Penolakan Ahok Jadi Pejabat di BUMN Dinilai Bernuansa Politik

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok tiba di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Ahok menghadiri acara pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok tiba di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Ahok menghadiri acara pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, JakartaPengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, berpendapat penolakan Persaudaraan Alumni atau PA 212 terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bukan persoalan kompetensi.

    Adi mengatakan PA 212 masih melihat mantan Gubernur DKI Jakarta itu pernah menghina agama. "Bagi PA 212 soal Ahok sangat ideologis, karena dianggap menista agama. Jadi bukan soal kapasitas maupun kompetensi," kata Adi ketika dihubungi pada Senin, 18 November 2019.

    PA 212 menolak Ahok kembali masuk ke pemerintahan. Beberapa hari ini memang menguat kabar Ahok bakal mengisi pos penting di salah satu BUMN.

    Wacana ini menyeruak setelah Ahok datang untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir, di Kantornya, di Jalan Medan Merdeka Selatan, pada Rabu, 13 November 2019 lalu. Kabar yang belakangan beredar, Ahok akan menempati kursi komisaris utama di Pertamina. 

    "Saya jelas tidak mau usaha milik negara untuk kesejahteraan ditempati oleh Ahok seorang mantan napi," kata Juru Bicara PA 212, Novel Bamukmin, kepada Tempo, Sabtu, 16 November 2019.

    Novel Bamukmin bahkan mengatakan ia siap memfasilitasi jika pihak Pertamina juga ternyata menolak adanya Ahok di tubuh mereka.

    "Insyaa Allah akan kami koordinasikan kepada para tokoh dan aktivis PA 212 untuk siap memberikan dukungan kepada Pertamina untuk menolak Ahok," kata Novel.

    PA 212 merupakan suatu kelompok yang terbentuk pasca aksi massa 2 Desember 2016 silam. Saat itu, aksi ini menggalang massa yang diperkirakan hingga mencapai jutaan orang, di Jakarta. Tujuan aksi itu, salah satunya adalah memprotes ucapan Ahok saat menjabat Gubernur DKI, yang mereka nilai menghina agama Islam.

    Gelombang protes ini terjadi saat Ahok maju sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta periode 2017 - 2022. Tak hanya protes, gelombang penolakan saat itu juga membuat Ahok akhirnya dijatuhi hukuman 2 tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan tuduhan penistaan agama.

    Selain itu penolakan juga datang dari Presiden FSPPB Arie Gumilar. Dalam pesan pendek kepada Tempo, Arie menyatakan Ahok adalah tokoh yang kesohor kerap membuat kegaduhan. 

    "Kami semua tahu bagaimana track record sikap dan perilaku yang bersangkutan, yang selalu membuat keributan dan kegaduhan di mana mana, bahkan sering kali berkata kotor," katanya, Jumat petang.

    Arie khawatir karakter Ahok yang menggebu-gebu ini akan berdampak pada organisasi Pertamina. Ia juga was-was ke depan hal ini bakal mempengaruhi distribusi energi dan pelayanan BBM kepada masyarakat.

    Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara Arya Sinulingga meminta Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersama (FSPPB) tidak membawa urusan politik ke dalam bisnis. Hal ini terutama terkait dengan rencana penunjukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai salah satu petinggi perusahaan pelat merah migas tersebut.

    "Saya sih clear ini kan bisnis, jangan bawa politik lah ke urusan bisnis. Jadi kita minta, kita harapkan, teman-teman serikat pekerja lihat dulu Pak Ahok masuk di mana. Lihat dulu pekerjaannya," ujar Arya di Kantor Kementerian BUMN, Senin, 18 November 2019.

    Menurut Arya, mengukur keberhasilan sebuah korporasi sangat mudah. Misalnya saja, dengan melihat angka keuntungan atau kerugiannya. Karena itu, ia mewanti-wanti agar serikat pekerja jangan memasukkan perkara politik dalam hal bisnis.

    "Mereka siap enggak, apakah nanti siap urusan politik dibawa-bawa ke urusan personal. Mereka saja enggak mau kok, di satu sisi mereka ngomong profesional tapi ketika ngomong yang lain mereka masuk politik. Jangan lah," ujar Arya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.