Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penuh Kontroversi, Rancangan APBD DKI Akhirnya Disahkan

image-gnews
Suasana rapat Badan Anggaran DPRD DKI saat membahas KUA PPAS APBD 2020 DKI, Senin 25 November 2019. Tempo/Taufiq Siddiq
Suasana rapat Badan Anggaran DPRD DKI saat membahas KUA PPAS APBD 2020 DKI, Senin 25 November 2019. Tempo/Taufiq Siddiq
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD DKI 2020 telah disepakati DPRD dan pemerintah DKI Jakarta sebesar Rp 87,9 triliun pada Rabu, 11 Desember 2019. Namun banyak catatan dari anggota dewan terhadap hasil pembahasan anggaran yang penuh kontroversi itu.

Tak hanya soal anggaran janggal seperti anggaran lem aibon, pembahasan RAPBD DKI ini juga terlambat 11 hari dari jadwal penyerahan ke Kemendagri pada 30 November lalu. Untuk mengejar target rapat paripurna 11 Desember 2019, rapat komisi hingga rapat badan anggaran pun dikebut hingga malam hari.     

Namun hingga RAPBD DKI akhirnya disahkan, beberapa anggota Dewan masih mempersoalkan sejumlah mata anggaran. Alasannya, pemerintah provinsi belum memberikan rekomendasi, kajian, dan analisis teknis pada sejumlah mata anggaran yang dipersoalkan itu.

“Data rinci baru diberikan menjelang pembahasan. Lalu penjelasannya hanya mengandalkan opini lisan dari SKPD (satuan kerja perangkat daerah),” kata Ketua Fraksi PSI Ahmad Idris, Rabu 11 Desember 2019. “Itu sulit sekali dijadikan pegangan.”

Fraksi PSI, kata Ahmad Idris, setidaknya masih mempersoalkan tiga mata anggaran yang dinilai paling berpolemik. Di antaranya adalah anggaran proyek pembangunan rute 2 kereta light rail transit (LRT) Pulogadung-Kebayoran Lama.

Proyek yang akan dikerjakan Dinas Perhubungan dan PT Pembangunan Jaya ini membutuhkan dana Rp 68,7 miliar. Fraksi PSI menilai, proyek ini berpotensi melanggar peraturan karena menyerahkan seluruh pembangunan LRT kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Selain itu, PSI masih mempersoalkan anggaran penyelenggaraan Formula E sebesar Rp 1,6 triliun, pengadaan komputer Rp 128,6 miliar di Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), dan pengadaan pos Rp 160 miliar di Dinas Pemadaman Kebakaran.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Anggaran nilainya ratusan miliar rupiah tapi tak pernah dipaparkan bagaimana perbandingan harga dan kualitas dengan merek yang berbeda. Tak ada juga kajian yang jelas,” kata Idris.

Ahmad Yani, anggota Badan Anggaran dari Fraksi PKS, juga menyebut sejumlah anggaran yang dinilai bermasalah. Misalnya anggaran gaji dan dana operasional Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang tetap disetujui Rp 19,8 miliar. Dewan juga hanya memberikan anggaran revitalisasi Taman Ismail Marzuki sebesar Rp 200 miliar untuk PT Jakarta Propertindo, menyusul pencoretan rencana pembangunan hotel di TIM.

Ketua DPRD Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, mengatakan anggaran untuk TGUPP belum final meski telah diketok Rp 19,8 miliar. Menurut dia, anggaran itu harus dikurangi karena Dewan hanya setuju membiayai 50 anggota TGUPP, bukan 67 orang seperti yang diajukan pemerintah. “Nanti sisa uang TGUPP masuk ke pos anggaran biaya tak terduga (BTT),” kata Prasetio. “Kami juga akan sidak (inspeksi mendadak) kerja TGUPP.”

Pejabat pelaksana tugas Kepala Bappeda DKI Jakarta, Suharti, mengatakan pemerintah provinsi memang berencana mengurangi jumlah anggota TGUPP sesuai dengan keputusan DPRD. Namun, pemerintah memerlukan waktu untuk menerapkan kebijakan tersebut. “Tak bisa langsung. Ada Undang-undang Ketenagakerjaan yang harus dipatuhi,” kata dia.

Gubernur Anies Baswedan menyatakan siap mempelajari semua masukan dan catatan yang diberikan anggota legislatif dalam proses pengesahan Rancangan APBD DKI 2020. Menurut dia, seluruh program dan proyek di Ibu Kota memang perlu perhatian dan kerja sama berbagai stakeholder, termasuk masyarakat. Dia berjanji menjalankan semua program dalam Rancangan APBD 2020 sesuai dengan tenggat yang ditetapkan

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

1 hari lalu

William Aditya Sarana. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya


Anies-Muhaimin Cuma Unggul di Dua Provinsi, Ini Perolehan Suaranya

2 hari lalu

Suasana rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2024. Pada hari ke-18 rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional Pemilu 2024, KPU telah mengesahkan perolehan suara nasional pada 32 provinsi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Anies-Muhaimin Cuma Unggul di Dua Provinsi, Ini Perolehan Suaranya

Komisi Pemilihan Umum telah mengesahkan rekapitulasi suara Pilpres 2024 di 32 provinsi. Pasangan Anies-Muhaimin unggul di Aceh dan Sumtera Barat.


Fakta Teranyar soal Peluang Anies Baswedan Maju di Pilkada DKI 2024

2 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Rasyid Baswedan diwawancara usai Salat Jumat di Masjid Dian Al Mahri atau Kubah Emas, Kecamatan Limo, Depok, Jumat, 15 Maret 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Fakta Teranyar soal Peluang Anies Baswedan Maju di Pilkada DKI 2024

Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan kembali digadang-gadang berpeluang maju Pilkada DKI 2024. Ini fakta teranyarnya.


Ditanya Hasil Rekapitulasi Pilpres 2024, Anies Singgung Intervensi Negara

3 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Rasyid Baswedan diwawancara usai Salat Jumat di Masjid Dian Al Mahri atau Kubah Emas, Kecamatan Limo, Depok, Jumat, 15 Maret 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Ditanya Hasil Rekapitulasi Pilpres 2024, Anies Singgung Intervensi Negara

Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar hanya menang di dua dari 29 provinsi yang telah merampung rekapitulasi suara Pilpres 2024.


Bekal PKS Menghadapi Pilkada Jakarta

3 hari lalu

Calon presiden Indonesia nomor urut 01, Anies Baswedan (tengah) didampingi Presiden Partai PKS Ahmad Syaikhu (kanan) saat memberikan pidato politik pada kampanye terbuka di Lapangan Mini Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin, 22 Januari 2024. Dalam pidatonya Anies meminta agar semua masyarakat yang ingin perubahan untuk memilih pasangan AMIN. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Bekal PKS Menghadapi Pilkada Jakarta

PKS dinilai memiliki peluang besar kembali menang di Pilkada Jakarta. Nama Anies, menguat menjadi kandidat yang bakal diusung PKS.


Tanggapi Luhut yang Sindir Pengkritik Pemerintah, Anies Baswedan Ingatkan Prinsip Demokrasi

3 hari lalu

Anies Baswedan saat melayat ke kediaman almarhum Habib Hasan bin Jafar Assegaf di Masjid Nurul Mustafa Center, Jalan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Depok, Rabu, 13 Maret 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Tanggapi Luhut yang Sindir Pengkritik Pemerintah, Anies Baswedan Ingatkan Prinsip Demokrasi

Anies Baswedan menanggapi Luhut soal pengkritik pemerintah. Menurut Anies, kritik seharusnya jadi proses pembelajaran dan bagian dari demokrasi.


Anies Baswedan Berharap RUU DKJ Selesaikan Problem di Jakarta

3 hari lalu

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan (tengah) saat takziah meninggalnya almarhum Habib Hasan Bin Jafar Assegaf di Masjid Nurul Musthofa Center, Depok, Jawa Barat, Rabu, 13 Maret 2024. Ulama yang juga pimpinan Majelis Nurul Musthofa, Habib Hasan Bin Jafar Assegaf meninggal dunia setelah beribadah shalat duha pada pukul 09.01 WIB di Depok Jabar. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Anies Baswedan Berharap RUU DKJ Selesaikan Problem di Jakarta

Anies Baswedan menekankan yang terpenting dari RUU DKJ adalah dapat menyelesaikan problematika yang ada di kawasan tersebut.


Timnas AMIN Siapkan Seribu Pengacara Hadapi Sengketa Pilpres di MK

3 hari lalu

Konferensi pers Timnas Amin peluncuran aplikasi Amin di Sekretariat Perubahan Timnas Amin, Jalan Diponegoro X, Jakarta Pusat,  Sabtu, 6 Januari 2024. TEMPO/Tika Ayu
Timnas AMIN Siapkan Seribu Pengacara Hadapi Sengketa Pilpres di MK

Timnas AMIN siap membawa gugatan sengketa Pilpres 2024 ke MK. Mereka telah menyiapkan 1.000 pengacara untuk mengawal gugatan itu.


Reaksi Anies hingga Gibran Soal Gagasan Koalisi Besar yang Dipimpin Jokowi

4 hari lalu

Menkoperek Airlangga Hartarto Airlangga Hartarto menunjukan kepada Presiden Joko Widodo anggaran belanja kementerian yang telah masuk secara digital saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Reaksi Anies hingga Gibran Soal Gagasan Koalisi Besar yang Dipimpin Jokowi

Mengenai gagasan koalisi besar Jokowi, Anies Baswedan mengatakan dia terus berada di barisan perubahan.


Wacana Anies Baswedan Ingin Terapkan Suami Diberi Cuti Melahirkan, Detailnya?

4 hari lalu

Calon presiden Indonesia, Anies Baswedan (kiri) didampingi calon wakil presiden Indonesia, Muhaimin Iskandar (kanan) saat menjawab pertanyaan dari peserta dalam acara Desak Anies X Slepet Imin di Hall A Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Senin, 29 Januari 2024.  Dalam acara tersebut Anies menyinggung soal UU Cipta Kerja dan mengatakan perlu membuat BPJS Ketenagakerjaan khusus ojek online. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Wacana Anies Baswedan Ingin Terapkan Suami Diberi Cuti Melahirkan, Detailnya?

Capres 01, Anies Baswedan pernah mengatakan bahwa cuti melahirkan juga harus diberikan pada suami alias pasangan yang menemani istri melahirkan.