Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polemik DWP 2019, Konser Musik Dituding Jadi Ajang Maksiat

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Sejumlah penonton mancanegara turut menghadiri perhelatan musik Djakarta Warehouse Project atau DWP 2019 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Desember 2019. Festival musik EDM yang kembali digelar di ibukota ini menarik kedatangan wisatawan mancanegara. TEMPO/Bernadus Guntur
Sejumlah penonton mancanegara turut menghadiri perhelatan musik Djakarta Warehouse Project atau DWP 2019 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Desember 2019. Festival musik EDM yang kembali digelar di ibukota ini menarik kedatangan wisatawan mancanegara. TEMPO/Bernadus Guntur
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksanaan konser musik Djakarta Warehouse Project 2019 atau DWP 2019 yang dimulai pada Jumat malam 13 Desember 2019 berjalan lancar. Sempat dihantui ancaman demonstrasi dari sejumlah organisasi massa, konser yang menampilkan musisi bergenre Electronic Dance Music atau EDM itu tetap dibanjiri penonton.

Berdasarkan pantuan Tempo di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, tak ada aksi demonstrasi yang sempat digaungkan oleh Ormas Gerakan Pemuda Islam tersebut. Hingga dimulainya konser sekitar pukul 19.00 WIB, hanya tampak antrian penonton yang mengular di area tersebut.

Pengamanan terhadap pergelaran tersebut pun tampak tak terlalu istimewa. Hanya terlihat puluhan polisi di pintu masuk JIExpo melakukan penjagaan.

Sebelumnya koordinator aksi GPI Jakarta Raya, Rahmat Himran, menyebut massa bakal menggeruduk JIExpo Kemayoran selama DWP 2019 digelar. Mereka menolak acara musik yang mendatangkan disc jockey (DJ) itu karena dianggap mengkampanyekan perbuatan dosa atau maksiat.

"Setiap tahun kami menyusup dalam acara tersebut," ujar Rahmat. "Para penikmat maksiat akan berkumpul JIExpo Jakarta dan melakukan pesta baik itu seks bebas maupun narkoba dan kegiatan minuman keras."

Soal batalnya demonstrasi tersebut pun tak ada kejelasan. Tempo mencoba menghubungi Rahmat namun panggilan telepon yang Tempo lakukan tak berbalas.

Para penonton yang berdatangan pun tampak tak terlalu khawatir dengan ancaman akan adanya demonstrasi tersebut. Mereka justru mempertanyakan alasan penolakan dari GPI tersebut.

Mereka rata-rata menilai praktek seks bebas dan penggunaan narkoba dalam ajang seperti itu merupakan perilaku individu masing-masing yang harus dipertanggungjawabkan secara individu pula. Karena itu, tak logis jika kemudian membuat DWP dilarang.

Misalnya Wulan, salah satu penonton yang Tempo temui di area DWP 2019. Dia menilai polemik soal DWP ini tak logis karena pada pergelaran tahun-tahun sebelumnya juga berjalan lancar.

"Masing-masing aja ya soalnya udah dari dulu-dulu digelar, ya santai aja gitu. Perasaan dulu biasa aja enggak nolak atau gimana," kata warga Cirendeu, Jakarta Selatan ini saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat malam, 13 Desember 2019.

"Yang saya lihat enggak ada narkoba. Kalau minuman iya. Seks bebas lebih enggak masuk akal sih ya," kata Wulan yang mengaku sudah tiga kali mengikuti ajang DWP.

Wulan tak setuju dengan penolakan itu. Menurut dia, DWP merupakan acara musik pada umumnya. DWP, lanjut dia, justru mendatangkan pengunjung dari negara lain. Dengan begitu, warga negara asing dapat mengetahui seperti apa Indonesia.

Pengunjung lain, Akbar, menganggap DWP sah diselenggarakan di Ibu Kota. Syaratnya, tak ada pelanggaran apapun yang terjadi selama DWP berlangsung. Laki-laki 18 tahun ini berharap DWP bakal digelar lagi tahun depan.

"Menurut saya DWP pemasukan bagi pemerintah DKI, dari segi finansial itu oke aja. Acara ini fun-fun aja, sah-sah aja asal enggak melanggar hukum," jelas dia.

Sementara Fari, 31 tahun, tak banyak mengomentari penolakan DWP yang didengungkan ormas Islam. Dia menduga, massa yang menolak tak tahu-menahu seperti apa atmosfer di dalam DWP. "Mungkin karena dia tidak tau kali ya," ucap dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ya, ajang musik DWP memang menjanjikan pemasukan yang menggiurkan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadisparbud) DKI Jakarta, Alberto Ali, menyebut pajak dari tiga hari penyelenggaraan ajang tersebut bisa mencapai lkebih dari Rp 10 miliar.

Nilai itu, menurut Alberto, berdasarkan proyeksi dari perolehan pajak penyelenggaraan ajang tersebut pada 2017. Saat itu DWP digelar dua hari dan mendatangkan pajak sebesar Rp 10 miliar untuk DKI Jakarta.

"Berdasarkan data perekonomian 2017 untuk pajak makanan dan minuman sebesar Rp2,5 miliar dengan penyelenggaraan dua hari. Sedangkan untuk hiburan kurang lebih Rp7,5 miliar dengan penyelenggaraan dua hari," ujarnya di Balaikota Jumat kemarin.

Dengan pergelaran yang tahun ini mencapai tiga hari, tentu saja nilai pendapatan pajak dari ajang tersebut bisa bertambah besar.

Nilai itu belum termasuk dari pajak hotel yang tingkat huniannya meningkat tajam sepanjang pergelaran DWP. DKI Jakarta mengklaim tingkat hunian hotel di area sekitar Jakarta Pusat mencapai 97 persen pada penyelenggaraan tahun ini.

Efek lainnya, menurut Alberto, Pemprov DKI Jakarta berharap pergelaran DWP bisa menjadi ajang promosi untuk menjadikan ibu kota sebagai salah satu destinasi wisata di mata dunia internasional.

Pihak Ismaya Live sebagai penyelenggara DWP sendiri mengklaim jumlah wisatawan asing yang akan datang dalam tiga hari penyelenggaraan ajang tersebut bisa mencapai 20 ribu orang.

Sejumlah wisatawan mancanegara memang tampak pada hari pertama Jumat malam kemarin. Partygoers dari Malaysia, Thailand, Vietnam dan negara lainnya tampak ikut asyik berjoget di tengah dentuman musik yang menghentak lantai dansa.

Beberapa diantaranya bahkan mengaku bukan pertama kalinya menghadiri pesta musik EDM yang disebut sebagai salah satu yang terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Mereka pun tertarik mengikuti ajang ini karena diisi oleh berbagai Disc Jockey (DJ) kelas dunia seperti Martin Garrix.

"Kami sudah datang event ini dua kali, tapi tahun ini kami tak boleh terlewatkan Martin Garrix," ujar seorang penonton Malaysia yang menolak disebutkan identitasnya kepada Tempo.

Untuk mengantisipasi tidak terjadinya perbuatan melanggar hukum seperti penggunaan narkoba dan seks bebas, Pemprov DKI Jakarta pun telah meminta pihak Ismaya untuk membuat pernyataan tertulis untuk melarang penggunaan narkoba dan pesta seks seperti tudingan GPI.

Protes serupa sebenarnya bukan yang pertama kali terjadi. Pada 2017 lalu, penolakan terhadap DWP juga sempat menguat hingga akhirnya pada 2018 pihak Ismaya Live memutuskan memindahkan pergelaran tersebut ke Bali. Ajang DWP 2019 sendiri masih akan berlanjut hingga Ahad 15 Desember 2019 di JIExpo Kemayoran. Sejumlah DJ baik lokal maupun internasional akan tampil menghibur para kawula muda di penghujung tahun ini.

LANI DIANA| TAUFIQ SIDDIQ| BERNADUS GUNTUR| ANTARA

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BMKG Prakirakan Cuaca Jakarta Cerah Berawan Hingga Malam, Suhu 25-30 Derajat Celcius

1 hari lalu

Ilustrasi Cuaca DKI Jakarta yang berawan. Tempo/Tony Hartawan
BMKG Prakirakan Cuaca Jakarta Cerah Berawan Hingga Malam, Suhu 25-30 Derajat Celcius

Seluruh wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu diprakirakan cerah berawan pada pagi hari.


THR DKI Jakarta Paling Besar, Tito Karnavian: Kapasitas Fiskal Paling Kuat

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) berbincang dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian (kiri) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas (kanan) sebelum konferensi pers terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
THR DKI Jakarta Paling Besar, Tito Karnavian: Kapasitas Fiskal Paling Kuat

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan bahwa THR di DKI Jakarta diperkirakan bakal paling tinggi.


Bekal PKS Menghadapi Pilkada Jakarta

3 hari lalu

Calon presiden Indonesia nomor urut 01, Anies Baswedan (tengah) didampingi Presiden Partai PKS Ahmad Syaikhu (kanan) saat memberikan pidato politik pada kampanye terbuka di Lapangan Mini Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin, 22 Januari 2024. Dalam pidatonya Anies meminta agar semua masyarakat yang ingin perubahan untuk memilih pasangan AMIN. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Bekal PKS Menghadapi Pilkada Jakarta

PKS dinilai memiliki peluang besar kembali menang di Pilkada Jakarta. Nama Anies, menguat menjadi kandidat yang bakal diusung PKS.


Status Pintu Air di DKI Siaga 3, BPBD Imbau Warga Waspada Banjir

3 hari lalu

Warga melintasi banjir dikawasan perumahan Cempaka Putih Barat, Jakarta, Kamis 29 Februari 2024. Hujan deras yang terjadi dari dini hari hingga pagi mengakibatkan banjir sejumlah ruas jalan dan menghambat aktivitas warga yang hendak pergi kerja. TEMPO/Tony Hartawan
Status Pintu Air di DKI Siaga 3, BPBD Imbau Warga Waspada Banjir

BPBD DKI Jakarta memperingatkan perihal peningkatan status siaga genangan akibat hujan lebat di beberapa wilayah.


Tanggapi Status Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara, Ini 5 Penyataan Mendagri Tito Karnavian

4 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tanggapi Status Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara, Ini 5 Penyataan Mendagri Tito Karnavian

Mendagri Tito Karnavian menanggapi soal klaim Jakarta bukan lagi Daerah Khusus Ibu Kota Negara per 15 Februari 2024 lalu.


Anggota DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Tempat Hiburan Malam Selama Ramadan

5 hari lalu

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta dalam rutinitas persiapan KTT ASEAN ke-43 yang digelar pada 5-7 September 2023, di Jakarta, Jumat (1 September 2023). ANTARA/Siti Nurhaliza
Anggota DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Tempat Hiburan Malam Selama Ramadan

Taufik mengungkapkan harapannya agar Satpol PP dan kepolisian konsisten mengawasi tempat hiburan malam demi menjaga ketertiban selama Ramadan.


Pemadanan Data Penerima KJMU, Disdukcapil Temukan 624 Orang Tak Sesuai Kriteria

5 hari lalu

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 26 April 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Pemadanan Data Penerima KJMU, Disdukcapil Temukan 624 Orang Tak Sesuai Kriteria

Data penerima KJMU saat ini sedang dilakukan pemadanan, namun Disdukcapil menemukan sejumlah data penerima tak sesuai.


Hasil Resmi KPU: PDIP Raih Suara Tertinggi di Satu Dapil DKI Jakarta

6 hari lalu

Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat nasional di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Maret 2024. Dok. KPU
Hasil Resmi KPU: PDIP Raih Suara Tertinggi di Satu Dapil DKI Jakarta

KPU menyatakan PDIP meraup suara tertinggi di Dapil III DKI Jakarta.


Soal Status Jakarta, DPRD DKI Desak Baleg DPR Percepat Perumusan Pembahasan RUU DKJ

6 hari lalu

Tugu Selamat Datang di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta. TEMPO/Aditia Noviansyah
Soal Status Jakarta, DPRD DKI Desak Baleg DPR Percepat Perumusan Pembahasan RUU DKJ

RUU DKJ seharusnya rampung dibahas sebelum Pemilu 2024 sehingga tidak terjadi kekosongan kepastian hukum untuk status Jakarta.


Temukan 624 Penerima KJMU Tak Sesuai Data, Begini Imbauan Disdukcapil DKI Jakarta

6 hari lalu

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaluddin saat menghadiri rapat koordinasi daerah lintas perangkat daerah bidang sosial, kependudukan dan pencacatan sipil 2024 terkait masalah kependudukan dan kemiskinan di Jambi, Kamis (7/3/2024). ANTARA/HO-Disdukcapil DKI Jakarta
Temukan 624 Penerima KJMU Tak Sesuai Data, Begini Imbauan Disdukcapil DKI Jakarta

Bagaimana nasib penerima KJMU yang disebut Disdukcapil DKI Jakarta tak sesuai dengan parameter pemadanan data?