Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penolakan Ahok Jadi Pejabat di BUMN Dinilai Bernuansa Politik

image-gnews
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok tiba di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Ahok menghadiri acara pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Muhammad Hidayat
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok tiba di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Ahok menghadiri acara pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, berpendapat penolakan Persaudaraan Alumni atau PA 212 terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bukan persoalan kompetensi.

Adi mengatakan PA 212 masih melihat mantan Gubernur DKI Jakarta itu pernah menghina agama. "Bagi PA 212 soal Ahok sangat ideologis, karena dianggap menista agama. Jadi bukan soal kapasitas maupun kompetensi," kata Adi ketika dihubungi pada Senin, 18 November 2019.

PA 212 menolak Ahok kembali masuk ke pemerintahan. Beberapa hari ini memang menguat kabar Ahok bakal mengisi pos penting di salah satu BUMN.

Wacana ini menyeruak setelah Ahok datang untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir, di Kantornya, di Jalan Medan Merdeka Selatan, pada Rabu, 13 November 2019 lalu. Kabar yang belakangan beredar, Ahok akan menempati kursi komisaris utama di Pertamina. 

"Saya jelas tidak mau usaha milik negara untuk kesejahteraan ditempati oleh Ahok seorang mantan napi," kata Juru Bicara PA 212, Novel Bamukmin, kepada Tempo, Sabtu, 16 November 2019.

Novel Bamukmin bahkan mengatakan ia siap memfasilitasi jika pihak Pertamina juga ternyata menolak adanya Ahok di tubuh mereka.

"Insyaa Allah akan kami koordinasikan kepada para tokoh dan aktivis PA 212 untuk siap memberikan dukungan kepada Pertamina untuk menolak Ahok," kata Novel.

PA 212 merupakan suatu kelompok yang terbentuk pasca aksi massa 2 Desember 2016 silam. Saat itu, aksi ini menggalang massa yang diperkirakan hingga mencapai jutaan orang, di Jakarta. Tujuan aksi itu, salah satunya adalah memprotes ucapan Ahok saat menjabat Gubernur DKI, yang mereka nilai menghina agama Islam.

Gelombang protes ini terjadi saat Ahok maju sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta periode 2017 - 2022. Tak hanya protes, gelombang penolakan saat itu juga membuat Ahok akhirnya dijatuhi hukuman 2 tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan tuduhan penistaan agama.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu penolakan juga datang dari Presiden FSPPB Arie Gumilar. Dalam pesan pendek kepada Tempo, Arie menyatakan Ahok adalah tokoh yang kesohor kerap membuat kegaduhan. 

"Kami semua tahu bagaimana track record sikap dan perilaku yang bersangkutan, yang selalu membuat keributan dan kegaduhan di mana mana, bahkan sering kali berkata kotor," katanya, Jumat petang.

Arie khawatir karakter Ahok yang menggebu-gebu ini akan berdampak pada organisasi Pertamina. Ia juga was-was ke depan hal ini bakal mempengaruhi distribusi energi dan pelayanan BBM kepada masyarakat.

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara Arya Sinulingga meminta Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersama (FSPPB) tidak membawa urusan politik ke dalam bisnis. Hal ini terutama terkait dengan rencana penunjukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai salah satu petinggi perusahaan pelat merah migas tersebut.

"Saya sih clear ini kan bisnis, jangan bawa politik lah ke urusan bisnis. Jadi kita minta, kita harapkan, teman-teman serikat pekerja lihat dulu Pak Ahok masuk di mana. Lihat dulu pekerjaannya," ujar Arya di Kantor Kementerian BUMN, Senin, 18 November 2019.

Menurut Arya, mengukur keberhasilan sebuah korporasi sangat mudah. Misalnya saja, dengan melihat angka keuntungan atau kerugiannya. Karena itu, ia mewanti-wanti agar serikat pekerja jangan memasukkan perkara politik dalam hal bisnis.

"Mereka siap enggak, apakah nanti siap urusan politik dibawa-bawa ke urusan personal. Mereka saja enggak mau kok, di satu sisi mereka ngomong profesional tapi ketika ngomong yang lain mereka masuk politik. Jangan lah," ujar Arya.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Erick Thohir Angkat Asisten Khusus Menhan AM Putranto jadi Komisaris PT Pindad

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo  berbincang dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat berkunjung di PT Pindad (Persero), Malang, Jawa Timur, Senin, 24 Juli 2023. Presiden Jokowi berkunjung ke PT Pindad (Persero) untuk meninjau produksi alat utama sistem senjata (alutsista) sekaligus membahas besarnya potensi ekspornya. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Erick Thohir Angkat Asisten Khusus Menhan AM Putranto jadi Komisaris PT Pindad

Erick Thohir mengangkat Letjen TNI (Purn) AM Putranto menjadi Komisaris Independen PT Pindad menggantikan Mayjen TNI (Purn) Sakkan Tampubolon.


Kolaborasi PLN, BUMN, dan BPKP Lanjutkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

18 jam lalu

Kolaborasi PLN, BUMN, dan BPKP Lanjutkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

MoU yang ditandatangani PLN dan 32 BUMN lainnya ini merupakan upaya bersama dalam menyelesaikan berbagai masalah tata kelola korporasi, guna menuju korporasi dengan tata kelola yang baik dan bersih.


Pegadaian Lantik Pengurus BUMN Muda Pegadaian

18 jam lalu

Pegadaian Lantik Pengurus BUMN Muda Pegadaian

PT Pegadaian melantik pengurus organisasi kepemudaan yang diinisiasi oleh Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Kementerian BUMN, yang tergabung dalam BUMN Muda Pegadaian.


Program Mudik Gratis PLN Bisa Berangkat Satu Keluarga, Simak Cara Daftarnya

1 hari lalu

Sejumlah pemudik menunggu bus dalam acara Mudik Bareng PLN di Jakarta Selatan, 8 Juni 2018. Menyambut Idul Fitri 1439 Hijriah, PLN menyediakan 100 bus gratis bagi 5.300 orang untuk mudik ke berbagai daerah di Pulau Jawa. Tempo/Fakhri Hermansyah
Program Mudik Gratis PLN Bisa Berangkat Satu Keluarga, Simak Cara Daftarnya

Program mudik gratis PLN digelar sejak Sabtu, 16 Maret 2024.


Mudik Gratis Bareng Kimia Farma, Ini Cara Daftarnya

5 hari lalu

Ilustrasi mudik gratis lebaran.
Mudik Gratis Bareng Kimia Farma, Ini Cara Daftarnya

Kimia Farma mengadakan program mudik gratis lebaran 2024. Ini cara daftarnya.


Telkom Raih Empat Penghargaan di BCOMSS 2024

5 hari lalu

Telkom Raih Empat Penghargaan di BCOMSS 2024

Telkom tidak hanya fokus pada strategi reaktif untuk menurunkan krisis, namun juga proaktif dalam memastikan informasi diperoleh dengan cepat oleh masyarakat.


Lowongan Kerja PT Brantas Abipraya untuk Sarjana Teknik dan Ekonomi

6 hari lalu

Lowongan Kerja PT Brantas Abipraya untuk Sarjana Teknik dan Ekonomi

Lowongan kerja di PT Brantas Abipraya, BUMN bidang konstruksi, untuk sarjana teknik dan ekonomi.


Rekam Jejak Rony Hanityo, Pelaksana Tugas Dirut PT Taspen Pilihan Erick Thohir untuk Gantikan Antonius Kosasih

7 hari lalu

Plt. Dirut PT Taspen Rony Hanityo. ANTARA/HO PT Taspen
Rekam Jejak Rony Hanityo, Pelaksana Tugas Dirut PT Taspen Pilihan Erick Thohir untuk Gantikan Antonius Kosasih

Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Direktur Investasi Biaya PT Taspen Rony Hanityo Aprianto sebagai pelaksana tugas Dirut perusahaan tersebut.


81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

7 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memotong tumpeng bersama istrinya, Wury Estu Handayani saat mengadakan tasyakuran hari ulang tahunnya di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta, 11 Maret 2020. Ma'ruf Amin hari ini berulang tahun yang ke-77. TEMPO/Friski Riana
81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

Ma'ruf Amin berusia 81 tahun pada 11 Maret ini. Berikut perjalanan politiknya hingga menjadi wapres, sempat pula berseteru dengan Ahok.


Lowongan Kerja di SMF Indonesia, Lulusan Hukum dan Akuntansi Bisa Melamar

7 hari lalu

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Dok. SMF
Lowongan Kerja di SMF Indonesia, Lulusan Hukum dan Akuntansi Bisa Melamar

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Tbk. atau SMF Indonesia membuka lowongan kerja pada bulan ini.