TEMPO.CO, Beijing – Pemimpin tiga negara besar di Asia bertemu di Cina untuk membahas proses negosiasi denuklirisasi Amerika Serikat dan Korea Utara menjelang berakhirnya tenggat Desember 2019, yang ditetapkan pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un.
Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in mengatakan semua pihak perlu mendukung negosiasi AS dan Korea Utara agar terus berlanjut, yang sekarang ini menghadapi kebuntuan.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan Kim Jong Un telahdua kali bertemu dalam pertemuan puncak di Singapura pada 2018 dan Vietnam pada 2019. Keduanya juga telah bertemu di Zona Demiliterisasi, Panmunjom, pada tahun ini.
Korea Utara telah menetapkan tenggat akhir Desember 2019 sebagai batas akhir bagi AS untuk mengubah kebijakannya, yang dinilai bermusuhan terkait negosiasi denuklirisasi.
Sebelumnya, AS menyatakan pelonggaran sanksi ekonomi akan dilakukan jika Korea Utara melakukan denuklirisasi penuh secara sepihak atau unilateral.
“Lebih penting dari semuanya adalah menjaga momentum dialog Korea Utara dan Amerika Serikat,” kata Moon kepada Presiden Cina, Xi Jinping, dalam pertemuan tripartit yang juga diikuti PM Jepang, Abe Shinzo, seperti disampaikan juru bicara Korea Selatan, Ko Min-jung, di Balai Agung Rakyat, Beijing, Cina, seperti dilansir Reuters pada Senin, 23 Desember 2019.
Pertemuan berlangsung di Beijing dan Chengdu. PM Li Keqiang ikut dalam pertemuan ini. Selain membahas isu ekonomi yang melibatkan kepentingan ketiga negara, isu Korea Utara diperkirakan menjadi isu dominan.
Ketegangan memuncak antara AS dan Korea Utara setelah Pyongyang melontarkan pernyataan bahwa Washington akan membayar mahal karena mengritik rekam jejak HAM negara komunis itu pada pekan lalu. Pernyataan Washington itu dianggap hanya memanasi situasi yang sudah panas di Semenanjung Korea.
Korea Utara juga melontarkan ancaman terselubung beberapa pekan lalu bahwa ada hadiah Natal yang disiapkan untuk Amerika pada Desember 2019. Beberapa kali, militer Korea Utara melakukan uji coba rudal dan mesin rudal baru.
Lokasi pertemuan ketiga negara berlangsung di Cina, yang merupakan pendukung utama diplomasi dan ekonomi Korea Utara. Moon berharap pertemuan tripartit ini bisa membuat Cina ikut terlibat meredakan ketegangan.
Soal eskalasi ketegangan di Semenanjung Korea jelang akhir 2019 ini, Xi Jingping disebut ikut merasa prihatin.
“Cina dan Korea Selatan harus mengumpulkan kekuatan untuk membantu Korea Utara dan Amerika Serikat menjaga momentum dialog ini,” kata Xi seperti disampaikan Ko Min-jung dari Korea Selatan.
Sikap ini sejalan dengan sikap Presiden Korea Selatan yang menilai ketegangan menjelang akhir 2019 ini tidak menguntungkan negaranya, Cina dan Korea Utara.
Menurut kementerian Luar Negeri Cina, Xi mengatakan kepada Moon bahwa dia mendukung upaya Korea Selatan untuk meningkatkan hubungan dengan Korea Utara.
Upaya merevitalisasi proses negosiasi AS dan Korea Utara juga telah dilakukan Washington sepekan sebelumnya. Utusan khusus AS, Stephen Biegun, telah mengunjungi Beijing selama dua hari setelah menggelar pertemuan serupa di Korea Selatan dan Jepang beberapa hari sebelumnya.
“Ini merupakan upaya diplomasi AS terbaru untuk mencegah terjadinya konfrontasi,” begitu dilansir Reuters.
Saat menggelar jumpa pers di Korea Selatan, Biegun menyampaikan pesan langsung kepada pemerintah Korea Utara.
“Ini saatnya kita melakukan tugas kita. Mari selesaikan urusan ini. Kami ada di sini dan Anda tahu cara menghubungi kami,” kata Biegun seperti dilansir CNN.
Biegan mengatakan tidak ada tenggat untuk proses negosiasi AS dan Korea Utara. Kedua negara perlu melangkah maju untuk mencapai kesepakatan yang berimbang. Dia berharap semangat Natal bisa menghadirkan suasana perdamaian.
Proses lobi terkait negosiasi nuklir Korea Utara juga dilakukan pada tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Cina dan Rusia mengusulkan pencabutan sebagian sanksi ekonomi untuk Korea Utara pada Sidang Dewan Keamanan PBB. Ini disebut kedua negara sebagai upaya untuk mengatasi kebuntuan proses negosiasi.
Soal ini, pemerintah Korea Selatan belum mengambil sikap. Namun, pemerintah Jepang menilai tindakan pelonggaran sanksi kepada rezim Kim Jong Un masih prematur.
