Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Partai Gelora, Kerja Berat Mengeruk Suara PKS

image-gnews
Syukuran Partai Gelora di Upnormal Coffee Roaster Kemang, Jakarta, Ahad 10 November 2019. Tempo/ Fikri Arigi.
Syukuran Partai Gelora di Upnormal Coffee Roaster Kemang, Jakarta, Ahad 10 November 2019. Tempo/ Fikri Arigi.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Gelora (Gelombang Rakyat) Indonesia (Gelora) resmi dideklarasikan. Partai sempalan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) tersebut dihela sejumlah mantan tokoh muda berpengaruh di PKS.

Di jajaran elite Partai Gelora berdiri antara lain Anis Matta yang didapuk menjadi ketua umum, Fahri Hamzah (wakil ketua umum), dan Mahfudz Siddiq (sekjen). Anis mantan Sekjen PKS, sedangkan Fahri adalah Wakil Ketua DPR 2014-2019 dan Mahfudz pernah menjabat Ketua Komisi I DPR.

"Ini pertama kalinya, sempalan PKS bikin partai baru karena konflik internal," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno kepada Tempo hari ini, Senin, 11 November 2019.

Menurut Adi Prayitno, Partai Gelora menjadi judi luar biasa bagi para punggawanya untuk bisa eksis di tengah persaingan ketat partai politik di Tanah Air.

Setidaknya ada empat modal penting yang diperlukan Partai Gelora untuk bisa berkembang. Pertama, kata Adi, figur kunci yang bisa menjadi magnet politik untuk menjangkau simpati seluruh lapisan masyarakat.

Kedua, Partai Gelora juga memerlukan logistik alias pendanaan yang memadai. Publik mengerti bahwa potret pemilih di Indonesia masih pragmatis dalam menentukan pilihan di bilik suara.

"Dalam tanda kutip, mata duitan."

Modal berikutnya adalah Partai Gelora harus memiliki jaringan pendukung yang tersebar di lapisan masyarakat bawah. Sedangkan modal keempat, Adi melanjutkan, Partai Gelora mesti mencitrakan dan memposisikan (branding dan positioning) diri sebagai partai yang epik.

Apa tujuannya? Adi menuturkan bahwa modal heroisme itu membuat sebuah partai mudah diterima oleh publik dan pemilih.

Lalu, apakah Partai Gelora dan PKS bakal berebut pemilih yang sama?

Baik Anis Matta maupun Fahri Hamzah mengklaim partainya tak hanya akan menyasar massa pemilih Islam seperti PKS. Di sisi lain, mereka menolak pengkategorian genre partai Islam atau nasionalis.

"Ini partai Islam dan nasional, dan kami membuka diri untuk seluruh komponen masyarakat," tutur Anis Matta.

Adi sepakat bahwa Partai Gelora harus memperluas ceruk pemilihnya. Tak bisa melulu mengandalkan segmen pemilih Islam dan massa sempalan PKS.

Menurut diam Amis Matta cs sulit merebut pendukung militan PKS yang relatif sudah solid sejak berdiri pada 1999.

"Buktinya, suara PKS naik signifikan (di Pemilu 2019 dibanding 2014)," kata dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, tersebut.

Terkesan percaya diri, Partai Gelora menargetkan bisa ikut dalam perhelatan Pemilihan Kepala (Pilkada) 2020.

Fahri Hamzah mengklaim ada lebih dari 20 kader partainya yang akan mengikuti pilkada tahun depan. Namun dia belum membocorkan siapa saja yang akan maju.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami punya pengurus yang juga inkumben yang ingin atau akan maju pilkada 2020," kata Fahri.

Selain Anis Matta,  Fahri Hamzah, dan Mahfudz Siddiq, ada pula bekas politikus PKS yang hengkang ke Partai Gelora. Ahmad Liyaldi, salah satunya. Dia didapuk menjadi Bendahara Umum Partai Gelora.

Ada pula mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar yang oernah didukung PKS. Aktor tersebut menyatakan siap bergabung.

Fahri mengungkapkan bahwa Deddy Mizwar menyatakan ingin ikut bekerja mengurus partai. Tapi, Deddy belum menyampaikan agenda politiknya ke depan, misalnya akan bertarung di Pilkada 2020.

"Saya, kan bisa menjadi apa saja. Jadi menteri bisa, jadi presiden bisa. Tinggal bikin saja filmnya," ucap aktor utama film kondang Nagabonar itu berkelakar.

Adi Prayitno melihat Partai Gelora berpeluang untuk berkembang mengingat masih rendahnya tingkat afiliasi masyarakat Indonesia terhadap partai politik. Hanya sekitar 30 persen masyarakat yang merasa menjadi bagian dari partai.

"Itu artinya, ada 70 persen pemilih yang tak berafiliasi dengan parpol tertentu. Inilah ceruk pemilih yang mesti direbut Gelora."

Calon rival Partai Gelora, PKS terlihat percaya diri. 

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyampaikan pandangan senada dengan Adi Prayitno ihwal soliditas pemilih PKS.

Beberapa waktu lalu, Mardani telah menanggapi rencana Anis Matta dan Fahri Hamzah membentuk partai baru.

"Kalau mau bikin partai, ya, welcome to the jungle," ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan pada Kamis, 11 Juli 2019.

Kemudian, dia berpesan kepada teman-temannya yang menyempal itu bahwa membuat dan membesarkan partai itu kerja berat.

"Biar kami aja, dah," ujar Mardani lalu terbahak.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | FIKRI ARIGI | DEWI NURITA

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


NasDem Jajaki Koalisi Pilkada DKI 2024 dengan PKS dan PKB

1 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim memberikan keterangan pers usai menggelar rapat Partai Koalisi Perubahan di NasDem Tower, Jakarta, Senin, 18 September 2023.  TEMPO/M Taufan Rengganis
NasDem Jajaki Koalisi Pilkada DKI 2024 dengan PKS dan PKB

Partai NasDem, PKB, dan PKS sebelumnya tergabung dalam Koalisi Perubahan.


Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

5 jam lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Beda Pendapat Mendagri Tito dan PKS Soal Pelibatan Masyarakat di Rapat RUU DKJ

9 jam lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) bersama jajarannya menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Baleg DPR menargetkan pembahasan RUU DKJ selesai disahkan pada 4 April 2024 pascapengiriman daftar inventarisir masalah (DIM) dari pemerintah resmi dibahas hari ini. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Beda Pendapat Mendagri Tito dan PKS Soal Pelibatan Masyarakat di Rapat RUU DKJ

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan proses perumusan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sudah cukup melibatkan masyarakat. Tito berujar pemerintah telah berulang kali melakukan komunikasi publik tentang RUU DKJ. Di antaranya, kata dia, melalui uji publik yang sudah dilaksanakan setidaknya empat kali pada 2022 dan 2023.


Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

13 jam lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

DPR dan pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke sidang paripurna dalam waktu dekat


DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

17 jam lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

DPR pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II atau rapat paripurna


Eks Danjen Kopassus Soenarko Ikut Demo Kecurangan Pemilu Depan KPU, Apa Alasannya? Berikut Profilnya

1 hari lalu

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. Dok.TEMPO/ Yosep Arkian
Eks Danjen Kopassus Soenarko Ikut Demo Kecurangan Pemilu Depan KPU, Apa Alasannya? Berikut Profilnya

Eks Danjen Kopassus Soenarko membenarkan pihaknya akan terlibat dalam unjuk rasa di depan KPU hari ini. Ini profil dan alasannya turut demo.


Fakta Teranyar soal Peluang Anies Baswedan Maju di Pilkada DKI 2024

2 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Rasyid Baswedan diwawancara usai Salat Jumat di Masjid Dian Al Mahri atau Kubah Emas, Kecamatan Limo, Depok, Jumat, 15 Maret 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Fakta Teranyar soal Peluang Anies Baswedan Maju di Pilkada DKI 2024

Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan kembali digadang-gadang berpeluang maju Pilkada DKI 2024. Ini fakta teranyarnya.


Alasan NasDem-PKB-PKS Usul Jadi Inisiator Hak Angket, Abaikan PDIP?

3 hari lalu

Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim (kiri), bersama Sekjen PKB Hasanuddin Wahid (tengah), dan Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi (kanan) di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (22/2/2024). ANTARA
Alasan NasDem-PKB-PKS Usul Jadi Inisiator Hak Angket, Abaikan PDIP?

Koalisi Perubahan mengusulkan agar mereka jadi inisiator hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. Apa alasannya? Bagaimana dengan PDIP?


PKB Usulkan Nama Menaker Ida Fauziyah untuk Maju di Pilkada Jakarta 2024

3 hari lalu

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 27 September 2023. Rapat tersebut membahas tindak lanjut arahan Presiden RI terkait pembenahan tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai UU tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), membahas capaian peningkatan kesempatan dan keterampilan kerja pada Balai Latihan kerja Luar Negeri (BKLN), Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBVP) serta BLK Komunitas. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKB Usulkan Nama Menaker Ida Fauziyah untuk Maju di Pilkada Jakarta 2024

PKB menyiapkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah maju di Pilkada 2024. Selain itu ada nama Hasbialah Ilyas yang merupakan Ketua DPW PKB DKI.


PKS Sebut Anies Sangat Mungkin Maju Pilgub Jakarta 2024

3 hari lalu

Calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan ditemui di Masjid Agung Bintaro, kawasan Tangerang Selatan, Jumat, 8 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
PKS Sebut Anies Sangat Mungkin Maju Pilgub Jakarta 2024

PKS membuka peluang akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2024 akhir tahun nanti.