu Air Manggarai pada Selasa, 25 Februari 2020.

    Sejak Senin malam, air seperti tumpah dari langit hingga pagi hari dengan intensitas yang sangat lebat. Tak pelak, banjir hampir menenggelamkan Ibu Kota.

    Pintu Air Manggarai saat itu sudah dinyatakan Siaga 1 dengan ketinggian 900 cm. Pun dengan Pintu Air Karet yang sudah siaga 1 dengan ketinggian 610 cm.

    Aktivitas Jakarta pagi itu pun lumpuh. Jalan-jalan banjir, bahkan beberapa underpass seperti Senen tenggelam.

    Gubernur Anies Baswedan yang datang di Pintu Air Manggarai dengan seragam cokelat Pemprov DKI itu tampak melihat pintu air yang didirikan sejak jaman Belanda tersebut.

    Ia didampingi Kepala Dinas Sumber Daya Air Juaini Yusuf dan jajarannya. "Jadi air yang ada di sini (Pintu Manggarai) tidak banyak sampah artinya itu air lokal," kata Anies kepada wartawan yang menemuinya di Pintu Air Manggarai. "Jumlahnya memang cukup besar sampai siaga satu, dan bukan air kiriman."

    Akibat banjir Selasa lalu itu, lebih dari 200 kecamatan di Jakarta terendam.

    SEJUMLAH wilayah di Jakarta kembali direndam banjir, kemarin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta menyebutkan 10,74 persen dari seluruh rukun warga Ibu Kota terkena dampak musibah tersebut.

    Anies pun langsung memimpin rapat di Pintu Air Manggarai dan menginstruksikan jajarannya membatalkan rapat dan kegiatan seremonial yang tidak penting pada hari itu. "Semua kegiatan Pemprov difokuskan ke lapangan. Pertemuan rapat semua batal, semua ke lapangan," kata Anies.

    Banjir Selasa itu seakan menggenapi banjir yang sebelumnya juga mampir di Ibu Kota pada Ahad, 23 Februari 2020. Saat itu hujan yang mengguyur sejak dini hari mengakibatkan beberapa kawasan di Jakarta banjir. Banjir akibat hujan lokal dengan intensitas tinggi itu pun sempat membuat beberapa jalan di Jakarta tak bisa dilalui. Salah satunya adalah Jalan Perintis Kemerdekaan.

    Anies saat itu sempat mengunggah tengah berada di kawasan Cempaka Putih Barat yang hari itu terendam banjir. Anies juga tampak mengunjungi Pintu Air Manggarai bersama anaknya.

    Menurut Anies, banjir besar di Ibu Kota, berpotensi masih terjadi hingga bulan depan. Sebabnya, puncak musim hujan diperkirakan masih terjadi hingga Maret 2020. Inisiator Indonesia Mengajar itu pun meminta warganya waspada karena hujan ekstrim diperkirakan masih bakal melanda Jakarta. "Kami mengimbau semua masyarakat agar waspada saja. Kemudian kita butuh respons evakuasi yang cepat," ujarnya.

    Anies menuturkan tengah memfokuskan jajarannya untuk bersiaga menghadapi musim hujan yang diprediksi masih berlanjut.

    Saat ditanya soal bagaimana dia mengantisipasi banjir di Ibu Kota, Anies tak menjawab lugas. "Kami konsentrasi pada penanganan. Nanti Anda berdiskusi sebabnya, saya bagian bekerja untuk menuntaskan dampaknya," kata Anies.

    Serangan ke Anies

    Jawaban Anies tak memuaskan banyak pihak. Media sosial pun diramaikan dengan tagar yang menyindir Anies, seperti #WajahBaruJakarta. Warganet mengunggah foto-foto unik seputar banjir menggunakan tagar tersebut. Padahal tagar tersebut sebelumnya digunakan Anies untuk memamerkan beberapa pembangunan infrastruktur taman dan ruang terbuka di Ibu Kota.

    Tak hanya netizen, banjir yang tak kunjung berakhir itu membuat para politikus Senayan gerah. Mereka pun memanggil tiga gubernur yaitu Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidini Halim untuk menanyakan banjir yang terjadi di tiga daerah itu. Sayang, ketiganya tak datang.

    Serangan ke Anies datang dari belakang kantor Balai Kota yaitu di Kebon Sirih. DPRD DKI setuju membentuk panitia khusus banjir. Pansus dibentuk untuk mengetahui sejauh mana penanganan dan antisipasi banjir oleh Pemprov DKI Jakarta.

    Catatan Tempo, Ibu Kota telah enam kali diterjang banjir sejak 1 Januari hingga 25 Februari kemarin. Dua banjir di antaranya, yakni pada 1 Januari dan 25 Februari lalu, nyaris melumpuhkan ibu kota dan menyebabkan puluhan ribu warga DKI mengungsi. Banjir tersebut disebabkan cuaca ekstrem.

    Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), cuaca ekstrem yang melanda beberapa wilayah di Indonesia pada 25 Februari lalu, khususnya Jakarta disebabkan dua siklon tropis yakni Siklon Tropis Esther dan Siklon Tropis Ferdinand.

    Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan ikut mengkritik kinerja Anies terkait program antisipasi dan penanggulangan banjir. Sebabnya, banjir yang nyaris melumpuhkan Ibu Kota terus terjadi dari awal tahun sampai sekarang. "Banjir Jakarta berjilid-jilid seperti Sinetron," kata Tigor.

    Melihat banjir yang terus terjadi selama dua bulan di Jakarta, kata dia, membuktikan bahwa sistem drainase tidak berfungsi menyalurkan air hujan karena tidak pernah dibersihkan. "Gubernur DKI seperti tidak bekerja," ujarnya.

    Kerugian imbas banjir yang cukup besar sejak awal tahun ini, membuat Tim Advokasi Banjir Jakarta 2020 tergerak menuntut Anies. Gugatan class action banjir telah didaftarkan tim advokasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Januari lalu.

    Sidang gugatan rencananya dijadwalkan pada Selasa kemarin pada 25 Februari 2020, tapi ditunda karena PN Jakarta Pusat kebanjiran. "Tidak dapat terlaksana dengan baik dikarenakan kondisi di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan akses menuju ke PN Pusat ternyata tidak bisa dilalui," ujarnya.

    Pengamat tata kota dari Trisakti, Nirwono Joga, juga mengkritik kebijakan penanggulangan banjir Gubernur DKI Anies Baswedan. Menurut dia, Anies tidak fokus dan serius dalam menanggulangi banjir sehingga kembali terulang dengan dampak yang cukup besar.

    "Gubernur DKI terlihat tidak ada upaya serius pencegahan mengatasi banjir sejak awal Januari hingga banjir hari ini," kata Nirwono.

    Menurut Nirwono, banjir yang terjadi kemarin memang disebabkan oleh hujan lokal yang mengguyur ibu kota. Luapan sungai dan luberan saluran air saat hujan lokal sejak malam menunjukkan pemerintah tidak menangani dan membenahi sungai serta memperbaiki saluran air kota dengan baik.

    "Tidak ada upaya serius penanganan banjir inilah yang membuat frustrasi warga. Terutama warga yang terdampak banjir lagi."

    Nirwono menuturkan gubernur saat ini lebih terlihat sibuk mengurusi revitalisasi dan Formula E di Monas, setelah banjir awal tahun ini. Padahal, banjir merupakan persoalan Ibu Kota yang mesti segera ditanggulangi.

    "Jakarta rawan banjir dari dulu, tetapi yang membedakan adalah gubernurnya serius apa tidak mengatasi banjirnya?"

    Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi sempat berang dengan banjir yang terulang di Ibu Kota. Menurut dia, pemerintah lalai dalam mengantisipasi banjir dengan menyiagakan seluruh pompa dan membersihkan drainase.

    Kemarahan Prasetio terlontar saat melakukan inspeksi mendadak di drainese trotoar Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, pada 23 Februari lalu. Saat itu, politikus PDI Perjuangan melihat drainase di trotoar Jalan Borobudur, mampet. "Kalau kayak begini saya melihatnya tidak ada koordinasi untuk dampak dan akibatnya," ujarnya. "Drainase juga tersumbat sampah."

    Meski Anies diserang, politikus PKS di DPRD membela dia. Ketua Fraksi PKS DKI Muhammad Arifin mempertanyakan urgensi pembentukan Pansus banjir Jakarta yang dikhawatirkan hanya hendak mencari kesalahan Anies Baswedan.

    Atas dasar itu PKS menolak pembentukan pansus banjir Jakarta. "Urgensinya apa? Yang kita harapkan Anies dengan seluruh SKPD itu kolaborasi dalam mengatasi banjir, itu yang harus kita desak," kata Arifin di ruang kerjanya di Fraksi PKS DPRD DKI, Senin, 24 Februari 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.