Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bolivia Masih Memanas Setelah Ditinggal Evo Morales

image-gnews
Presiden Bolivia, Evo Morales, mengumumkan pengunduran diri. Sumber: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins/rt.com
Presiden Bolivia, Evo Morales, mengumumkan pengunduran diri. Sumber: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins/rt.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Evo Morales pada Minggu, 10 November 2019, akhirnya menyerah dan melepaskan jabatan sebagai orang nomor satu di Bolivia. Kegaduhan politik yang terjadi di negara itu sejak beberapa pekan terakhir membuat kawasan Amerika Latin menjadi sorotan, setelah gejolak politik dan keamanan saat yang hampir sama juga terjadi di Venezuela dan Chile. 

Namun mundurnya Morales dari jabatan Presiden Chile tidak serta merta memuaskan hati seluruh pihak dan masyarakat Bolivia. Pada Minggu malam atau beberapa jam setelah Morales menyatakan mundur, kerumunan massa terlihat memenuhi Ibu Kota, kawasan bisnis diserang dan beberapa gedung di bakar.

Sekolah-sekolah dan sejumlah toko ditutup paksa, transportasi umum dicegat, jalan-jalan utama diblokade dan para pendukung sejumlah partai politik bentrok.

“Saya takut dengan apa yang akan terjadi. Semuanya kacau, tetangga bahkan saling baku hantam,” kata Patricia Paredes, 35 tahun, warga Bolivia.   

Dalam laporan Organisasi Negara Amerika atau OAS, Minggu, 10 November 2019, kemenangan Morales dalam pemilu Oktober 2019 seharusnya dibatalkan karena terjadi penyimpangan. OAS juga menyuarakan agar pemungutan suara baru seharusnya diadakan.     

Pengumuman OAS itu ibarat menyiram bensin ke dalam api. Buntut dari pengumuman OAS itu Menteri, Gubernur dan anggota legislator, mengundurkan diri massal. Militer Bolivia lalu ikut menyerukan Morales agar mundur demi kebaikan negara. 

Morales sudah 13 tahun berkuasa di Bolivia. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sejumlah warga melakukan selebrasi setelah Presiden Bolivia Evo Morales mengumumkan mengundurkan diri di La Paz, Bolivia, 10 November 2019. Gejolak politik di Bolivia meletup ketika kubu oposisi menuding Morales mencurangi pemilu 20 Oktober 2019. REUTERS/Andrea Martinez

Morales pada Senin, 11 November 2019, berulang kali menyebut kalau dia adalah korban konspirasi oleh musuh-musuhnya, termasuk rivalnya dalam pemilu presiden Oktober 2019, Carlos Mesa dan Luiz Fernando Camacho. Morales melalui unggahan di Twitter menyebut, dunia dan para patriotis Bolivia bahkan menolak kudeta terhadapnya. 

“Kepada seluruh masyarakat, tolong damailah. Sesama warga Bolivia kita tidak boleh saling menyerang. Saya menyerukan seruan darurat agar segala perbedaan yang muncul diselesaikan dengan dialog dan konsultasi,” kata Morales, seperti dikutip dari Reuters, Selasa, 12 November 2019. 

Tampuk pemerintahan Bolivia saat ini dipegang oleh Wakil Presiden hingga presiden yang baru terpilih. Pada Senin malam, 11 November 2019, Morales berlindung ke Mesiko setelah sekelompok orang menyerang rumahnya. 

Bolivia di bawah pemerintahan Morales pernah menjadi salah negara dengan pertumbuhan ekonomi terkuat di kawasan Amerika Latin dan angka kemiskinan di negara itu turun. Namun keinginannya untuk mengunci kekuasaan dan menjadi Presiden Bolivia untuk keempat kalinya, telah membuatnya kehilangan banyak sekutu, termasuk dari kalangan pribumi Bolivia.

Kini setelah ditinggal Morales, Bolivia menyongsong babak baru. Bentrok antar pendukung Morales dan anti-pemerintah diharapkan segera berakhir, seperti yang juga diharapkan Morales.  

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Deretan fakta yang Disinyalir Politik Dagang Sapi era Jokowi: Ada Koalisi Besar hingga UU Desa

1 hari lalu

Tarik Menarik Pencalonan Ganjar, Sinyal Politik Dagang Sapi
Deretan fakta yang Disinyalir Politik Dagang Sapi era Jokowi: Ada Koalisi Besar hingga UU Desa

Selain politik gentong babi ada juga Politik dagang sapi yang ditudingkan kepada pemerintah Jokowi


KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

4 hari lalu

Pegiat pelanggar HAM berat yang diiniasi Jaringan Solidaritas Korban Untuk Keadilan (JSKK), Jaringan Relawan Kemanuasiaan Indonesia (JRKI) dan Korban Tindak Kekerasan (kontras) melakukan aksi kamisan yang ke-804 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Aksi tersebut menuntut Presiden RI Joko WIdodo untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM beat secara berkeadilan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.


Mengapa Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Rencana Penambahan Kodam?

16 hari lalu

Ilustrasi TNI AD. Tempo/Suryo Wibowo
Mengapa Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Rencana Penambahan Kodam?

Penambahan jumlah Kodam dianggap bisa meningkatkan peluang tentara untuk ikut cawe-cawe dalam urusan politik dan sosial masyarakat.


Kapuspen TNI Bantah Penambahan 22 Kodam Baru untuk Campuri Urusan Politik

17 hari lalu

Ilustrasi TNI AD. Tempo/Suryo Wibowo
Kapuspen TNI Bantah Penambahan 22 Kodam Baru untuk Campuri Urusan Politik

Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan sebelumnya meminta TNI untuk tidak melanjutkan wacana penambahan 22 Kodam baru.


Disebut-sebut Dilibatkan dalam Masa Transisi Pemerintahan Baru, Apa Peran Jokowi?

20 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Disebut-sebut Dilibatkan dalam Masa Transisi Pemerintahan Baru, Apa Peran Jokowi?

Presiden Jokowi disebut-sebut akan dilibatkan dalam masa transisi pemerintahan baru hasil pemilu 2024..


Usai Pemilu 2024, Bos OJK Sebut Investor Tak Lagi Wait and See

26 hari lalu

Tangkapan virtual Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Agustus 2023, di Jakarta, Selasa 5 September 2023. ANTARA/M. Baqir Idrus Alatas
Usai Pemilu 2024, Bos OJK Sebut Investor Tak Lagi Wait and See

Pemilu 2024 telah menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia sekaligus negara presidensial terbesar di dunia.


Sebut Israel Lakukan Holocaust di Gaza, Presiden Brasil Didukung Kolombia, Venezuela dan Bolivia

26 hari lalu

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva terlihat saat konferensi pers di sebuah hotel setelah KTT G20, di New Delhi, India, 11 September 2023. REUTERS/Anushree Fadnavis
Sebut Israel Lakukan Holocaust di Gaza, Presiden Brasil Didukung Kolombia, Venezuela dan Bolivia

Pemimpin negara-negara Amerika Selatan seperti Venezuela, Bolivia dan Kolombia menyatakan dukungannya kepada Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva


Bamsoet Optimistis Perekonomian Nasional Meningkat Pasca Pemilu 2024

27 hari lalu

Bamsoet Optimistis Perekonomian Nasional Meningkat Pasca Pemilu 2024

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet optimistis situasi perekonomian nasional akan meningkat seiring kepercayaan investor pasca Pemilihan Umum 2024


Studi: Perbedaan Politik Mungkin Membuat Tetangga Pindah Rumah

31 hari lalu

Petugas Satpol PP menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2024 di Kawasan Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Rabum, 24 Januari 2024. Petugas gabungan yang terdiri dari Bawaslu, Satpol PP, DLHK, Dishub, dan Polres Metro Kota Depok melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2024 yang dianggap menyalahi aturan dan mengganggu ketertiban umum. TEMPO/M Taufan Rengganis
Studi: Perbedaan Politik Mungkin Membuat Tetangga Pindah Rumah

Hasil studi peneliti dari University of Virginia menemukan bahwa perbedaan pandangpolitik dengan tetangga bisa membuat seseorang pindah rumah.


Ratusan TPS di Papua yang Belum Pemungutan Suara Pemilu 2024, Ini Alasannya

31 hari lalu

Warga pegunungan mendatangi TPS untuk memberikan suaranya pada Pemilu serentak 2024 Sistem Noken di Kampung Algoni, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu, 14 Februari 2024. Sebanyak 1.306.414 orang masuk dalam daftar pemilih tetap di Provinsi Papua Pegunungan yang akan menggunakan hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan DPD. ANTARA /Gusti Tanati
Ratusan TPS di Papua yang Belum Pemungutan Suara Pemilu 2024, Ini Alasannya

TPS itu tersebar di beberapa provinsi dan kabupaten lantaran terkendala kondisi cuaca dan politik noken.