Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kabinet Baru Jokowi, Menteri Ekonomi Disarankan dari Profesional

image-gnews
Menteri Kabinet Kerja mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Negara, Jakarta, Kamis 3 Oktober 2019. Menurut Jokowi, dalam lima tahun ini banyak yang telah dilakukan para menteri dalam memajukan serta membangun Indonesia. TEMPO/Subekti.
Menteri Kabinet Kerja mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Negara, Jakarta, Kamis 3 Oktober 2019. Menurut Jokowi, dalam lima tahun ini banyak yang telah dilakukan para menteri dalam memajukan serta membangun Indonesia. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Susunan Kabinet Jokowi Jilid II sudah rampung. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan masih ada muka-muka lama yang menduduki jabatan menteri dalam kabinet baru. "Ya adalah, (menteri) yang lama ada, (menteri) yang baru banyak," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019.

Jokowi mengungkap komposisi menteri di periode kedua kepemimpinannya 55-45. Artinya, akan ada 55 persen menteri dari kalangan profesional dan sisanya politikus. Selain itu, ada pula menteri dari generasi milenial di bawah usia 30 tahun.

Ihwal calon menteri ekonomi Jokowi, Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastadi mengusulkan sejumlah syarat. Menurut dia, Jokowi mesti mengisi kabinetnya, khususnya bidang bidang ekonomi dan sektor riil, dengan para profesional. "Sosoknya harus profesional dan diterima pasar," ujar Fithra, yang juga ekonom dari Universitas Indonesia itu, di Hotel Sofyan, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2019.

Fithra mengatakan profesional bukan berarti tidak terafiliasi dengan partai politik. Ia mengatakan bisa jadi calon menteri ini tergabung parpol namun tetap merupakan profesional.

Dia mengaku memaklumi adanya kompromi-kompromi antara Jokowi dengan partai pendukungnya dalam pembentukan susunan pembantu presiden lima tahun ke depan. Bahkan Fithra menyebut semakin banyak anggota partai yang masuk kabinet akan lebih bagus.

"Karena akan lebih stabil politiknya," tutur dia. Di samping itu Fithra menyarankan sosok menteri Jokowi yang bisa menggaet para pemodal untuk masuk ke tanah air. "Bagaimana investor ketika melihat itu dan nyaman mereka akan masuk berinvestasi."

Adapun pada periode pertama, Fithra mengatakan kinerja kementerian bidang ekonomi Jokowi sudah cukup baik. Ia mengatakan persoalan selama lima tahun ini berada di sektor riil, misalnya industri, perdagangan, pertanian, hingga Badan Usaha Milik Negara.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Kumpulkan Menteri untuk Evaluasi Proyek Strategis Nasional 2024

1 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kedua kiri) berjalan bersama Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (kiri) usai mengikuti rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/3/2024). Ratas tersebut membahas tentang revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta terkait Ibu Kota Nusantara. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.
Jokowi Kumpulkan Menteri untuk Evaluasi Proyek Strategis Nasional 2024

Pemerintah menargetkan sebanyak 41 Proyek Strategis Nasional bisa selesai pada 2024.


Dua Menteri PKB Menghadap Jokowi: Kami Koalisi Pak Presiden

1 hari lalu

Dua Menteri asal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar kompak menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang, 18 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Dua Menteri PKB Menghadap Jokowi: Kami Koalisi Pak Presiden

Dua menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan tidak ada masalah dengan Jokowi, terlepas pihaknya mengusung tema perubahan dalam pilpres 2024.


Respons Gibran Soal Airlangga Hartarto yang Minta Jatah Menteri untuk Golkar Lebih Banyak

1 hari lalu

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapannya terkait jatah menteri untuk Partai Golkar di kabinet Prabowo-Gibran. Foto diambil di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Respons Gibran Soal Airlangga Hartarto yang Minta Jatah Menteri untuk Golkar Lebih Banyak

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapannya terhadap pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang meminta porsi besar dalam kabinet yang akan dipimpin Prabowo Subianto dan dirinya jika kelak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Dia menyebut akan membicarakan lagi hal itu bersama Prabowo.


PPP Belum Bersikap Soal Hak Angket, Ada Tawaran Kursi Menteri?

8 hari lalu

Ketua Bappilu PPP dan Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno memberi penjelasan tentang rencananya di masa tenang Pemilu 2024 saat ditemui di Pasar Gede Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 10 Februari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
PPP Belum Bersikap Soal Hak Angket, Ada Tawaran Kursi Menteri?

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak ikut interupsi mengajukan hak angket pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI pekan lalu. Mengapa?


Deplu AS Akui Menteri Israel Halangi Pengiriman Bantuan ke Gaza

12 hari lalu

Bezalel Smotrich. REUTERS
Deplu AS Akui Menteri Israel Halangi Pengiriman Bantuan ke Gaza

Deplu Amerika Serikat mengakui bahwa menteri-menteri Israel menghalangi distribusi bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.


Gus Baha Bercanda Soal Penyelesaian Sengketa: Enggak Usah di MK, Cukup jadi Menteri

13 hari lalu

Gus Baha dalam Dialog Kebangsaan dengan tema 'Merawat Ukhuwah Kebangsaan Menjaga Persatuan Indonesia' yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada (UGM). YouTube UGM.
Gus Baha Bercanda Soal Penyelesaian Sengketa: Enggak Usah di MK, Cukup jadi Menteri

Gus Baha mengatakan tidak semua sengketa atau perselisihan harus diatasi lewat jalur hukum


Usai Makan Bakso di Mal, Jokowi Kini Ajak Menterinya Makan Sukun di IKN

18 hari lalu

Presiden RI Joko Widodo menyantap sukun goreng didampingi para menteri di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (1/3/2024). ANTARA.
Usai Makan Bakso di Mal, Jokowi Kini Ajak Menterinya Makan Sukun di IKN

Jokowi mengajak para menterinya makan sukun di IKN. Sebelumnya, Jokowi juga mengajak para menterinya makan bakso.


Chairul Tanjung Beberkan Alasan Takkan jadi Menteri di Kabinet Berikutnya

18 hari lalu

Chairul Tanjung. TEMPO/Subekti.
Chairul Tanjung Beberkan Alasan Takkan jadi Menteri di Kabinet Berikutnya

Chairman and Founder of CT Corp, Chairul Tanjung, menyatakan dirinya tidak akan menjadi menteri pada kabinet berikutnya.


Menteri Inggris untuk Indo-Pasifik Kunjungan Kerja ke Indonesia

19 hari lalu

Menteri Inggris untuk Indo-Pasifik, Anne-Marie Trevelyan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa saat jumpa pers setelah penandatanganan perjanjian teknis hibah Low Carbon Development Initiative (LCDI) di Jakarta pada Senin, 2 Oktober 2023. Bappenas
Menteri Inggris untuk Indo-Pasifik Kunjungan Kerja ke Indonesia

Menteri Inggris untuk Indo-Pasifik dijadwalkan bertemu dengan beberapa menteri serta KADIN di Jakarta, membahas OECD hingga IKN.


Politikus PAN Bilang Timing Pembahasan Makan Siang Gratis di Rapat Kabinet Jokowi Sudah Pas

20 hari lalu

Calon Presiden RI Prabowo Subianto (kiri) dengan Calon Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di rumah Prabwo di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat, 23 Februari 2024.(ANTARA)
Politikus PAN Bilang Timing Pembahasan Makan Siang Gratis di Rapat Kabinet Jokowi Sudah Pas

Program seperti makan siang gratis, menurut dia, perlu ditambahkan dalam pagu tersebut jika akan dilaksanakan per Januari 2025.