Perluasan Ganjil Genap dan Kualitas Udara yang Belum Membaik

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengatur lalu lintas saat uji coba perluasan ganjil genap di Matraman - Salemba, Jakarta, Senin, 12 Agustus 2019. Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta menerapkan ganjil genap pada sembilan ruas jalan, kini menambah 16 ruas jalan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengatur lalu lintas saat uji coba perluasan ganjil genap di Matraman - Salemba, Jakarta, Senin, 12 Agustus 2019. Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta menerapkan ganjil genap pada sembilan ruas jalan, kini menambah 16 ruas jalan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan perluasan ganjil genap belum berpengaruh pada kualitas udara Jakarta. Berdasarkan situs AirVisual, kualitas udara ibu kota masih dalam kategori tidak sehat hari ini.

    "Kualitas udara Jakarta mencapai angka 146 berdasarkan AQI atau indeks kualitas udara dengan status udara tidak sehat," bunyi pengumuman di laman airvisual.com, Jumat, 13 September 2019.

    Sejak hari pertama penerapan, Senin, 9 September lalu, kualitas udara Jakarta tidak jauh berbeda dengan hari ini. Pada Senin pagi lalu, indeks udara ibu kota berada di angka 151 atau tidak sehat. Sedangkan pada Selasa dan Rabu, indeksnya berada di angka 149 dan 166. Pada Kamis lalu, indeksnya 152.

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun mengatakan efek perluasan ganjil genap terhadap kualitas udara tidak bisa dilihat dalam satu-dua hari. Ia menyebut aturan tersebut harus konsisten untuk menekan polusi udara.

    "Itu tidak bisa dilihat hanya dalam satu atau dua hari karena perubahannya dinamis," kata Anies pada Selasa, 10 September lalu.

    Anies mengatakan kualitas udara tidak hanya bisa dilihat data dari jam ke jam, melainkan harus ada rata-rata yang terus menerus. Bahkan, kata dia, angka kualitas udara tersebut bisa berganti saat pagi dan sore hari.

    Sejumlah pejalan kaki menggunakan masker ketika melintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis 25 Juli 2019. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta akan meningkatkan layanan angkutan umum massal, mulai dari MRT dan kendaraan umum massal lainnya, menyediakan perlengkapan uji emisi kendaraan bermotor dan penambahan ruang hijau terbuka serta penanaman pohon yang dapat menyerap polutan seperti PM 2,5 di udara yang dikeluarkan sebagian besar oleh asap pembuangan kendaraan bermotor. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

    Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mencatat sebuah tren yang positif dari penerapan ganjil genap. Saat uji coba ganjil genap, kualitas udara Jakarta membaik. "Kalau dari uji coba kemarin trennya positif selama tiga pekan uji coba," kata Humas Dinas LH Yogi Ikhwan.

    Pada pekan ketiga uji coba, tingkat pencemaran udara PM 2,5 tertinggi mencapai 66,78 µg/m³. Sedangkan sebelum uji coba, angkanya bisa mencapai 75,05 µg/m³. PM 2,5 merupakan debu kecil berukuran 2,5 mikron yang dihasilkan dari sisa pembakaran, mulai dari bahan bakar fosil, PLTU Batubara, dan transportasi. Polutan ini bersifat karsinogenik dan memiliki ambang batas 65 µg/m³.

    Mengenai data terbaru kualitas udara setelah ganjil genap diterapkan, Dinas Lingkungan Hidup menyatakan masih mengumpulkan dan menganalisanya.

    Meski kualitas udara tak membaik, namun peningkatan jumlah penumpang angkutan umum terjadi sebagai dampak dari ganjil genap. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Agung Wicaksono menyebut jumlah penumpang rata-rata harian mereka mencapai rekor baru.

    "Hari pertama langsung rekor, Senin itu langsung 892 ribu, kemarin saya dapat laporan sudah tembus 907 ribu per hari," ujar Agung di Pullman Hotel, Jakarta Pusat, Kamis, 12 September lalu.

    Agung menjelaskan naiknya jumlah penumpang Transjakarta memang tak semata-mata karena perluasan ganjil-genap. Namun ia menegaskan momen naiknya jumlah penumpang bertepatan dengan perlakuan perluasan ganjil genap.

    Transjakarta mencatat rata-rata jumlah penumpang sebelum sosialisasi ganjil genap pada April 2019 sempat menyentuh angka tertinggi sebanyak 773.816 penumpang perhari. Ke depannya, Agung optimistis Transjakarta dapat menembus 1 juta penumpang seiring dengan usaha terus memperluas cakupan rute jalan.

    Selain Transjakarta, penumpang KRL mengalami kenaikan. Juru bicara PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Silvyanne Purba mengatakan, secara garis besar, jumlah harian tersebut mengalami peningkatan 7,4 persen dibanding jumlah rata-rata harian penumpang sepanjang tahun 2019. "Sepanjang 2019 tercatat rata-rata penumpang harian sejumlah 913.072 orang," ujarnya.

    Moda transportasi massal terbaru ibu kota, Moda Raya Terpadu alias MRT juga mencatatkan peningkatan penumpang. Pada hari pertama penerapan, Direktur Utama PT MRT William Sabandar menyebut jumlah penumpang mencapai 87 ribu penumpang.

    "Dibanding minggu lalu ada (peningkatan), kemarin kan baru hari pertama (ganjil genap) kami akan lihat berapa angka kami, hari Senin kemarin sekitar 87 ribu penumpang biasanya hari Senin hanya sekitar 70 sampai 80 ribu," kata William pada Selasa lalu.

    Perluasan ganjil genap merupakan salah satu kebijakan yang diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta. Kebijakan itu tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang pengendalian udara Jakarta.

    Sementara itu, Manager Kampanye Perkotaan dan Energi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Dwi Sawung menilai penerapan ganjil genap tak akan signifikan menurunkan kadar polusi udara, jika tak dibarengi kebijakan pendukung lainnya, seperti pengetatan uji emisi kendaraan serta peralihan jenis bahan bakar ke jenis zero waste.

    Apalagi, menurut Sawung, melihat data dari laman AirVisual.com penerapan perluasan ganjil genap selama lima hari tak begitu berpengaruh pada kualitas udara. "Jadi ganjil-genap memang bukan kebijakan mandiri, harus bareng dengan instrumen lain," ujarnya.

    JULNIS FIRMANSYAH | INGE KLARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.