Gagalnya Penyegelan PDIP dan Izin Dewan Pengawas KPK

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, bersama penyidik menunjukkan barang bukti uang hasil Operasi Tangkap Tangan KPK Komisioner KPU RI, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2020. Penyidik mengamankan barang bukti uang sebesar Rp.400 juta dalam bentuk dollar Singapura dalam OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, bersama penyidik menunjukkan barang bukti uang hasil Operasi Tangkap Tangan KPK Komisioner KPU RI, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2020. Penyidik mengamankan barang bukti uang sebesar Rp.400 juta dalam bentuk dollar Singapura dalam OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan. TEMPO/Imam Sukamto

    Berbekal temuan itu lah KPK berencana menyegel salah satu ruangan di DPP PDIP. Namun, penyegelan ini gagal karena PDIP tak memberikan izin.

    Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan sebenarnya mempersilakan KPK menyegel DPP. "Kami menghormati proses hukum, tapi mereka tidak dilengkapi bukti-bukti yang kuat seperti surat tugas dan sebagainya," ujar Djarot.

    Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar membantah keterangan Djarot. Ia mengatakan penyidik KPK sudah mengantongi surat. Toh, belakangan KPK menyatakan membutuhkan izin dewan pengawas untuk menyegel atau menggeledah PDIP.

    Donal mengatakan izin dewan pengawas sudah terlambat. "Karena potensi barang bukti sudah berpindah atau bahkan hilang," kata dia.

    Andita Rahma, Linda Trianita, Budiarti Utami Putri


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.