Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Timang-Timang Pemulangan WNI Eks ISIS

image-gnews
Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah Najahan Musyafaksepakat dengan pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menolak rencana pemulanganWNI eks ISIS ke Indonesia.
Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah Najahan Musyafaksepakat dengan pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menolak rencana pemulanganWNI eks ISIS ke Indonesia.
Iklan

TEMPO.CO, JakartaRencana pemulangan WNI Eks ISIS itu sampai di telinga Aleeyah Mujahid, bukan nama sebenarnya, yang berada di kamp pengungsian di Rojava. “Bertahun-tahun saya berdoa agar bisa keluar dari sini,” kata Aleeyah lewat unggahan di Instagram miliknya. Tempo diperkenan mengutip status tersebut.

Aleeyah masuk wilayah kekuasaan ISIS di Suriah pada 2016. Wanita 25 tahun itu hijrah dari Jakarta ke Suriah untuk mencari keselamatan agama. Namun, impiannya tinggal di sebuah negara di bawah naungan khilafah ‘ala minhaj annubuwwah dibayar kekecewaan oleh ISIS.

Sejak akhir 2017, Aleeyah dan anaknya yang baru berusia 2 tahun menghuni kamp pengungsian di Rojava, Suriah. Menghabiskan waktu lebih dari dua tahun di sana, Aleeyah mengaku doanya tak lagi spesifik minta pulang ke tanah air. Tetapi minta keluar dari wilayah pengungsian ke tempat yang lebih baik. “Kalau jawabannya pulang ke Indonesia, alhamdulillah,” katanya.

Kabar pemerintah akan memulangkan ratusan eks ISIS asal Indonesia di Suriah pertama kali disampaikan Menteri Agama Fachrul Razi. Ia menyebut ada pertimbangan kemanusiaan dalam wacana itu. Belakangan, Fachrul meralat ucapannya dan mengatakan hal tersebut belum diputuskan.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemerintah mesti hati-hati dalam urusan ini. Ia juga menyampaikan akan mengkaji secara detail bersama-sama dengan kementerian terkait. "Pemerintah kan harus semuanya lewat perhitungan, kalkulasi, plus minusnya, semua dihitung secara detail," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 5 Februari 2020.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak akan memulangkan satu pun WNI eks simpatisan ISIS sebelum tim khusus yang dipimpin Kepala BNPT Komisaris Jenderal Suhardi Alius menyelesaikan kajiannya.

Tim ini akan membuat dua draf, yang masing-masing berisi keputusan pemulangan dan keputusan untuk tak memulangkan terduga teroris lintas negara atau foreign terrorist fighters (FTF). Jika dipulangkan, draf itu juga harus berisi alasan apa yang bisa diterima, bagaimana proses deradikalisasi, hingga bagaimana penetapan statusnya. Jika tak dipulangkan, draf juga harus mencakup bagaimana resiko terhadap hubungan dengan negara lain serta posisi mereka.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Suhardi Alius mengatakan tim yang dipimpinnya sedang melakukan tahap verifikasi atas informasi 600 WNI eks ISIS. Informasi itu ia dapat dari sharing information dengan intelijen dan badan internasional. “Ini masih kita verifikasi jumlahnya 600 ada di 3 kamp, yaitu Al Hawl, Al Roj, dan Ayn Issa,” kata Suhardi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kebijakan memulangkan ratusan WNI eks ISIS ke tanah air dinilai menjadi pilihan yang bijak sekaligus menantang untuk pemerintah. “Bijak karena di sini ada tanggung jawab negara untuk melindungi warga negaranya,” kata peneliti Habibie Center, Nurina Vidya Hutagalung, kepada Tempo, Jumat, 7 Februari 2020.

Vidya mengatakan, dari sisi kemanusiaan, semua pihak perlu melihat kondisi kehidupan perempuan dan anak di kamp pengungsian yang sudah berlangsung berbulan-bulan lamanya dan sangat tidak laik. Apabila mereka dipulangkan, Indonesia sebagai entitas negara telah memenuhi tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya.

Adapun tantangannya, kata Vidya, pemerintah harus mempersiapkan banyak hal. Misalnya infrastruktur untuk fasilitas penampungan dan penilaian atau assessment yang mencakup kadar radikalisme, kesehatan, dan psikologis untuk membawa 600 WNI eks ISIS itu kembali ke Indonesia. 

Pemerintah juga harus mempersiapkan program deradikalisasi dan konseling yang lebih terstruktur, termasuk mempersiapkan para konselor yang dilatih khusus menangani mereka. Vidya menyampaikan, program khusus juga harus dibuat untuk menangani mereka yang masih remaja dan anak-anak. Deradikalisasi juga harus melibatkan seluruh pihak terkait agar potensi terbentuk jaringan baru dapat dicegah.

Kemudian, kesiapan koordinasi yang lebih terstruktur antara BNPT dan kementerian terkait pun harus dibuat dan diawasi pelaksanaannya dengan baik. Untuk WNI eks ISIS yang diduga melanggar hukum, Vidya menyarankan pemerintah untuk memastikan proses hukum yang adil dan tidak berlama-lama. “Proses hukum ini harus dilakukan sangat hati-hati,” katanya. 

Selain itu, pemerintah harus mampu meyakinkan masyarakat dengan memberikan penjelasan yang benar mengenai pemulangan ini. Vidya menyarankan agar pemerintah melakukan komunikasi publik yang cermat untuk meredam keresahan masyarakat. Pemulangan yang terstruktur ini justru bisa menguntungkan pemerintah untuk mendata mereka, memudahkan pengawasan dan pemantauan di kemudian hari.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Paman Bashar Al Assad akan Diadili di Swiss atas Kejahatan Perang

6 hari lalu

Rifaat al-Assad. YouTube
Paman Bashar Al Assad akan Diadili di Swiss atas Kejahatan Perang

Rifaat Al Assad, paman presiden Suriah Bashar Al Assad, akan diadili di Swiss atas kejahatan perang


Inggris Tangkap 5 Anggota Pasukan Khusus SAS, Diduga Terlibat Kejahatan Perang di Suriah

12 hari lalu

Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi memeriksa sebuah bangunan saat mencari militan ISIS saat bentrokan di luar penjara di Hasaka, Suriah 22 Januari 2022. Militan ISIS meledakkan bom mobil di dekat gerbang penjara yang membantu puluhan narapidana melarikan diri ke distrik Ghweiran al-Hasaka. North Press Agency Digital/Handout via REUTERS
Inggris Tangkap 5 Anggota Pasukan Khusus SAS, Diduga Terlibat Kejahatan Perang di Suriah

Lima anggota unit pasukan khusus elit SAS Inggris ditangkap karena dicurigai melakukan kejahatan perang di Suriah


Dua Orang Tewas dalam Serangan Israel di Damaskus Suriah, Incar Petinggi Iran?

26 hari lalu

Pekerja dan orang-orang berdiri di dekat bangunan yang rusak setelah, menurut laporan media pemerintah Suriah, beberapa rudal Israel menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di distrik Kafr Sousa, Damaskus, Suriah, 21 Februari 2024. REUTERS/Firas Makdesi
Dua Orang Tewas dalam Serangan Israel di Damaskus Suriah, Incar Petinggi Iran?

Serangan Israel pada Rabu 21 Februari 2024 di daerah pemukiman ibu kota Suriah, Damaskus, menewaskan sedikitnya dua orang, media resmi Suriah melapor


5 Negara yang Berbatasan Langsung dengan Israel, Siap Tempur Kapan Saja

31 hari lalu

Citra satelit menunjukkan pemandangan umum perlintasan perbatasan Mesir-Gaza, dekat Rafah, 15 Februari 2024. Maxar Technologies/Handout via REUTERS
5 Negara yang Berbatasan Langsung dengan Israel, Siap Tempur Kapan Saja

Negara-negara yang berbatasan langsung dengan Israel, ada Palestina, Mesir dan Lebanon


Al Baghdadi, Pemimpin ISIS Berubah Jadi Ekstremis setelah Ditangkap AS

31 hari lalu

Pemimpin ISIS Abu Bakr al-Baghdadi, al Baghdadi bersembunyi di Provinsi Idlib, sebuah wilayah yang didominasi oleh kelompok-kelompok pesaing ISIS, Al Qaeda, dan berjarak ratusan kilometer dari bekas wilayah ISIS di sepanjang perbatasan antara Suriah dan Irak. Islamic State Group/Al Furqan Media Network/Reuters TV
Al Baghdadi, Pemimpin ISIS Berubah Jadi Ekstremis setelah Ditangkap AS

Janda Abu Bakr al Baghdadi bercerita bahwa suaminya itu berubah menjadi ekstremis setelah ditangkap AS pada 2004.


Pemilu Pakistan Diganggu ISIS, Lima Polisi Tewas di Hari Pemungutan Suara

39 hari lalu

Polisi berjalan melewati orang-orang yang mengantri untuk memberikan suara mereka di luar tempat pemungutan suara saat pemilihan umum, di Peshawar, Pakistan, 8 Februari 2024. REUTERS/Fayaz Aziz
Pemilu Pakistan Diganggu ISIS, Lima Polisi Tewas di Hari Pemungutan Suara

ISIS mengganggu pemilu Pakistan, sedikitnya lima polisi tewas dalam serangan militan ketika negara itu melakukan pemungutan suara.


AS Akui Tidak Beri Peringatan terhadap Irak sebelum Serangan Jumat

42 hari lalu

Pesawat pengebom B-1B Angkatan Udara AS, jet tempur F-16, dan F-35A Angkatan Udara Korea Selatan mengambil bagian dalam latihan udara bersama, Korea Selatan, 19 Maret 2023. Kementerian Pertahanan Korea Selatan/Handout via REUTERS
AS Akui Tidak Beri Peringatan terhadap Irak sebelum Serangan Jumat

AS mengakui pihaknya tidak memberikan pemberitahuan kepada Irak tentang serangan tersebut meskipun ada klaim sebelumnya.


DK PBB Gelar Pertemuan Darurat Besok Bahas Serangan AS ke Irak dan Suriah

44 hari lalu

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berbicara dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang penerapan Pasal 99 piagam PBB untuk mengatasi krisis kemanusiaan di tengah konflik antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas di markas besar PBB di New York City, AS, 8 Desember 2023. REUTERS/Shannon Stapleton
DK PBB Gelar Pertemuan Darurat Besok Bahas Serangan AS ke Irak dan Suriah

Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan darurat untuk membahas memanasnya tensi antara AS-Irak dan Suriah.


Serangan Udara AS di Irak Tewaskan 16 Orang, Termasuk Warga Sipil

44 hari lalu

Pasukan Komando Pusat AS melakukan operasi melawan Houthi yang didukung Iran dari lokasi yang dirahasiakan di Timur Tengah. (Foto File: CENTCOM)
Serangan Udara AS di Irak Tewaskan 16 Orang, Termasuk Warga Sipil

Enam belas orang tewas, di antaranya warga sipil, dan 25 orang terluka dalam serangan udara AS terhadap sasaran pro-Iran di Irak semalam.


Irak Kutuk Serangan AS sebagai Pelanggaran Kedaulatan

45 hari lalu

Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani berbicara selama wawancara dengan Reuters di Bagdad, Irak 9 Januari 2024. REUTERS/Thaier Al-Sudani
Irak Kutuk Serangan AS sebagai Pelanggaran Kedaulatan

Perdana Menteri Mohamed Shia Al-Sudani melalui juru bicaranya mengatakan bahwa serangan AS itu sebagai "pelanggaran kedaulatan Irak,"